Rabu , 26 Oct 2016, 17:37 WIB
Gerindra: TPF Munir Bukan Pertarungan Jokowi dan SBY
Rabu , 26 Oct 2016, 15:51 WIB
Dibuka atau Tidaknya Dokumen Kasus Munir Tergantung Jaksa Agung
Rabu , 26 Oct 2016, 13:32 WIB
Tanpa Dokumen TPF Asli, Kejagung tak Bisa Tindak Lanjuti Kasus Munir
Rabu , 26 Oct 2016, 13:24 WIB
Wiranto: Pemerintah tak akan Lari dari Kasus HAM Masa Lalu
Rabu , 26 Oct 2016, 08:17 WIB
Kontras Apresiasi SBY Jelaskan Soal Dokumen TPF Kasus Munir
Rabu , 26 Oct 2016, 05:17 WIB
Sudi: Salinan Naskah Kematian Munir akan Diberikan ke Jokowi
Selasa , 25 Oct 2016, 22:43 WIB
SBY Dukung Presiden Jokowi Ungkap Laporan TPF Munir
Selasa , 25 Oct 2016, 08:12 WIB
Soal Dokumen TPF Munir, Wiranto: Tunggu Kinerja Jaksa Agung
Senin , 24 Oct 2016, 00:59 WIB
SBY: Kami akan Buka Semua Dokumen Kasus Munir
Ahad , 23 Oct 2016, 00:45 WIB
Perintah Jokowi Agar Jaksa Agung 'Memeriksa SBY' Dipertanyakan
Jumat , 21 Oct 2016, 19:20 WIB
JK Tegaskan Pemerintah Serius Cari Dokumen TPF Munir
JK Tegaskan Pemerintah Serius Cari Dokumen TPF Munir
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan pemerintah tengah melakukan pencarian dokumen hasil investigasi Tim Pencari Fakta (TPF) aktivis HAM Munir yang hilang. Pencarian dilakukan oleh Sekretariat Negara dan juga Kejaksaan yang telah menyimpan berbagai dokumen pemerintah. "Kemudian level pemerintahan, tinggal kita carilah (dokumen TPF), tinggal setneg, kejaksaan. Saya kira mereka sekarang sedang cari, karena dokumen di situ...
Jumat , 21 Oct 2016, 19:20 WIB
JK Tegaskan Pemerintah Serius Cari Dokumen TPF Munir
Jumat , 21 Oct 2016, 18:55 WIB
Kejakgung Mengaku Kesulitan Cari Dokumen TPF Kasus Munir
Rabu , 19 Oct 2016, 22:24 WIB
Imparsial Ingatkan Pemerintah Jokowi Tuntaskan Kasus Munir
Selasa , 18 Oct 2016, 09:45 WIB
Pengamat: Jangan Sampai Kasus Munir Bermuara pada Rekonsiliasi
Selasa , 18 Oct 2016, 09:18 WIB
Aktivis Pertanyakan Komitmen Pemerintahan Jokowi Usut Kasus Munir
Selasa , 18 Oct 2016, 08:50 WIB
Setara: SBY Paling Bertanggung Jawab Hilangnya Dokumen TPF Munir
Sabtu , 15 Oct 2016, 17:52 WIB
Menkumham: Pemerintah Komitmen Cari Dokumen TPF Kasus Munir
Jumat , 14 Oct 2016, 15:27 WIB
Dokumen Kasus Munir Hilang, Polri Belum Berniat Panggil SBY
Kamis , 13 Oct 2016, 22:20 WIB
Presiden: Proses Hukum Jika Ditemukan Novum Baru di Kasus Munir
Kamis , 13 Oct 2016, 21:35 WIB
Mantan TPF Munir Bersedia Diundang Kejaksaan
Kamis , 13 Oct 2016, 18:05 WIB
Prasetyo Perintahkan JAM Intel Temui Mantan TPF Munir
Kamis , 13 Oct 2016, 15:40 WIB
Fadli Zon: Kasus Munir Sudah Selesai
Fadli Zon: Kasus Munir Sudah Selesai
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Fadli Zon menegaskan kasus kasus kematian aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Munir sudah selesai. Menurut Politikus Partai Gerindra itu kalau ingin membuka kembali kasus kematian Munir akan menambah pekerjaan. Disamping itu juga akan menimbulkan suatu pertanyaan, yaitu tidak adanya kepastian hukum di Indonesia.“Saya melihat setiap kasus kalau mau dibuka kembali...
Kamis , 13 Oct 2016, 15:40 WIB
Fadli Zon: Kasus Munir Sudah Selesai
Kamis , 13 Oct 2016, 14:25 WIB
Kejaksaan Agung Pastikan Cari Dokumen TPF Munir
Kamis , 13 Oct 2016, 09:32 WIB
Dokumen TPF Munir Hilang, Ini Kata Kabareskrim
Rabu , 12 Oct 2016, 19:43 WIB
Jokowi Minta Jaksa Agung Telusuri Keberadaan Dokumen Munir
Rabu , 12 Oct 2016, 15:29 WIB
DPR Minta Pemerintah Jujur Terkait Hilangnya Dokumen Munir
Selasa , 11 Oct 2016, 19:13 WIB
Soal Kasus Munir, Jaksa Agung: Mau Apa Lagi?
Kamis , 22 Sep 2016, 16:41 WIB
Bertemu Pakar Hukum, Jokowi Singgung Kasus Munir dan IG
Senin , 01 Dec 2014, 13:30 WIB
Kemenkumham Harus Jelaskan Alasan Pembebasan Pollycarpus
Ahad , 30 Nov 2014, 18:55 WIB
Dua Kali PK, Kontras Sindir MA
Ahad , 30 Nov 2014, 17:07 WIB
Usai Bebas Dari Sukamiskin, Rumah Polly Masih Sepi
Ahad , 30 Nov 2014, 16:38 WIB
Kontras Minta Polri Bentuk Lagi Tim Munir
Rabu , 07 Sep 2011, 13:51 WIB
PK Muchdi PR Kewenangan Kejaksaan? Jaksa Agung Bilang 'Debatable '
PK Muchdi PR Kewenangan Kejaksaan? Jaksa Agung Bilang 'Debatable '
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kejaksaan Agung kembali memperlihatkan keengganannya dalam upaya peninjauan kembali perkara pembunuhan Munir atas nama Muchdi Purwopranjono. Jaksa Agung, Basrief Arief, menegaskan bahwa PK Muchdi masih bisa diperdebatkan karena dibatasi oleh Undang-Undang."Masalah PK saya kira, katakanlah masih bisa diperdebatkan, kalau dibilang PK adalah kewenangan kejaksaan, "ungkap Basrief usai pelantikan pejabat eselon II di lingkungan Kejaksaan Agung, Jakarta,...
Rabu , 07 Sep 2011, 13:51 WIB