#korupsi-kepala-daerah

Senin , 09 Dec 2024, 12:55 WIB

KPK: Biaya Politik Bukan Satu-Satunya Penyebab Kepala Daerah Korupsi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Masih banyaknya kepala daerah yang terlibat kasus korupsi menjadi perhatian banyak pihak. Biaya politik yang mahal disebut-sebut menjadi salah satu faktor utama masih banyak kepala daerah...

Selasa , 04 Jul 2023, 10:53 WIB

KPK: Banyak Kepala Daerah Korupsi karena Biaya Politik Mahal

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti masih banyaknya kepala daerah yang korupsi. Salah satu penyebabnya adalah biaya politik atau money politic dalam pemilu. “Sebuah pertanyaan besar, kenapa banyak kepala daerah yang korupsi, ternyata biaya politik yang mahal akar masalahnya,” kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa (4/7/2023). Alex mengungkapkan, berdasarkan survei yang...

Sabtu , 26 Feb 2022, 20:20 WIB

KPK Dalami Jumlah Fee Proyek untuk Wali Kota Banjar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami...

Senin , 31 Jan 2022, 16:16 WIB

PPATK Diminta Kirim Red Alert ke Semua Bank untuk Cegah Politik Uang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR RI M...

Senin , 24 Jan 2022, 20:35 WIB

Tiga Institusi Cari Solusi Cegah Korupsi Kepala Daerah

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian...

Senin , 24 Jan 2022, 16:11 WIB

Mendagri Ungkap Penyebab Utama Kasus Korupsi Masih Sering Terjadi

Selasa , 18 Jan 2022, 13:31 WIB

Berkas Perkara Korupsi Bupati Banjarnegara Dilimpahkan ke PN Semarang

Peneliti Iindonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana

Selasa , 16 Nov 2021, 18:20 WIB

Minta Info Sebelum OTT, ICW Nilai Bupati Banyumas Ngelawak

Kamis , 08 Apr 2021, 22:21 WIB

Anies: Budaya Bebas Korupsi tak Bisa Datang Tiba-tiba

Kamis , 08 Apr 2021, 22:15 WIB

Anies: Perlu Perjuangan Bebaskan DKI dari Budaya Korupsi

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyoroti gaji kepala daerah di Indonesia yang sebagian nilainya terlalu kecil dibandingkan tanggung jawabnya.

Rabu , 07 Apr 2021, 13:47 WIB

Menurut KPK Gaji Kepala Daerah Terlalu Kecil

Kamis , 18 Mar 2021, 12:55 WIB

KPK Persilakan Pejabat Perkaya Diri Selagi Legal

Tersangka Wali Kota Cimahi nonaktif Ajay Muhammad Priatna berjalan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Selasa (23/2/2021). Ajay menjalani pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka kasus dugaan suap perizinan proyek pengembangan Rumah Sakit Kasih Bunda Cimahi.

Selasa , 23 Feb 2021, 21:14 WIB

In Picture: Wali Kota Cimahi Nonaktif Jalani Pemeriksaan KPK

Rabu , 07 Oct 2020, 16:21 WIB

KPK: Kepala Daerah Korupsi, Lima Kepala Dinas Terlibat

Selasa , 15 Sep 2020, 21:12 WIB

Wakil Ketua KPK Ingatkan Cakada PDIP Jauhi Korupsi

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri

Jumat , 14 Aug 2020, 13:12 WIB

Soal Korupsi, Basarah: Megawati Beri Peringatan Keras

Selasa , 15 Oct 2019, 17:15 WIB

Ketua KPK Ingatkan Area Rawan Korupsi di Daerah

Korupsi DAK, Bupati Cianjur Nonaktif Dituntut 8 Tahun Penjara

BANDUNG WETAN, AYOBANDUNG.COM—Bupati Cianjur nonaktif Irvan Rivano Muchtar sebagai terdakwa kasus korupsi pemotongan dana alokasi khusus (DAK) untuk sekolah di Cianjur dituntut 8 tahun penjara oleh jaksa KPK. Hal tersebut dilakukan setelah dia terbukti melakukan korupsi dengan merujuk pada fakta-fakta persidangan. "Menuntut majelis hakim menjatuhkan pidana 6 tahun kepada terdakwa Irvan Rivano Muchtar dengan denda sebesar Rp500 juta subsider 6...

Selasa , 02 Jul 2019, 15:49 WIB

Ketua PN Semarang Perintahkan Lasito Bantu Bupati Jepara

Wakil Presiden Jusuf Kalla saat memberikan sambutan dalam acara Musrembang 2019, di Hotel Shangri-La, Jakarta, Kamis (9/5).

Kamis , 09 May 2019, 21:51 WIB

JK Ingatkan Kepala Daerah tak Lobi-Lobi Anggaran ke DPR

Jumat , 08 Mar 2019, 01:33 WIB

KPK Telisik Kendaraan Mewah Bupati Hulu Sungai Tengah

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata memberi keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta, Senin (10/12/2018).

Kamis , 28 Feb 2019, 20:26 WIB

KPK: OTT Kepala Daerah Bukan Prestasi, Tapi Tragedi

Senin , 28 Jan 2019, 23:45 WIB

Senator: Otonomi Daerah Dirusak Praktik Korupsi

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mewakili Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menunjjukan tanda terima usai melakukan pelaporan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung di Jakarta, Kamis (5/10).

Kamis , 10 Jan 2019, 21:59 WIB

ICW Kritik KPK Soal Tuntutan Kepala Daerah Terjerat Korupsi

Jumat , 28 Dec 2018, 06:00 WIB

Kaleidoskop 2018: Korupsi Kepala Daerah Makin Merajalela

Rabu , 26 Dec 2018, 04:00 WIB

Faktor Korupsi Kepala Daerah

Ahad , 23 Dec 2018, 00:00 WIB

Korupsi Kepala Daerah Makin Kronis

Selasa , 18 Dec 2018, 01:00 WIB

Pengamat: Korupsi Kepala Daerah Akibat Biaya Politik Tinggi

Ahad , 16 Dec 2018, 21:01 WIB

Negara Rugi Rp 9,7 T, KPK tak Maksimal Rampas Aset

Indonesia Corruption Watch (ICW) menggelar konferensi pers terkait jerat hukum yang menjerat kepala daerah koruptor di Kalibata, Jakarta Selatan. Ahad (16/12)

Ahad , 16 Dec 2018, 18:03 WIB

Vonis Rata-Rata 6 Tahun tak Buat Kepala Daerah Korup Jera

Ahad , 16 Dec 2018, 17:18 WIB

Ada 29 Kepala Daerah Jadi Koruptor di 2018

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melantik Nasrudin Aziz dan Eti Herawati sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon, di Aula Barat, Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (12/12).

Kamis , 13 Dec 2018, 21:35 WIB

Emil: Ada 12 Modus Korupsi Oknum Kepala Daerah

Selasa , 11 Dec 2018, 23:30 WIB

JK: Pilkada tak Langsung Solusi Minimalkan Korupsi Daerah

Kasus suap menjadi kasus yang paling banyak ditangani KPK berdasarkan jenis perkaranya.

Senin , 19 Nov 2018, 11:14 WIB

Hingga Oktober 2018, 27 Kepala Daerah Ditangkap KPK

Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Mahfud MD berbicara dalam Kuliah Umum Kebangsaan bertema Generasi Z-Alpha, Generasi Pancasila, di Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, Jawa Tengah, Senin (8/10).

Mahfud: Sistem Rekrutmen Politik Kita Masih Koruptif

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Mantan ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mendorong segera dilakukan perbaikan sistem rekrutmen politik untuk mewujudkan produk dan penegakan hukum yang adil di Indonesia. Sekarang ini, sistem rekrutmen politik yang buruk menjadi problem utama bangsa. "Sistem rekrutmen politik kita masih koruptif. Masih pakai uang mahar," kata Mahfud dalam Seminar Nasional bertajuk "Pancasila dan Bela Negara" di Universitas Islam...

Pengamat politik Lingkar Madani, Ray Rangkuti, saat memberikan keterangan kepada wartawan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (27/10).

Ahad , 28 Oct 2018, 01:35 WIB