#koruptor

Mantan wakil ketua Komisi Militer Pusat Cina Guo Boxiong.

Jumat , 31 Jul 2015, 11:53 WIB

Cina Usir Mantan Jenderal karena Kasus Korupsi

REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Cina mengusir seorang mantan jenderal dari Partai Komunis yang berkuasa karena tuduhan korupsi. Pengusiran itu menyusul kampanye Presiden Xi Jinping membasmi korupsi di pemerintahan dan militer.Mantan...

Rabu , 15 Jul 2015, 20:18 WIB

JK: Hukuman Koruptor Ternyata Belum Timbulkan Efek Jera

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan perlu perbaikan sistem pemberantasan korupsi karena dinilai hukuman bagi pelaku korupsi belum memberi efek jera.Hal itu dikatakan Wapres Kalla menanggapi penetapan tersangka pengacara OC Kaligis terkait dugaan suap terhadap hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan."Itu menjadi suatu pemikiran kami bahwa upaya pemberantasan korupsi atau gratifikasi ini, walaupun sudah mendapatkan hukuman...

Kamis , 25 Jun 2015, 16:15 WIB

Misbakhun: Amnesti Pajak Hilang Jika Sudah Ada Tuntutan Korupsi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Direktur Jenderal Pajak Sigit Priadi Pramudito...

Rabu , 24 Jun 2015, 14:30 WIB

Draf UU untuk Ampuni Koruptor Siap Diserahkan ke Jokowi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Direktur Jenderal Pajak Sigit Priadi Pramudito...

Selasa , 23 Jun 2015, 13:19 WIB

Bayar Tarif Kompensasi 10 Persen, Koruptor Bebas Sanksi Pidana

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melakukan...

Satu dari empat tersangka operasi tangkap tangan (ott) KPK (tengah) berjalan memasuki Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (20/6).(ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak)

Sabtu , 20 Jun 2015, 19:10 WIB

In Picture: KPK Sita Uang Rp 2,56 Miliar dari Operasi Tangkap Tangan di Sumsel

Perwira militer Cina Kou Tie yang diduga korupsi.

Rabu , 17 Jun 2015, 11:46 WIB

Dua Perwira Militer Cina Terlibat Korupsi

Rabu , 10 Jun 2015, 15:07 WIB

Cina Terus Buru Koruptor di Luar Negeri

Direktur Jenderal Pajak Sigit Priadi Pramudito

Rabu , 20 May 2015, 01:20 WIB

Demi Tunggakan Pajak Triliunan, Ditjen Pajak Ampuni Koruptor

Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan ICW, Emerson Yuntho.

Kamis , 26 Mar 2015, 13:21 WIB

Pemberian Remisi Akan Membuat Koruptor Banal

Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan ICW Emerson Juntho

Kamis , 26 Mar 2015, 12:19 WIB

Remisi untuk Koruptor Langgar Strategi Nasional

Polemik Remisi Koruptor. (dari kiri) Politisi PPP Asrul Sani, Staff Ahli Menkumham Ma'mun, dan Plt Pimpinan KPK Johan Budi saat menghadiri acara diskusi di ICW, Jakarta, Selasa (24/3).

Selasa , 24 Mar 2015, 21:14 WIB

Vonis untuk Koruptor Cenderung Ringan

Selasa , 24 Mar 2015, 15:30 WIB

KPK: Remisi tak Sesuai Komitmen Jokowi

Senin , 23 Mar 2015, 20:33 WIB

Jokowi Diminta Perlihatkan Wibawanya

Senin , 23 Mar 2015, 16:13 WIB

Ditolak Jokowi, Wacana Remisi Koruptor Tetap Jalan Terus

Sabtu , 21 Mar 2015, 14:51 WIB

ICW: Koruptor Tak Perlu Diberi Remisi

Ogoh-ogoh sedang diselesaikan oleh perajin di Bali untuk keperluan nyepi.

Sabtu , 21 Mar 2015, 00:02 WIB

Ogoh-Ogoh Koruptor Diarak di Surabaya

Wakil Ketua KPK nonaktif, Bambang Widjojanto beserta tim kuasa hukum mendatangi Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Selasa (24/2). (Republika/Agung Supriyanto)

BW Usul Penangkap Koruptor Diberi Bonus

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) non aktif, Bambang Widjojanto mengatakan perlu adanya revolusi mental dalam upaya pemberantasan korupsi. Salah satunya, memberi bonus 20 persen bagi pihak yang berjasa dalam mengungkap koruptor."Saya usulkan 20 persen dari nilai kerugian yang bisa didapatkan atau dikembalikan ke negara. Imbalan itu diberikan kepada orang yang berjasa dalam proses pengembalian itu,"...

Rabu , 18 Mar 2015, 19:32 WIB

Remisi Koruptor, KPK: Maksud Menteri yang Baru Ini Apa?!

Senin , 16 Mar 2015, 10:27 WIB

Johan Budi: Pemberian Remisi Koruptor Jalan Mundur

Massa yang tergabung dalam Aliansi Sapu Korupsi menggelar aksi Sapu Bersih Koruptor di depan Gedung KPK, Jakarta, Senin (16/2). (Republika/Agung Supriyanto)

Jumat , 13 Mar 2015, 20:35 WIB

'Remisi Narapidana Korupsi tak Tepat Momentum'

Jumat , 13 Mar 2015, 19:26 WIB

Busyro: Hukuman untuk Koruptor Perlu Diskriminatif

Jumat , 13 Mar 2015, 15:34 WIB

Menkumham: Jangan Hilangkan Hak Koruptor untuk Dapat Remisi

Jumat , 13 Mar 2015, 14:47 WIB

Menkumham: Koruptor Berhak Dapat Remisi

Jumat , 06 Feb 2015, 05:52 WIB

MA Didesak Batalkan SE Menkumham tentang Remisi Koruptor

Aktivis Masyarakat Sumut Peduli KPK memegang poster ketika melakukan aksi mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di kawasan titik nol Kota Medan, Sumatera Utara, Jumat (23/1)

Sabtu , 24 Jan 2015, 15:00 WIB

KPK-Polri Memanas, Pengamat: Yang Diuntungkan Koruptor

Rabu , 17 Dec 2014, 19:58 WIB

‘Pusat Telah Menebar Perangkap Korupsi’

Jumat , 28 Nov 2014, 07:49 WIB

Ungkap Nama Koruptor, Jurnalis Libya Dipenjara Lima Tahun

Selasa , 11 Nov 2014, 18:29 WIB

LPSK Apresiasi Hukuman Berat Koruptor yang Ajukan Kasasi

Senin , 13 Oct 2014, 09:56 WIB

Romo Benny: Jokowi Hati-Hati Pilih Menteri

Ribuan umat Islam melaksanakan Salat Idul Adha di jalan raya di kawasan Jatinegara, Jakarta, Selasa (15/10). (Republika/Wihdan)

Sabtu , 04 Oct 2014, 09:21 WIB

Khatib: Koruptor, Bukti Idul Adha tak Diresapi Mendalam

Selasa , 23 Sep 2014, 06:00 WIB

Gerakan Reformasi: Yang Terangkat dan yang Terempas

Pegiat anti korupsi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi melakukan aksi dengan menggunakan topeng terpidana kasus korupsi di depan Kantor Kemenkumham Jakarta, Senin (22/9). (Antara/Wahyu Putro)

Senin , 22 Sep 2014, 14:52 WIB

In Picture: Tolak Pembebasan Bersyarat Koruptor

Kamis , 18 Sep 2014, 14:00 WIB

Cabut Hak Politik Setiap Koruptor

KPK Dorong Pencabutan Hak Politik Untuk Koruptor

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Komisi Pemberantasam Korupsi (KPK) mendorong pencabutan hak politik para koruptor untuk dipilih dalam jabatan publik sebagai hukuman tambahan untuk menimbulkan efek jera, kata Juru Bicara KPK Johan Budi."KPK mendorong pemberian hukuman berupa pencabutan hak politik koruptor untuk dipilih dalam jabatan publik agar beri efek jera mengingat korupsi adalah kejahatan luar biasa yang menyengsarakan banyak orang," ujar Johan di Gedung...

RILIS CALEG ICW: Seorang pria memperhatikan Daftar Caleg Sementara dari situs milik KPU di Jakarta, Ahad (30/6). Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis 36 calon anggota legislatif yang diragukan komitmennya terhadap upaya pemberantasan korupsi.

Selasa , 16 Sep 2014, 08:30 WIB