![Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok Jawa Barat memperpanjang masa pendaftaran untuk menjadi calon anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pilkada 2020, yang semula hingga 13 Oktober 2020 menjadi hingga 18 Oktober 2020. [Ilustrasi pilkada]](https://static.republika.co.id/uploads/images/inpicture_slide/073212500-1601609173-830-556.jpg)
Jumat , 03 Jan 2020, 19:53 WIB
Kantor KPU Depok Kebanjiran, Banyak Dokumen Pemilu Terendam
Selasa , 17 Dec 2019, 22:32 WIB
KPU Depok Sosialisasikan Tahapan dan Pencalonan Pilkada 2020
Sabtu , 07 Dec 2019, 18:00 WIB
KPU Depok Umumkan Penyerahan Persyaratan Calon Perseorangan
Sabtu , 09 Nov 2019, 18:30 WIB
Perludem Nilai Pilkada oleh DPRD Bentuk Kemunduran
Jumat , 08 Nov 2019, 02:46 WIB
Bawaslu Jabar akan Awasi Politisasi Birokrasi di Pilkada
Senin , 04 Nov 2019, 16:58 WIB
KPU Atur Batas Usia Petugas KPPS di Rancangan PKPU Pilkada
Kamis , 31 Oct 2019, 18:08 WIB
Minimal Jumlah Dukungan Calon Independen Sebesar 7,5 Persen
Kamis , 31 Oct 2019, 12:19 WIB
Pasang Baliho Sebelum Pencalonan Pilkada tak Bisa Dijerat
Jumat , 11 Oct 2019, 14:10 WIB
Bawaslu Minta Uji Materi UU Pilkada Dipercepat
Selasa , 08 Oct 2019, 16:21 WIB
Perludem Usul Pilkada Gunakan APBN
Selasa , 01 Oct 2019, 18:07 WIB
Ratusan Daerah Belum Tuntaskan Anggaran Pengawasan Pilkada
Selasa , 24 Sep 2019, 21:00 WIB
KPU Masuki Tahapan Perencanaan Anggaran untuk Pilkada 2020
Mendagri Optimistis Pendanaan Pilkada 2020 Tepat Waktu
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo optimistis pendanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020 tuntas tepat waktu. Dengan demikian maka anggaran tersebut dapat digunakan sebagaimana mestinya. "Kami yakin pada saatnya nanti, pendanaan yang akan digunakan oleh penyelenggara pilkada, baik itu KPU maupun Bawaslu akan terpenuhi sesuai kebutuhan," kata Tjahjo belum lama ini. Ia menyebut pendanaan terkait Pilkada 2020 telah...
![[ilustrasi] Pekerja membawa kotak suara yang telah dirakit di gudang logistik KPU Depok, Jawa Barat, Rabu (13/2/19).](https://static.republika.co.id/uploads/images/detailnews/pekerja-membawa-kotak-suara-yang-telah-dirakit-di-gudang-_190213152427-144.jpg)
Senin , 11 Mar 2019, 21:01 WIB
KPU Depok Libatkan 389 Warga Lipat dan Sortir Surat Suara
Sabtu , 05 Jan 2019, 02:05 WIB
KPU Depok: Semua Peserta Pemilu 2019 Sudah Serahkan Laporan
Selasa , 26 Jun 2018, 20:25 WIB
KPU Kota Depok Siapkan Dua TPS di Lapas Cilodong
Rabu , 13 Jun 2018, 21:27 WIB
KPU Depok Kekurangan 1.823 Surat Suara Pilgub Jabar
Sabtu , 21 Apr 2018, 11:11 WIB
Tetapkan DPT, KPU Depok Harap Partisipasi Pilkada Meningkat
Ahad , 21 Jan 2018, 20:46 WIB
Lakukan Coklit, KPU Depok Sasar Rumah Publik Figur
Rabu , 17 Jan 2018, 03:45 WIB
KPU Depok Targetkan Pemilih 75 Persen dalam Pilgub Jabar
Sabtu , 03 Oct 2015, 20:44 WIB
Panwaslu Minta KPU Depok Lakukan Validasi DPT
Rabu , 29 Jul 2015, 20:23 WIB
Warga Tuntut KPU Kota Depok Transparan
Selasa , 06 May 2014, 16:23 WIB
Validasi Suara di KPU Depok Dibubarkan Polisi, Ada Apa?
Kamis , 13 Mar 2014, 17:08 WIB
Cegah Golput, KPU Siapkan Doorprize
Kamis , 20 Feb 2014, 02:22 WIB
KPU Depok Minta Parpol Siapkan Laporan Dana Kampanye
KPU Depok: Jadi Caleg, PNS Harus Undur Diri
REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Ketua KPU Kota Depok Raden Salamun Adiningrat menjelaskan jika ada Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi calon legislatif dari satu partai maka harus mengundurkan diri."Ya harus mundur karena PNS harus bersikap netral," kata Salamun disela menerima berkas Daftar Caleg Sementara (DCS) Partai di KPU Kota Depok, Senin (22/4).Ia mengatakan informasi yang diterimanya memang ada PNS Kota Depok...
Jumat , 02 Jul 2010, 03:44 WIB