Asrorun Niam

MUI Gugat UU JPH Karena tak Lakukan Judicial Review

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Alasannya, MUI tidak melakukan judicial review sebelum undang-undang tersebut disahkan. “MUI tidak melakukan judicial review untuk UU JPH,” ungkap Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Niam, saat dihubungi, Rabu (14/8). Gugatan dilayangkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia...

Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch Ikhsan Abdullah (kiri) didampingi para pejabat terkait memberikan paparannya ke kantor Harian Republika, Jakarta, Jumat (19/10).

Menanti UU JPH

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch, Ikhsan Abdullah mengatakan, pengesahan undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal (JPH) sudah sangat mendesak. Menurut dia, masa peralihan antara Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dapat menjadi celah bagi produsen asing untuk membebaskan diri dari kewajiban...

Wakil Direktur Pembina Daerah LPPOM MUI Osmena (kanan) menyerahkan buku kepada Wakil Pemimpin Redaksi Nur Hasan Murtiaji (kiri) saat kunjungan ke Kantor Harian Republika, Jakarta, Jumat (19/10).

Senin , 22 Oct 2018, 14:06 WIB

Ini Alasan Pentingnya Sertifikasi Halal

Wakil Direktur Pembina Daerah LPPOM MUI Osmena memberikan paparannya saat kunjungan ke Kantor Harian Republika.

Senin , 22 Oct 2018, 13:10 WIB

'Sertifikasi Halal Butuh Banyak LPH'

Measles Rubella (MR) vaccine.

Jumat , 24 Aug 2018, 07:35 WIB

IDAI explains measles-rubella state of emergency