#omnibus-law-ciptaker

Anggota kepolisian bersiap membubarkan massa aksi di Jakarta, Kamis (8/10). Dalam aksi yang berakhir ricuh tersebut mereka menolak disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) karena dinilai merugikan buruh dan pekerja. Republika/Putra M. Akbar

Kamis , 08 Oct 2020, 23:20 WIB

Polisi Berupaya Bubarkan Aksi Massa Sebelum Pergantian Hari

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Sambodo Purnomo Yogo berharap aksi massa penolak Undang Undang Cipta Kerja bisa dibubarkan pada Kamis (8/10) malam...

Sejumlah mahasiswa melempari petugas polisi saat unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja di Kota Pekanbaru, Riau, Kamis (8/10/2020).

Kamis , 08 Oct 2020, 23:03 WIB

Komnas HAM Upayakan Percepat Akses Bantuan Hukum Demonstran

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam mengungkapkan, pihaknya sudah melakukan pemantauan aksi demonstrasi menentang Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang sudah berlangsung sejak Rabu (7/10). Dari hasil pemantauan, Komnas HAM mendapatkan sejumlah laporan sulitnya saluran komunikasi hak atas pendampingan para pengunjuk rasa ketika ditahan. "Akses bantuan hukum kepada siapa pun ditangkap tidak boleh ditunda. Karena pengalaman dua...

Kamis , 08 Oct 2020, 22:25 WIB

Poin-Poin Pengaturan Pesangon di UU Ciptaker

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Arif Satrio Nugroho, Novita Intan Pesangon menjadi salah...

Kamis , 08 Oct 2020, 20:49 WIB

Polisi Diminta Persuasif dan tak Represif Hadapi Massa Aksi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf berharap...

Kamis , 08 Oct 2020, 19:31 WIB

YLBHI Nilai Polisi Jadi Alat Rezim Gagalkan Demo UU Ciptaker

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia...

Kementerian ESDM mengalami kerusakan berat imbas aksi penolakan UU Cipta kerja yang berujung ricuh, Kamis (8/10).

Kamis , 08 Oct 2020, 18:04 WIB

Gedung Kementerian ESDM Dirusak Massa

Anggota Baleg DPR dari Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo.

Kamis , 08 Oct 2020, 16:25 WIB

Baleg DPR Akui Draf RUU Ciptaker di Paripurna Belum Final

Mahasiswa melakukan aksi penolakan terhadap UU Cipta Kerja.

Kamis , 08 Oct 2020, 12:37 WIB

Tolak Ominibus Law, Mahasiswa Bergerak ke Istana

Pekerja beraktivitas di kawasan Industri Pulogadung, Jakarta, Selasa (6/10). Sejumlah serikat buruh melakukan aksi mogok kerja nasional yang berlangsung tanggal 6-8 Oktober 2020 sebagai bentuk penolakan terhadap pengesahan omnibus law RUU Cipta Kerja yang dinilai akan berdampak pada lingkungan dan pekerja. Republika/Thoudy Badai

Kamis , 08 Oct 2020, 00:28 WIB

LIPI: UU Ciptaker Buat Pekerja Produktif Tapi Upah Rendah

Guru Besar Universitas Padjadjaran Susi Dwi Harijanti (tengah). (ilustrasi)

Kamis , 08 Oct 2020, 00:03 WIB

Sejumlah Guru Besar Nyatakan Keberatannya Atas UU Ciptaker

Sabtu , 15 Aug 2020, 03:26 WIB

Pakar: Omnibus Law Meminimalkan Penyelewengan Birokrasi

Ketua DPR Puan Maharani (kanan) didampingi Ketua MPR Bambang Soesatyo (kiri) pidato pengantar dalam rangka Sidang Bersama DPR-DPD di Ruang Rapat Paripurna, Komplek Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2020).

Jumat , 14 Aug 2020, 17:06 WIB

Puan: DPR Tetap Bahas Omnibus Law RUU Ciptaker

RUU Cipta Kerja (Ilustrasi). Rancangan Undang-undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) lebih cocok disebut dengan RUU Investasi/Perizinan ketimbang RUU Ciptaker karena hal tersebut sangat terlihat baik di dalam naskah akademik maupun draf RUU Ciptaker.

Rabu , 01 Jul 2020, 19:56 WIB

Pakar: RUU Cipta Kerja Lebih Cocok Disebut RUU Investasi

Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti

Rabu , 13 May 2020, 10:26 WIB

Ray: Omnibus Law Sesuai dengan Kebutuhan Saat Ini

Senin , 11 May 2020, 12:14 WIB

Pakar: Pembahasan Omnibus Law Harus Penuhi Hukum

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal

Jumat , 24 Apr 2020, 16:48 WIB

Omnibus Law Ditunda, Buruh Batalkan Rencana Aksi

Senin , 20 Apr 2020, 23:58 WIB

FPKS Gabung Panja RUU Ciptaker Setelah Covid-19 Tuntas

Alasan PKS tak Kirim Nama untuk Panja RUU Ciptaker

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi PKS tak mengirimkan nama untuk panja pembahasan RUU Ciptaker. Anggota badan legislasi (Baleg) fraksi PKS Ledia Hanifa Amaliah mengungkapkan PKS keberatan jika RUU ini dibahas sebelum masa pandemi dinyatakan selesai."PKS meminta pemerintah fokus untuk mengatasi pandemi Covid yang semakin lama semakin banyak korbannya dan perlu penanganan serius. bukan hanya masalah kesehatannya tetapi juga termasuk masalah...

Mahasiswa menolak pengesahan RUU Omnibus Law (ilustrasi).

Senin , 20 Apr 2020, 16:46 WIB

Panja RUU Omnibus Law Ciptaker Terbentuk, PKS tak Ikut

Omnibus Law RUU Cipta Kerja.Badan Legislasi (Baleg) DPR tengah menyusun jadwal pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja.

Sabtu , 04 Apr 2020, 07:58 WIB

Baleg Jadwalkan Uji Publik Omnibus Law RUU Ciptaker

Jumat , 03 Apr 2020, 18:14 WIB

Fraksi PAN: Dahulukan Atasi Covid-19 Dibanding Omnibus Law

Pimpinan DPR Azis Syamsuddin (tengah) dan Rahmat Gobel (kiri) memimpin Rapat Paripurna masa persidangan III Tahun Sidang 2019-2020 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2/4/2020).

Jumat , 03 Apr 2020, 17:59 WIB

Panja Omnibus Law RUU Ciptaker Pastikan Libatkan Buruh

Sejumlah buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). (ilustrasi)

Jumat , 03 Apr 2020, 13:28 WIB

Pandemi Corona, KSPI: DPR tak Punya Nurani Bahas Omnibus Law

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (22/1).(Republika/Nawir Arsyad Akbar)

Selasa , 17 Mar 2020, 03:36 WIB

Khawatir Penularan Corona, DPR Bisa Tunda Bahas Omnibus Law

Senin , 16 Mar 2020, 22:12 WIB

Pemerintah Berupaya Akomodir Pekerja Kreatif di Omnibus Law

Ilustrasi Omnibus Law (Republika/Kurnia Fakhrini)

Jumat , 13 Mar 2020, 07:28 WIB

Buruh Purwakarta Bakal Gelar Aksi Tolak Omnibus Law

Jumat , 13 Mar 2020, 02:32 WIB

Omnibus Law Diharapkan Akomodasi Semua Kepentingan Nasional

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarief Hasan

Kamis , 12 Mar 2020, 16:24 WIB

Syarief: Pertemuan dengan PKS tak Terkait Omnibus Law

Staf Khusus Presiden Joko Widodo, Dini Shanti Purwono (Republika TV/Havid Al Vizki)

Kamis , 12 Mar 2020, 13:52 WIB

Istana Jamin Omnibus Law tak Rugikan Buruh

Selasa , 10 Mar 2020, 14:21 WIB

Mahfud: Jangan Curiga Berlebihan Terhadap Omnibus Law

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh saat menggelar pertemuan dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Senin (9/3). (Republika/Putra M. Akbar)

Selasa , 10 Mar 2020, 06:36 WIB

Surya Paloh Tanggapi Penolakan Publik Terhadap Omnibus Law

Aksi Tolak Omnibus Law. Peserta aksi dari Forum Komunikasi Buruh Bersatu (FKBB) menggelar aksi di depan Gedung DPRD, Yogyakarta, Rabu (26/2).(Wihdan Hidayat/ Republika)

Senin , 09 Mar 2020, 19:56 WIB

PDIP Ingin Omnibus Law Ciptaker tak Sampai Rugikan Buruh

Senin , 09 Mar 2020, 18:03 WIB

PDIP Janji Pemerintah Buka Dialog Soal RUU Ciptaker

Ahad , 08 Mar 2020, 01:45 WIB

Pakar Nilai Omnibus Law Bakal Buka Lapangan Pekerjaan

Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Arif Budimanta.

Podcast Republika: Lika-Liku Omnibus Law RUU Cipta Kerja

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Omnibus Law RUU Cipta Kerja masih menjadi polemik di Indonesia. Sebagian besar menilai RUU Cipta Kerja akan membawa dampak buruk bagi pekerja di Indonesia. Namun, sebagian juga menilai RUU Cipta Kerja dapat membangun Indonesia menjadi lebih baik. Lantas bagaimana dan seperti apakah masa depan Indonesia dengan adanya RUU Cipta Kerja tersebut. Kali ini tim Podcast Republika kedatangan Staf...

Sabtu , 07 Mar 2020, 12:23 WIB