#omnibus-law-ciptaker

Jumat , 21 Feb 2020, 08:15 WIB

Menaker Persilakan Buruh Sampaikan Masukan ke Tim di Kemenko

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mempersilakan buruh untuk menyampaikan masukan melalui tim yang dibentuk oleh pemerintah. Pemerintah melalui Kementerian Koordinator bidang Perekonomian membuat tim yang terdiri...

Jumat , 21 Feb 2020, 08:10 WIB

PWI Dukung Kenaikan Sanksi Pidana untuk Pers

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menolak aturan dalam draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang memberikan kewenangan kepada peraturan pemerintah untuk mengatur sanksi administrasi. Namun, PWI mendukung kenaikan sanksi dalam pidana pers agar semakin profesional. "Kami menolak adanya Pasal 18 ayat (4) yang memberikan kewenangan kepada peraturan pemerintah untuk mengatur sanksi administrasi terkait pelanggaran Pasal 9 ayat (2)...

Jumat , 21 Feb 2020, 07:16 WIB

Alasan Politikus PDIP Dukung Aturan Halal dalam Omnibus Law

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VIII Diah Pitaloka mengungkapkan...

Jumat , 21 Feb 2020, 05:17 WIB

Fraksi Rakyat Indonesia: Lawan Omnibus Law!

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah gerakan masyarakat sipil yang tergabung...

Jumat , 21 Feb 2020, 04:36 WIB

Infografis Omnibus Law, Salah Ketik atau Salah Tafsir?

REPUBLIKA.CO.ID, Draf RUU Cipta Kerja BAB XIII tentang ketentuan lain-lain Pasal...

Kontroversi Omnibus Law. Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (RUU Ciptaker) berpotensi menurunkan pendapatan asli daerah (PAD).

Jumat , 21 Feb 2020, 04:26 WIB

RUU Ciptaker Dinilai Berpotensi Menurunkan PAD

Kontroversi Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI) menilai omnibus law cipta kerja tidak hanya berdampak pada buruh, melainkan kepada tenaga kerja di semua bidang.

Jumat , 21 Feb 2020, 01:23 WIB

Pekerja Media Khawatir Omnibus Law Picu PHK Massal

Kamis , 20 Feb 2020, 23:12 WIB

Walhi Khawatir Gugatan Perusakan Lingkungan Bakal Dibatasi

Kamis , 20 Feb 2020, 22:48 WIB

LBH Pers Kritik Aturan Penanaman Modal pada Perusahaan Pers

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng

Kamis , 20 Feb 2020, 22:27 WIB

KPPOD Sangsi Pemda Laksanakan Omnibus Law Ciptaker

Kamis , 20 Feb 2020, 21:05 WIB

Menaker Klaim RUU Ciptaker Berikan Jaminan Sosial Dampak PHK

Ratusan buruh yang tergabung dalam konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia menggelar aksi di kawasan Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (13/2).

Kamis , 20 Feb 2020, 15:32 WIB

Buruh Merasa Jadi Alas Karpet Merah Jokowi untuk Investor

Presiden Joko Widodo tiba untuk memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/2/2020).

Kamis , 20 Feb 2020, 13:06 WIB

Jokowi Tegaskan Undang-Undang tak Bisa Diubah Lewat PP

Kamis , 20 Feb 2020, 10:01 WIB

Anggota DPR Saran Omnibus Law Ciptaker Dibahas di Baleg

Konfenderasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBI), Presiden KSBI Elly Rosita Silaban (kedua dari kanan) dan Sekjen KSBI, Dedi Hardianto (ketiga dari kanan), saat konferensi pers menolak Omnibus Law Cipta Kerja di Kantor KSBI, Jakarta Timur, Rabu (19/2).

Kamis , 20 Feb 2020, 08:18 WIB

Buruh Merasa akan Dijadikan Alas Kaki Investor

Kamis , 20 Feb 2020, 07:17 WIB

Salah Ketik, Pemerintah Sebaiknya Bahas Ulang Omnibus Law

Kontroversi Pasal 170 Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Kamis , 20 Feb 2020, 06:07 WIB

Infografis Kontroversi Pasal 170 RUU Omnibus Law Cipta Kerja

Soal Omnibus Law, Anies Tunggu Pemerintah Pusat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku belum bisa banyak berkomentar soal Omnibus Law yang diperkirakan akan berdampak banyak pada kebijakan dan kewenangan Pemerintah Daerah. Menurut Anies ia masih menunggu dokumen asli dan resmi dari pemerintah pusat soal Omnibus Law dan dampak perubahannya terhadap pemerintah daerah, khususnya DKI Jakarta."Nanti kita lihat, kita akan pelajari dulu. Sejauh ini...

Ketua DPR RI Puan Maharani (kedua kiri) bersama Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin (tengah) Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah (kiri) Sekretaris Jendral MUI Anwar Abbas (kedua kanan), Wakil Dewan Pertimbangan MUI Noor Achmad (kanan) saat Rapat Pleno ke-50 di Kantor Majelis Ulama Indonesia, Jakarta, Rabu (19/2).

Rabu , 19 Feb 2020, 23:18 WIB

Puan Maharani Ajak Ulama Beri Masukan RUU Omnibus Law

Konfenderasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBI), menolak tegas draft RUU Omnibus Law Cipta Kerja dan akan melakukan aksi beruntun serta serempak di seluruh wilayah Indonesia.

Rabu , 19 Feb 2020, 19:30 WIB

Merasa Cuma Jadi Alat, KSBSI Tarik Diri dari Tim Omnibus Law

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kelima kiri) didampingi Menteri BPN Sofyan Djalil (kiri), Menkum HAM Yasonna Laoly (kedua kiri), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya (ketiga kiri), Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) menyerahkan surat presiden (surpres) tentang Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja kepada pimpinan DPR Puan Maharani (ketiga kanan), Aziz Syamsuddin (kedua kiri) dan Rachmat Gobel (tengah) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2020).

Rabu , 19 Feb 2020, 06:09 WIB

Pasal 170 RUU Cipta Kerja dan Analisis Bukan Hasil Salah Tik

Rabu , 19 Feb 2020, 00:55 WIB

Omnibus Law Jangan Kurangi Fungsi Legislasi DPR dan DPRD

Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno

Rabu , 19 Feb 2020, 00:23 WIB

Salah Ketik, Pengamat: Omnibus Law Menyangkut Hidup Rakyat

Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers menggelar konferensi pers terkait RUU Omnisbus Law Cilaka yang menyasar dunia pers, di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Selasa (18/2).

Selasa , 18 Feb 2020, 21:12 WIB

AJI Pertanyakan Motif Pemerintah Atur Pers di Omnibus Law

Selasa , 18 Feb 2020, 20:57 WIB

LBH: Denda Rp 2 M di Omnibus Law Bisa Bunuh Perusahaan Pers

Selasa , 18 Feb 2020, 20:41 WIB

Omnibus Law Dinilai Berpotensi Ancam Kebebasan Pers

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah

Selasa , 18 Feb 2020, 15:47 WIB

Menaker: Omnibus Law Cipta Kerja Belum Final

Selasa , 18 Feb 2020, 15:34 WIB

Kewenangan Presiden Cabut Perda Langgar Konstitusi

Ribuan buruh dari KSPSI melakukan unjuk rasa di depan Kompleks Parlemen RI, Jalan Gatot Subroto di hari yang sama Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja pada Rabu (12/2).

Selasa , 18 Feb 2020, 14:51 WIB

Omnibus Law Tuai Penolakan, Menteri Bakal Turun ke Daerah

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD

Selasa , 18 Feb 2020, 14:21 WIB

Omnibus Law Salah Tik, Mahfud: Tak Apa-Apa Biasa Saja

Selasa , 18 Feb 2020, 14:06 WIB

DPR Beri Kesempatan Pemerintah Perbaiki Draf Omnibus Law

Selasa , 18 Feb 2020, 13:08 WIB

Dasco Tanggapi Omnibus Law yang Dinilai Sentralistik

Selasa , 18 Feb 2020, 13:00 WIB

Politikus PAN: RUU Ciptaker Harus Berpihak ke Semua Pihak

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) menyerahkan surat presiden (surpres) tentang Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja kepada pimpinan DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2020).

Selasa , 18 Feb 2020, 12:43 WIB

Omnibus Law Prioritas Pemerintah, Kok Bisa Salah Tik?

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas

DPR Bahas Omnibus Law Ciptaker Pertengahan Maret

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah telah menyerahkan draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja ke DPR, Rabu (12/2) lalu. Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas memastikan omnibus law tersebut baru akan dibahas pertengahan Maret 2020 mendatang. "Kalau itu saya sudah pastikan pasti, karena itu kan masa sidang ini akan berakhir di tanggal 27 Februari, setelah itu kira akan masuk...

Selasa , 18 Feb 2020, 07:06 WIB