Mahkamah Agung (MA) RI hingga kini masih menunggu pernyataan resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan lembaga tersebut terhadap hakim, panitera pengganti dan pengacara di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. (Foto: Mahkamah Agung)

Mahkamah Agung Tunggu Penjelasan Resmi KPK Terkait OTT Hakim

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Agung (MA) RI hingga kini masih menunggu pernyataan resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan lembaga tersebut terhadap hakim, panitera pengganti dan pengacara di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Saat ini, MA menunggu proses pemeriksaan oleh lembaga antirasuah terkait OTT di lembaga peradilan. "Pak Ali Fikri Juru Bicara KPK memang menyampaikan ini ada...

KPK melakukan OTT di PN Surabaya, Rabu (20/1/2022), dini hari.

Kamis , 20 Jan 2022, 11:43 WIB

OTT KPK, Ruang Hakim di PN Surabaya Disegel

Kamis , 20 Jan 2022, 11:10 WIB

Hakim PN Surabaya Ditangkap KPK

Sejumlah orang yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bupati Langkat tiba untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Rabu (19/1/2022). Dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Tim KPK mengamankan beberapa pihak di antaranya Bupati Kabupaten Langkat dan beberapa pejabat serta ASN juga pihak swasta.

Rabu , 19 Jan 2022, 21:28 WIB

In Picture: OTT KPK di Kabupaten Langkat

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi tiba untuk menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta.

Kode Fee 'Sumbangan Masjid' Rahmat Effendi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi resmi ditetapkan sebagai tersangka penerimaan hadiah dan suap lelang jabatan di lingkungan pemerintah kota (pemkot) Bekasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penerimaan hadiah diberikan berkenaan dengan ganti rugi lahan yang dibayarkan pemkot Bekasi kepada para swasta. Rahmat Effendi dicokok KPK melalui OTT pada Rabu (5/1) lalu pada pukul 14.00 WIB. Dia diamankan bersama...