Menko Polhukam Mahfud MD (kiri) berbincang dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kanan) saat akan mengikuti rapat terbatas tentang program dan kegiatan bidang politik, hukum dan keamanan di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (31/10/2019).

Pemekaran Papua, Mahfud: Baik Secara Politik dan Ekonomi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Rencana pemekaran Papua mendapat kritik sejumlah pihak karena dianggap tak menyelesaikan persoalan mendasar di wilayah tersebut. Apalagi pemerintah sedang menjalankan moratorium pemekaran. Namun Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menilai pemekaran provinsi di Papua diperlukan secara politik, ekonomi, dan administratif."Secara umum ada moratorium (pemekaran), tetapi untuk Papua, baik secara politis, ekonomis, dan administratif memang...

Menko Polhukam Mahfud MD (kanan) berbincang dengan Mendagri Tito Karnavian sebelum mengikuti rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden Jakarta.

Rabu , 30 Oct 2019, 21:03 WIB

Tito: Perbaikan Ekonomi Tekan Kekerasan di Papua

Presiden Jokowi meresmikan Papuan Youth Creative Hub di Jayapura.

Rabu , 30 Oct 2019, 15:24 WIB

Rencana Pemekaran Papua Dipertanyakan

Peta Papua. Ilustrasi.

Selasa , 29 Oct 2019, 17:21 WIB

Majelis Rakyat Papua Tolak Wacana Pemekaran

Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Kepala BIN Budi Gunawan (kanan) dan Gubernur Papua Lukas Enembe (tengah) menekan tombol secara simbolis saat meresmikan Jembatan Holtekamp di Kota Jayapura, Papua, Senin (28/10/2019).

Selasa , 29 Oct 2019, 07:38 WIB

DPR RI Pertimbangkan Usulan Pemekaran di Papua

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kiri), Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kedua kiri) dan Gubernur Papua Lukas Enembe (kanan) meresmikan Jembatan Holtekamp di Kota Jayapura, Papua, Senin (28/10/2019).

Selasa , 29 Oct 2019, 07:24 WIB

Menanti Pemekaran di Papua

Presiden Joko Widodo (tengah) mengunjungi lapangan bola Irai di Kabupaten Pegunungan Arfak, Provinsi Papua Barat, Ahad, (27/10/2019).

Selasa , 29 Oct 2019, 07:15 WIB

Pro Kontra Pemekaran Papua, Urgenkah? (2)

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Pangdam XVII/Cendrawasih Mayjen TNI Herman Asaribab (kiri) mengamati bangunan yang terbakar saat kerusuhan lalu di Pasar Wouma, Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Senin (28/10/2019).

Selasa , 29 Oct 2019, 07:09 WIB

Pro Kontra Pemekaran Papua, Urgenkah? (1)

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo

Kemendagri Kaji Pemekaran Daerah di Papua Berdasarkan Suku

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengkaji pemekaran daerah tingkat kabupaten/kota di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat berdasarkan suku. Kajian sesuai masukan tokoh masyarakat Papua bahwa kepemimpinan di dua provinsi itu harus mewakili lima suku adat besar. "Mungkin teman-teman bisa lebih menjabarkan, ini saya kira sedang kita rumuskan, nanti kami juga akan minta tim otsus (otonomi khusus) untuk...

Tjahjo Kumolo

Selasa , 04 Nov 2014, 22:25 WIB

Mendagri Nilai Pemekaran Papua Tetap Diperlukan

Peta Papua. Ilustrasi

Selasa , 04 Nov 2014, 19:25 WIB

Mendagri Nilai Pemekaran Papua Tetap Diperlukan

Peta Papua. Ilustrasi

Senin , 03 Nov 2014, 21:18 WIB

DPD Papua: Harusnya DImekarkan Jadi Tiga Wilayah

Warga Papua

Jumat , 31 Oct 2014, 19:37 WIB

DPD Asal Papua Dukung Pemekaran Wilayahnya

 Warga Papau dan Papua Barat mengenakan pakaian tradisional mengikuti Pekan Seni dan Budaya Papua dan Papua Barat di Bundaran HI, jakarta

Jumat , 31 Oct 2014, 18:12 WIB

TNI Dukung Usulan Pemekaran Papua

Fahri Hamzah

Jumat , 31 Oct 2014, 15:50 WIB

Fahry Hamzah Dukung Pemekaran Papua