#pendaftaran-pemilu

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari (kanan) menerima berkas pendaftaran dari Ketua Umum Partai Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo (kiri) saat Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun 2024 di Kantor KPU, Jakarta, Senin (1/8/2022). Pada hari pertama pendaftaran, KPU dijadwalkan akan menerima sembilan partai politik yang akan mendaftarkan diri sebagai calon peserta Pemilu 2024.

Senin , 01 Aug 2022, 18:28 WIB

Hary Tanoe Target Perindo Raih 60 Kursi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo menargetkan Perindo mampu memperoleh minimal 60 kursi DPR RI. Saat ini, Perindo akan fokus mengikuti tahapan pendaftaran, verifikasi dan...

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari (kiri) berjabat tangan dengan Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang Afriansyah Ferry Noor (kanan) saat Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun 2024 di Kantor KPU, Jakarta, Senin (1/8/2022). Pada hari pertama pendaftaran, KPU dijadwalkan akan menerima sembilan partai politik yang akan mendaftarkan diri sebagai calon peserta Pemilu 2024.

Senin , 01 Aug 2022, 16:40 WIB

Ketua KPU: Sembilan Parpol Daftar Pemilu 2024

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menyebutkan, sembilan partai politik mendaftar pada hari pertama tahapan pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu 2024, Senin (1/8/2022) hari ini. Partai politik yang mendaftar pada hari pertama, yakni PDIP, PKP, PKS, Partai Reformasi, PRIMA, Perindo, Nasdem, PBB, dan Pandai. Pada tahap pendaftaran, KPU akan memeriksa kelengkapan dokumen yang diserahkan. "Jadi, yang diperiksa kelengkapan...

Senin , 01 Aug 2022, 16:27 WIB

Partai Nasdem Targetkan Masuk Dua Besar Pemilu 2024

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali...

Senin , 01 Aug 2022, 16:19 WIB

Pawai Budaya PDIP dan PKS Saat Daftar Pemilu 2024

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – DPP PDIP berjalan kaki dan berpawai kebudayaan...

Senin , 01 Aug 2022, 16:00 WIB

PKS Targetkan 86 Kursi DPR RI pada Pemilu 2024

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menargetkan sebanyak 86...

Jumat , 29 Jul 2022, 03:21 WIB

Bawaslu Pamekasan Buka Pendaftaran Pengawas Pemilu 2024

Ilustrasi. Ketua KPU Hasyim Asy'ari. KPU mengatakan, semua partai politik mendapat perlakuan adil, proporsional, dan setara dalam penyelenggaraan pemilu, termasuk pada proses tahapan pendaftaran.

Rabu , 27 Jul 2022, 06:34 WIB

KPU: Semua Parpol Diperlakukan Adil di Proses Pendaftaran Pemilu

Senin , 05 Mar 2018, 19:19 WIB

Bawaslu Tolak Gugatan Parpol Pimpinan Rhoma Irama

Komisioner KPU Hasyim Asyari memaparkan proses penggunaan sipol di operational room KPU Pusat, Jakarta, Rabu (18/10).

Jumat , 23 Feb 2018, 20:59 WIB

KPU Tegaskan PBB tidak Lolos Verifikasi di Papua Barat

Jumat , 23 Feb 2018, 17:43 WIB

Gugatan PBB, Komisioner: KPU tak Tunduk oleh Tekanan Apa Pun

Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra, usai mediasi dengan KPU di Kantor Bawaslu, Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (23/2). Yusril menegaskan akan melawan KPU di pengadilan karena mediasi pasa Jumat gagal.

Jumat , 23 Feb 2018, 15:26 WIB

Yusril Berencana Absen di Mediasi Kedua dengan KPU

Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra, dalam konferensi pers sebelum mendaftarkan gugatan hasil verifikasi parpol calon peserta Pemilu 2019 kepada Bawaslu, Senin (19/2).

Rabu , 21 Feb 2018, 09:01 WIB

Bawaslu Beri Tenggat ke PBB dan PKPI Hingga Hari Ini

Kamis , 08 Feb 2018, 22:20 WIB

Ilham: Hasil Resmi Verifikasi Parpol Tetap dari KPU

Senin , 05 Feb 2018, 16:43 WIB

KPU: 16 Parpol Memenuhi Syarat Verifikasi Tingkat Provinsi

Jumat , 26 Jan 2018, 03:45 WIB

12 Parpol Lama Jalani Verifikasi Pemilu Akhir Pekan Ini

Rabu , 24 Jan 2018, 18:53 WIB

12 Parpol Calon Peserta Pemilu Diverifikasi Akhir Pekan Ini

Jumat , 12 Jan 2018, 19:56 WIB

KPU Dinilai Rawan Digugat Soal Verifikasi Faktual Parpol

Riza: Verifikasi Faktual Parpol Jadi Beban Tambahan KPU

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan semua partai politik harus diverifikasi faktual membuat dilema sejumlah pihak. Hal ini karena putusan MK keluar saat tahapan verifikasi faktual sedang berlangsung di seluruh daerah.Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria mengatakan putusan MK memang harus dilaksanakan, namun jika dilaksanakan tentu akan menggaggu tahapan Pemilu. "Memang ini dilematis, di satu...