#ruu-pemilu

Pencoblosan di Pemilu (ilustrasi). Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Guspardi Gaus mengapresiasi Komisi II DPR yang secara komprehensif menjelaskan tentang usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu dalam rapat bersama Baleg DPR, Senin (16/11).

Selasa , 17 Nov 2020, 14:22 WIB

Fraksi PAN Harap Panja RUU Pemilu Segera Dibentuk

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Guspardi Gaus mengapresiasi Komisi II DPR yang secara komprehensif menjelaskan tentang usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu dalam rapat bersama Baleg DPR,...

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung

Senin , 16 Nov 2020, 22:45 WIB

Doli Paparkan Sejumlah Isu Krusial dalam RUU Pemilu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengungkapkan ada sejumlah isu krusial yang juga akan disusun di dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. Ia membaginya ke dalam dua isu, yaitu lima isu klasik dan empat isu kontemporer. "Lima isu klasik ini yang selalu dan pasti akan selalu menjadi perdebatan panjang dan biasanya diselesaikan pada level lobi di...

Senin , 16 Nov 2020, 21:01 WIB

Perludem Ingatkan Putusan MK Soal Keserentakan Pemilu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keserentakan Pemilu menjadi salah satu isu krusial...

Ahad , 26 Jul 2020, 18:15 WIB

Ini Empat Indikator Terpenuhinya Keadilan Pemilu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hakim Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Irvan...

Ahad , 26 Jul 2020, 17:11 WIB

Perludem Minta DPR Prioritaskan Bahas Pengadilan Pemilu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi...

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arwani Thomafi

Ahad , 26 Jul 2020, 16:51 WIB

Legislator: Konsep Sengketa di RUU Pemilu Belum Mendalam

Ambang batas parlemen atau parliamentary threshold dalam pembahasan RUU Pemilu masih jadi perdebatan alot karena masing-masing fraksi berbeda pendapat terkait besarannya. [Foto: Gedung DPR]

Selasa , 21 Jul 2020, 10:52 WIB

DPR: Besaran Parliamentary Threshold Jadi Perdebatan Alot

Panja RUU Pemilu belum sepaka ambang batas parlemen dan presiden. Ilustrasi pemilihan umum (Pemilu)

Selasa , 21 Jul 2020, 01:50 WIB

Pembahasan Ambang Batas Parlemen dan Presiden Masih Alot

Rabu , 01 Jul 2020, 22:32 WIB

RUU Pemilu, Pengamat: Kepentingan Pemilih Jarang Disuarakan

Ketua Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) Philips J Vermonte

Rabu , 01 Jul 2020, 22:06 WIB

CSIS: Proporsional Tertutup Harus Diikuti Revisi UU Parpol

Rabu , 01 Jul 2020, 20:15 WIB

Guru Besar UI Beri 5 Rekomendasi untuk RUU Pemilu

Mantan ketua umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin

Rabu , 01 Jul 2020, 19:43 WIB

Ini Kritik Din Syamsuddin Terhadap RUU Pemilu

Suasana pelantikan pimpinan DPR periode 2019-2024 (Ilustrasi). DPR RI diminta memperkuat afirmasi keterwakilan perempuan dalam rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilu.

Sabtu , 27 Jun 2020, 06:04 WIB

RUU Pemilu, DPR Diminta Perkuat Keterwakilan Perempuan

Jumat , 26 Jun 2020, 01:05 WIB

Komisi II DPR Soal Hak Pilih TNI/Polri di RUU Pemilu

Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini

Jumat , 26 Jun 2020, 00:35 WIB

Ketentuan Larangan TNI/Polri Memilih tak Tercantum di RUU Pe

Jumat , 12 Jun 2020, 02:43 WIB

Golkar Usul Ambang Batas Parlemen 7 Persen

Jazuli Juwaini kembali menjadi Ketua Fraksi PKS periode 2019 - 2024.

Jumat , 12 Jun 2020, 01:13 WIB

PKS Ingin Besaran PT Bisa Hadirkan Lebih dari Dua Capres

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Hamdan Zoelva

Hamdan: Sistem Proporsional Tertutup Pangkas Biaya Politik

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva mendukung wacana sistem proporsional tertutup yang akan diterapkan dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024. Menurutnya, setidaknya ada 25 persen masalah yang dapat dikurangi lewat sistem tersebut. Wacana sistem proporsional tertutup yang muncul dari akan dibahasnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dinilainya akan menyederhanakan banyak hal. Khusunya biaya politik yang...

Selasa , 09 Jun 2020, 18:03 WIB

Fadli Zon Sebut RUU Pemilu Hanya untuk Kepentingan Parpol

Ilustrasi ambang batas parlemen. Anggota Komisi II DPR Fraksi PPP Syamsurizal mengungkapkan PPP mengusulkan agar besaran ambang batas parlemen (parliamentary threshold/PT) tetap di angka 4 persen.

Selasa , 09 Jun 2020, 08:04 WIB

Ambang Batas Parlemen, PPP: Kalau Bisa Turun Jadi 3 Persen

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Sekjen PAN Eddy Soeparno (kanan)

Selasa , 09 Jun 2020, 07:16 WIB

PAN Tetap Ingin Ambang Batas Parlemen 4 Persen

Ilustrasi Kampanye Parpol. Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan kenaikan ambang hatas parlemen atau parliamentery threshold (PT) menjadi semacam upaya dari partai-partai tertentu untuk menghabisi parpol kecil.

Selasa , 09 Jun 2020, 00:07 WIB

Politikus PAN Tolak Kenaikan Ambang Batas Parlemen 7 Persen

Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera

Senin , 08 Jun 2020, 23:22 WIB

PKS Usul Ambang Batas Parlemen dan Presiden Disamakan

Senin , 08 Jun 2020, 19:33 WIB

Golkar: Proposional Tertutup Cocok dengan Pemilu Serentak

Senin , 08 Jun 2020, 17:48 WIB

Legislator PAN: Ambang Batas Presiden Sebaiknya Dihapus

Pemilu (ilustrasi). Fraksi Nasdem mengusulkan ambang batas parlemen dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu sebesar 7 persen.

Senin , 08 Jun 2020, 14:40 WIB

Fraksi Nasdem: Terbuka Dialog Usulan Ambang Batas Parlemen

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Gerindra Sodik Mudjahid

Senin , 08 Jun 2020, 14:21 WIB

Fraksi Gerindra Cenderung Dukung Sistem Proporsional Terbuka

Senin , 08 Jun 2020, 14:11 WIB

RUU Pemilu Dianggap Kembali ke Orba, Gus Yaqut: Beda Dong

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Ferry Noor

Senin , 08 Jun 2020, 08:45 WIB

Sekjen PBB: RUU Pemilu Langgar Demokrasi

Senin , 08 Jun 2020, 07:07 WIB

Perindo Kritisi Rencana Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah

Sekjen Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Verry Surya Hendrawan (kanan)

Senin , 08 Jun 2020, 06:33 WIB

PKPI: Kenaikan Parliamentary Threshold Perbesar Golput

Pencoblosan pemilu (ilustrasi). Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilu akan memasukan aturan mengenai penggunaan teknologi informasi khususnya terkait rekap elektronik atau e-rekap.

Senin , 08 Jun 2020, 00:43 WIB

Anggota DPR: Rekap Elektronik akan Diatur dalam RUU Pemilu

Ahad , 07 Jun 2020, 21:31 WIB

Keserentakan Pilkada-Pileg Daerah Direncanakan Mulai 2027

Ilustrasi Parpol. Partai-partai politik non-parlemen menolak Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu yang saat ini tengah disusun oleh DPR, khususnya terkait besaran ambang batas parlemen (parliamentary threshold).

Ahad , 07 Jun 2020, 19:45 WIB

Terancam tak Lolos PT, Parpol Non-Parlemen Tolak RUU Pemilu

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung

DPR akan Evaluasi DKPP dalam Pembahasan RUU Pemilu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan, salah satu yang akan dibahas dalam penyusunan draf Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) terkait evaluasi lembaga penyelenggara pemilu. Evaluasi terhadap kewenangan dan posisi antara Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). "Kalau menurut saya sebetulnya dengan keberadaan tiga institusi...

Senin , 20 Apr 2020, 16:13 WIB