#uu-ciptaker

Ahad , 25 Oct 2020, 04:10 WIB

Forum: UU Ciptaker tak Akomodir Saran Asosasi Haji dan Umroh

IHRAM.CO.ID, JAKARTA--Forum Silaturahmi Asosiasi Travel Haji dan Umroh (Forum SATHU) menyampaikan telah mengusulkan sebanyak 25 Pasal untuk dimasukkan di dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law. Setelah RUU disahkan jadi...

Ahad , 25 Oct 2020, 03:33 WIB

Forum SATHU Kritisi UU Cipta Kerja

IHRAM.CO.ID, JAKARTA--Forum Silaturahmi Asosiasi Travel haji dan Umroh (Forum SATHU) menilai beberapa pasal di Undang-undang Omnibus Law memberatkan pengusaha di sektor ke Agama. Forum SATHU meminta Presiden Joko Widodo memberikan perhatian atas masalah tersebut demi terwujudnya rasa keadilan yang positif khususnya untuk umat Muslim."Kiranya masih bisa diperbaiki, Alhamdulillah. Kalau sebagai pertimbangan prosedural tidak bisa diubah karena sudah diserahkan, kiranya...

Sabtu , 24 Oct 2020, 20:37 WIB

Ketum Golkar: Kita Harus Bangga pada UU Cipta Kerja

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto...

Sabtu , 24 Oct 2020, 00:06 WIB

UU Ciptaker Dinilai Sarat Penumpang Gelap

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG — Polemik seputar pengesahan Undang Undang Cipta...

Jumat , 23 Oct 2020, 18:47 WIB

Baleg: Pembahasan UU Ciptaker tak Terkonsolidasi Baik

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Mulyanto mengatakan,...

Posisi UMKM dalam rantai pasok dinilai sangat penting dan perlu diperkuat mengingat perannya yang besar dalam menggerakkan perekonomian pada level terbawah dan riil.

Jumat , 23 Oct 2020, 16:59 WIB

Pentingnya Memperkuat Posisi UMKM dalam Rantai Pasok

Sejumlah demonstran yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Mahasiswa Banten berunjuk rasa menolak pengesahan Undang-undang Cipta Kerja di Bundaran Ciceri, Serang, Banten, Kamis (22/10/2020). Mereka mendesak pemerintah mencabut UU tersebut karena dinilai merugikan rakyat.

Jumat , 23 Oct 2020, 16:15 WIB

Pasal 46 UU Cipta Kerja Dikoreksi, Istana: Salah Ketik

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kanan) menyerahkan berkas pendapat akhir pemerintah kepada Ketua DPR Puan Maharani (kedua kiri) saat pembahasan tingkat II RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Dalam rapat paripurna tersebut Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang. UU Cipta Kerja saat ini menunggu ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelum diundangkan. (ilustrasi)

Jumat , 23 Oct 2020, 15:45 WIB

'Kalau Diuji Formil, Harusnya UU Ciptaker Dibatalkan Semua'

Jumat , 23 Oct 2020, 15:17 WIB

UU Cipta Kerja Bisa Diakses Publik Setelah Diteken Jokowi

Jumat , 23 Oct 2020, 15:10 WIB

Pakar Minta Draf UU Cipta Kerja Dibuka ke Publik

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formapi) Lucius Karus.

Jumat , 23 Oct 2020, 15:08 WIB

Formappi: Revisi UU Ciptaker Bukti UU Tersebut 'Abal-Abal'

Staf Khusus Presiden Joko Widodo, Dini Shanti Purwono

Jumat , 23 Oct 2020, 14:59 WIB

Istana Pastikan Hanya Satu Pasal Dihapus dari UU Cipta Kerja

Gabungan aliansi buruh menggelar aksi unjuk rasa tolak Undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law di Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Bogor, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Kamis (8/10). UU Cipta Kerja saat ini tinggal menunggu tanda tangan Presiden Joko Widodo untuk kemudian diundangkan. (ilustrasi)

Jumat , 23 Oct 2020, 14:51 WIB

Alasan Dihapusnya Pasal 46 Soal Migas di UU Cipta Kerja

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjawab pertanyaan saat wawancara khusus dengan ANTARA di Jakarta, Senin (29/6/2020). Moeldoko mengungkapkan Presiden menegur keras menteri-menterinya agar mereka dapat lebih lebih sigap, cepat dan tepat dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/pras.

Jumat , 23 Oct 2020, 06:20 WIB

Moeldoko: Pemerintah Cari Solusi Terbaik Soal UU Cipta Kerja

Jumat , 23 Oct 2020, 05:42 WIB

UU Ciptaker Kini 1.187 Halaman, Pasal 46 Soal Migas Dihapus

Warga menyiramkan air pada mobil ambulans yang dibakar pengunjuk rasa di depan kampus Universitas Negeri Makassar (UNM), Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (22/10/2020). Aksi menolak UU Cipta Kerja tersebut berakhir ricuh dan sejumlah kendaraan dibakar serta kantor Parta Nasdem dirusak. ANTARA FOTO/Abriawan Abhe/foc.

Kamis , 22 Oct 2020, 23:50 WIB

In Picture: Aksi Tolak UU Cipta Kerja di Makassar Berakhir Rusuh

Kamis , 22 Oct 2020, 23:37 WIB

KSP: Pemerintah Tampung Aspirasi Mahasiswa Soal UU Ciptaker

Pecalang Dilibatkan Amankan Demo Tolak UU Ciptaker di Bali

REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Polda Bali beserta jajaran melibatkan petugas keamanan desa adat wilayah Bali atau yang disebut pecalang dalam melakukan pengamanan aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Polda Bali meminta semua pihak yang melakukan unjuk rasa menjaga ketertiban. "Pecalang yang punya daerah sini dan menghadapi adik-adik ini secara humanis sebagai bentuk menjaga kearifan lokal. Pecalang menjaga ketertiban...

Pengesahan UU Cipta Kerja (ilustrasi). Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas mengatakan Kementerian Sekretariat Negara memang mengajukan perbaikan dalam naskah Undang-Undang Cipta Kerja. Salah satunya adalah pasal 46 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang seharusnya dihapus dari undang-undang sapu jagat itu.

Kamis , 22 Oct 2020, 19:15 WIB

Ketua Baleg: Setneg Minta Hapus Pasal 46 Soal Migas

Kamis , 22 Oct 2020, 18:21 WIB

Menaker: UU Ciptaker Pintu Masuk Pembangunan Ketenagakerjaan

Sejumlah buruh berunjuk rasa di depan Kawasan Industri Rancaekek, Jalan Raya Rancaekek, Kabupaten Bandung, Kamis (22/10). Dalam unjuk rasa tersebut mereka menolak pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja dan menuntut DPR RI dan Pemerintah untuk membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait pencabutan UU Ciptaker karena UU tersebut dianggap tidak berpihak kepada rakyat. Foto: Abdan Syakura/Republika

Kamis , 22 Oct 2020, 16:50 WIB

In Picture: Buruh Rancaekek Turun ke Jalan Tolak UU Omnibus Law

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas.

Kamis , 22 Oct 2020, 15:41 WIB

Setneg Ajukan Revisi UU Ciptaker, Baleg DPR: Bukan Substansi

Mensesneg Pratikno menyerahkan naskah UU Ciptaker kepada pimpinan NU dan MUI, Ahad (18/10).

Kamis , 22 Oct 2020, 14:36 WIB

MUI: Kami Terima Naskah UU Ciptaker yang 1.187 Halaman

Kamis , 22 Oct 2020, 13:51 WIB

Moeldoko: Kalau Paham UU Ciptaker, Mahasiswa tak Berdemo

Kamis , 22 Oct 2020, 13:37 WIB

Ketua Baleg: Revisi UU Ciptaker dari Setneg Perbaiki Typo

Siswanto Rusdi, Direktur The National Maritime Institute.

Kamis , 22 Oct 2020, 13:18 WIB

UU Cipta Kerja, Standar Upah dan Nasib Pelaut Dalam Negeri

Kamis , 22 Oct 2020, 12:44 WIB

'Setneg Ajukan Revisi UU Ciptaker 158 Item dan 88 Halaman'

Kamis , 22 Oct 2020, 11:12 WIB

UU Ciptaker Dinilai Membuka Ruang untuk Pengusaha Lokal

Kamis , 22 Oct 2020, 09:35 WIB

UU Cipta Kerja Sah, Golkar Berterima Kasih ke Pimpinan DPR

Warga bersepeda di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (20/20). Sebanyak 1.200 personel gabungan dari aparat kepolisian dan anggota TNI dikerahkan untuk mengamankan demonstrasi yang digelar BEM SI terkait penolakan terhadap UU Omnibus Law Cipta Kerja sekaligus peringatan satu tahun pemerintahan Joko Widodo dan Maruf Amin di kawasan Istana Negara. Republika/Thoudy Badai

Kamis , 22 Oct 2020, 09:25 WIB

Polisi Alihkan Lalu Lintas di Sekitar Istana Merdeka

Kamis , 22 Oct 2020, 06:08 WIB

Bima Arya Siap Teruskan Aspirasi Buruh ke Jokowi

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus

Kamis , 22 Oct 2020, 03:24 WIB

Polisi tak Temukan Pelajar Dua Kali Terlibat Unjuk Rasa

Rabu , 21 Oct 2020, 20:35 WIB

Bertemu Presiden Soal UU Ciptaker, Muhammadiyah Minta Ini

Ketua Komite Eksekutif KAMI, Ahmad Yani.

Rabu , 21 Oct 2020, 19:40 WIB

Polri Tetap akan Panggil Tokoh KAMI Ahmad Yani

Jokowi Belum Tanda Tangani UU Cipta Kerja

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum menandatangani naskah Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang telah disetujui DPR. Presiden sedang menjaring masukan dari sejumlah pihak, termasuk beberapa organisasi masyarakat (ormas), seperti NU dan Muhammadiyah, untuk menyiapkan aturan turunan dari UU Cipta Kerja. Kepala Staf Presiden, Moeldoko, menyebutkan penandatanganan naskah UU Cipta Kerja tinggal menunggu waktu. Setelah diteken presiden, aturan sapu jagat tersebut...

Fraksi Partai Demokrat DPR akan mempertimbangkan opsi legislative review terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. [Ilustrasi aturan tenaga kerja dalam UU Cipta Kerja]

Rabu , 21 Oct 2020, 18:29 WIB