#uu-ciptaker

Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto.

Rabu , 04 Nov 2020, 08:06 WIB

Demokrat Siap Ajukan Legislative Review UU Ciptaker

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Demokrat menyatakan siap mengajukan uji legislasi atau legislative review terhadap UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker). Hal ini terkait kembali ditemukannya...

Rabu , 04 Nov 2020, 01:29 WIB

PSHK FH UII Sebut UU Cipta Ketja Mengandung Persoalan Serius

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (PSHK FH UII) menilai Pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) masih mengandung beberapa persoalan serius dari segi perundang-undangan. "UU Cipta Kerja tidak memenuhi asas kepastian hukum dan asas kejelasan rumusan. Hal ini karena UU Cipta Kerja mengandung beberapa ketidaksinkronan materi muatan antara pasal...

Rabu , 04 Nov 2020, 00:09 WIB

YLBHI: UU Cipta Kerja Sudah Cacat Formil

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia...

Rabu , 04 Nov 2020, 00:03 WIB

PSHK UII: UU Ciptaker Langgar Pembentukan Perundang-undangan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas...

Selasa , 03 Nov 2020, 23:30 WIB

DPR: Kurangnya Dialog Timbulkan Perdebatan UU Ciptaker

REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG -- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)...

Hima Persis gelar aksi di depan Istana Meredeka. Dalam aksi itu, Hima Persis mengultimatum 1 Tahun Jokowi-Amin

Selasa , 03 Nov 2020, 22:00 WIB

Hima Persis Kecewa Jokowi tak Peka Tandatangani UU Ciptaker

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal melakukan orasi saat unjuk rasa buruh di depan kawasan Patung Arjunawiwaha atau Patung Kuda, Jakarta, Senin (2/11/2020). Dalam aksinya mereka menuntut pembatalan Omnibus Law UU Cipta Kerja dan menuntut agar upah minimum tahun 2021 (UMP, UMK, UMSP, dan UMSK) tetap naik.

Selasa , 03 Nov 2020, 21:49 WIB

KSPI Jelaskan Pasal UU Cipta Kerja yang Digugat ke MK

Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti.

Selasa , 03 Nov 2020, 21:00 WIB

Pasal 6 UU Ciptaker Bermasalah, Pengamat: Itu Salah Fatal

Sejumlah buruh berunjuk rasa di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (27/10). Dalam unjuk rasa tersebut mereka menolak pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja. (ilustrasi)

Selasa , 03 Nov 2020, 18:58 WIB

Anggota Baleg DPR: Setneg tak Berwenang Ubah Isi UU Ciptaker

Sejumlah buruh berunjuk rasa menolak pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja dan menuntut DPR RI dan Pemerintah untuk membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait pencabutan UU Ciptaker karena UU tersebut dianggap tidak berpihak kepada rakyat. Foto: Abdan Syakura/Republika

Selasa , 03 Nov 2020, 18:53 WIB

Jokowi Teken UU Ciptaker, KSPI Bekasi Raya: Sejarah Kelam

Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat Roy Jinto Ferianto menilai, pertemuan antara Gubernur Jabar dengan ILO mubazir. Ini karena, tak mungkin merekomendasikan upah sendiri. Pasalnya, penetapan upah ada aturannya secara internasional.

Selasa , 03 Nov 2020, 18:30 WIB

UU Ciptaker Ditandatangani, Demo Buruh Semakin Masif

Selasa , 03 Nov 2020, 18:20 WIB

Cara Universitas Ciputra Peringati Sumpah Pemuda

Sejumlah massa dari elemen buruh berunjuk rasa di depan kawasan Patung Arjunawiwaha atau Patung Kuda, Jakarta, Senin (2/11/2020). Dalam aksinya mereka menuntut pembatalan Omnibus Law UU Cipta Kerja dan menuntut agar upah minimum tahun 2021 (UMP, UMK, UMSP, dan UMSK) tetap naik.

Selasa , 03 Nov 2020, 18:15 WIB

Demokrat Nilai Jokowi Abaikan Suara Masyarakat

Selasa , 03 Nov 2020, 16:55 WIB

Ketua Apeksi: Kami Kawal UU Cipta Kerja

Anggota Baleg DPR RI Hendrawan Supratikno

Selasa , 03 Nov 2020, 16:43 WIB

Anggota Baleg DPR Ajak Masyarakat Dukung UU Ciptaker

Buruh kerja menyelesaikan produksi pakaian di sebuah perusahaan konveksi (ilustrasi)

Selasa , 03 Nov 2020, 16:41 WIB

UMK Depok 2021 Masih Proses Perundingan Bersama Apindo

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.

Selasa , 03 Nov 2020, 16:02 WIB

Serikat Buruh Menaruh Harapan Besar kepada MK

Istana Akui Ada Kekeliruan UU Ciptaker Usai Diteken Jokowi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyebut, sejumlah kesalahan yang ditemukan di dalam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja merupakan masalah teknis administratif. Sehingga, kesalahan teknis tersebut tak akan berpengaruh terhadap implementasi UU Cipta Kerja.“Hari ini kita menemukan kekeliruan teknis penulisan dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun, kekeliruan tersebut bersifat teknis administratif sehingga tidak berpengaruh terhadap...

Selasa , 03 Nov 2020, 14:38 WIB

Kesalahan UU Ciptaker Usai Diteken Jokowi Bukan Cuma Pasal 6

Selasa , 03 Nov 2020, 14:28 WIB

PKS: Legislative Review UU Cipta Kerja Sulit Berhasil

[Ilustrasi UU Cipta Kerja] Pengesahan UU Cipta Kerja (ilustrasi). Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR mendukung langkah masyarakat yang mengajukan judicial review omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Selasa , 03 Nov 2020, 13:51 WIB

F-PKS Dukung Judicial Review UU Cipta Kerja ke MK

Sejumlah massa dari elemen buruh berunjuk rasa di depan kawasan Patung Arjunawiwaha atau Patung Kuda, Jakarta, Senin (2/11). Presiden Joko Widodo sudah meneken UU Ciptaker dengan Nomor 1 Tahun 2020.

Selasa , 03 Nov 2020, 12:51 WIB

Pasal UU Ciptaker Salah Lagi, DPR Bertanya Ada Apa?

Sejumlah buruh berunjuk rasa menolak Omnibus Law Cipta Kerja di depan Kawasan Industri Rancaekek, Jalan Raya Rancaekek, Kabupaten Bandung, Kamis (22/10).

Selasa , 03 Nov 2020, 10:23 WIB

Rujukan Pasal 6 Ada di Draf UU Cipta Kerja 905 Halaman

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken UU Cipta Kerja menjadi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Selasa , 03 Nov 2020, 07:14 WIB

Republika Temukan Pasal 6 UU Cipta Kerja Bermasalah

Selasa , 03 Nov 2020, 06:44 WIB

Jokowi Resmi Teken UU Cipta Kerja, Naskah Asli Bisa Diakses

Senin , 02 Nov 2020, 22:04 WIB

Baleg Nilai Omnibus Law Bisa Cegah Korupsi dalam Perizinan

Senin , 02 Nov 2020, 08:48 WIB

Impor Hortikultura dalam Perspektif UU Cipta Kerja

Ketua MPR Bambang Soesatyo mengadakan acara give away setiap minggu, untuk lebih mendekatkan diri kepada para warganet (netizen) yang menjadi followers Instagram @bambang.soesatyo dan subscriber Youtube Bamsoet Channel.

Ahad , 01 Nov 2020, 20:35 WIB

Bamsoet: UU Cipta Kerja Berikan Kemudahan Berusaha

[Ilustrasi Jamaah melakukan tawaf] Anggota Badan Legislasi DPR RI, Bukhori Yusuf, mengatakan sejumlah asosiasi penyelenggara ibadah haji dan umrah (PIHU) mengeluhkan pidana kurungan hingga 10 tahun atau denda paling banyak Rp5 miliar dalam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

Sabtu , 31 Oct 2020, 07:32 WIB

'Penyelenggara Haji dan Umrah Keluhkan Pidana UU Ciptaker'

Anggota Baleg dari Fraksi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun.

Sabtu , 31 Oct 2020, 06:28 WIB

Kunjungi Dapil, Politisi Golkar Ini Sosialisasi UU Ciptaker

Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto (kiri) menyerahkan Buku Ringkas UU Cipta Kerja kepada Ketua Umum DPP Ormas MKGR Roem Kono (tengah) saat Mubes IX Ormas MKGR di Jakarta, Jumat (30/10).

Sabtu , 31 Oct 2020, 06:18 WIB

Airlangga: UU Cipta Kerja untuk Anak Muda yang Butuh Kerja

Jumat , 30 Oct 2020, 07:01 WIB

Libatkan Buruh dan Pengusaha Susun Aturan Turunan Ciptaker

Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan saat memberikan keterangan pers di Polda Metro Jaya, Senin (26/10).

Jumat , 30 Oct 2020, 00:33 WIB

Lingkar Aktivis Ingatkan Kelompok Penuduh Anies Biayai Demo

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Hidayatullah KH Dr Nashirul Haq MA membuka Munas V Hidayatullah, Kamis (29/10).

Kamis , 29 Oct 2020, 23:29 WIB

Munas V, Hidayatullah Minta Pemerintah Batalkan UU Ciptaker

Sejumlah wisatawan asal Singapura berjalan memasuki Pelabuhan Internasional Sekupang, Batam, Kepulauan Riau, Senin (27/1/2020).

Investasi Pelayaran di Batam Belum Mampu Saingi Singapura

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- UU Cipta Kerja khusus bidang pelayaran dinilai akan mempercepat kemajuan sektor kemaritiman di Indonesia. Hal ini akan berdampak pada kemudahan investasi, penyederhanaan perizinan bagi pengusaha pelayaran dan UMKM berbasis maritim dan perikanan.Mantan Kepala Staf Angkatan Laut dan Guru Besar Universitas Pertahanan Indonesia Laksamana TNI (Purn) Marsetio mengatakan pemerintahan periode pertama Presiden Joko Widodo memiliki gagasan untuk...

Rabu , 28 Oct 2020, 16:36 WIB