#uu-kesehatan

Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan enam tuntutan buruh dalam demonstrasi Hari Buruh (May Day) di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (1/5/2023).

Jumat , 14 Jul 2023, 17:50 WIB

Tolak UU Cipta Kerja dan UU Kesehatan, Buruh Ancam Aksi Bergelombang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Presiden Partai Buruh yang juga Presiden KSPI, Said Iqbal, mengatakan, pihaknya berencana untuk melakukan aksi secara bergelombang. Menurut dia, pada 20 Juli 2023, aksi awalan akan...

Jumat , 14 Jul 2023, 10:41 WIB

Aborsi, Dokter Asing, dan Dalih Pemerintah

JAKARTA — DPR dan pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) baru saja menyepakati pengesahan RUU Kesehatan menjadi UU dalam rapat paripurna ke-29 pada Selasa (11/7/2023). Beberapa poin penting yang menjadi pokok dan pergunjingan isi dalam aturan baru itu ialah aborsi hingga dokter asing. Berdasarkan salinan rancangan UU terakhir yang diterima...

Kamis , 13 Jul 2023, 23:44 WIB

Menko Polhukam Persilakan UU Kesehatan Diuji Materi

REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan...

Kamis , 13 Jul 2023, 17:39 WIB

Kontroversi UU Kesehatan, Lippo Group Angkat Bicara

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Terkait beberapa kontroversi dalam UU Kesehatan yang...

Kamis , 13 Jul 2023, 17:25 WIB

Lippo Group Dukung Visi Pemerintah Soal UU Kesehatan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lippo Group mendukung visi pemerintah soal Undang-Undang...

Menkes Budi Gunadi Sadikin menyampaikan pandangan RUU Kesehatan saat Rapat Paripurna ke-29 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7/2023).

Kamis , 13 Jul 2023, 15:25 WIB

Aborsi di UU Kesehatan Baru, Kekecewaan Para Guru Besar, dan Tudingan Kemenkes

Anggota DPR melakukan swa foto disela skors Rapat Paripurna ke-29 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7/2023). Dalam Rapat Paripurna tersebut DPR resmi mengesahkan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang kesehatan menjadi Undang-undang (UU).

Kamis , 13 Jul 2023, 07:51 WIB

UU Kesehatan Disahkan, Kubu Terawan Yakin Dokter-Dokter akan Migrasi dari IDI ke PDSI

Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Muhammad Adib Khumaidi.

Rabu , 12 Jul 2023, 23:34 WIB

UU Kesehatan Disebut Cacat Prosedural, IDI: Sejarah Kelam Dunia Medis Indonesia

Anggota DPR mengikuti Rapat Paripurna ke-29 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7/2023). Dalam Rapat Paripurna tersebut DPR resmi mengesahkan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang kesehatan menjadi Undang-undang (UU).

Rabu , 12 Jul 2023, 22:15 WIB

RUU Kesehatan Disahkan, PDSI 'Blok Terawan' Terima Kasih ke DPR

Anggota DPR Fraksi Partai Demokrat Dede Yusuf Macan Effendi menjelaskan tiga alasan pihaknya menolak RUU Kesehatan disahkan menjadi undang-undang.

Rabu , 12 Jul 2023, 19:32 WIB

Komisi IX: Alokasi Anggaran Kesehatan di RUU Kesehatan Berbasis Kinerja

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan laporan pandangan pemerintah terkait RUU Kesehatan saat Rapat Paripurna ke-29 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7/2023). Dalam Rapat Paripurna tersebut DPR resmi mengesahkan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang kesehatan menjadi Undang-undang (UU).

Rabu , 12 Jul 2023, 17:49 WIB

Pesan Menkes ke Para Penolak UU Kesehatan: Sampaikan dengan Cara yang Sehat dan Intelek

Menkes Budi Gunadi Sadikin menyampaikan laporan terkait RUU Kesehatan saat Rapat Paripurna ke-29 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7/2023).

Selasa , 11 Jul 2023, 18:47 WIB

Demokrat Tolak Pengesahan RUU Kesehatan, Ibas Sampaikan Pandangan

Selasa , 11 Jul 2023, 17:18 WIB

Aksi Nakes Tolak Pengesahan RUU Kesehatan Omnibus Law

DPR meresmikan rancangan undang-undang (RUU) tentang Kesehatan yang menggunakan metode omnibus law menjadi undang-undang dalam rapat paripurna ke-29 DPR Masa Sidang V Tahun 2022-2023, di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/7/2023).

Selasa , 11 Jul 2023, 14:11 WIB

Tok! DPR Sahkan RUU Kesehatan Jadi Undang-Undang

Selasa , 11 Jul 2023, 14:04 WIB

DPR Sahkan RUU Kesehatan Jadi Undang-Undang, Ini Respons Jokowi

Jumat , 23 Jun 2023, 15:30 WIB

IDI Melawan, ‘Tidak Ada Keterbukaan Isi Substansi RUU Kesehatan’

Selasa , 20 Jun 2023, 19:40 WIB

Dokter dan Perawat Mengancam Mogok Kerja

Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Dr. Moh Adib Khumaidi. Adib Khumaidi mengatakan, pihaknya bersama empat organisasi kesehatan lain berencana mengajukan judicial review ke Mahkam

IDI dan Empat Organisasi Profesi Wacanakan Judicial Review Jika RUU Disahkan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Ikatan Dokter Indonesia Adib Khumaidi mengatakan, pihaknya bersama empat organisasi kesehatan lain berencana mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Langkah itu, kata dia, akan dilakukan jika RUU Kesehatan berlanjut ke tingkat dua dan langsung disahkan menjadi Undang-Undang. Dalam konferensi pers di Kantor Pusat IDI, Adib menjelaskan, melalui regulasi dalam RUU Kesehatan pihaknya tidak menginginkan adanya aturan...

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin usai rapat pengambilan keputusan tingkat I terhadap RUU tentang Kesehatan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (19/6/2023).

Senin , 19 Jun 2023, 17:33 WIB

Menkes Yakin Sebentar Lagi RUU Kesehatan Disahkan Menjadi Undang-Undang

Petani memanen tembakau di Desa Karangpakis, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Komunitas Kretek menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan yang saat ini disusun secara omnibus law tidak transparan, manipulatif, penuh kepentingan, tidak mendesak, dan berpotensi bahaya. Juru Bicara Komunitas Kretek, Siti Fatona, mengatakan, pasal 154 dalam RUU tersebut adalah salah satu contohnya, yang menyetarakan tembakau dengan narkotika dan psikotropika sebagai zat adiktif.

Jumat , 19 May 2023, 21:43 WIB

RUU Kesehatan Dinilai Kandung Pasal Manipulatif

10 UU akan dihapus oleh omnibus law RUU Kesehatan.

Sabtu , 13 May 2023, 18:57 WIB

Infografis 10 Undang-Undang akan Dihapus Dampak Omnibus Law Kesehatan

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin. Pemerintah akan mencabut 10 UU melalui RUU Omnibus Kesehatan.

Kamis , 06 Apr 2023, 16:03 WIB

Pemerintah Bakal Cabut 10 UU Lewat RUU Omnibus Kesehatan

Tenaga kesehatan bersiap melakukan rontgen saat pemeriksaan kesehatan gratis di Pasar Beringharjo, Yogyakarta. Badan Legislasi (Baleg) DPR telah menetapkan rancangan undang-undang (RUU) tentang Kesehatan yang menggunakan metode omnibus law sebagai usul inisiatif DPR. RUU tersebut terdiri dari 20 bab dan 478 pasal, yang setidaknya mengatur 14 hal.

Rabu , 08 Feb 2023, 20:32 WIB

Omnibus Kesehatan: Tenaga Medis Hanya Dapat Membentuk Satu Organisasi Profesi

Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani mendukung transformasi kesehatan yang berusaha dilakukan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). (ilustrasi).

Selasa , 24 Jan 2023, 19:22 WIB

Legislator Ingatkan Omnibus Kesehatan Jangan Bernasib seperti UU Ciptaker

Sebuah klinik aborsi disegel polisi (ilustrasi)

Rabu , 20 Aug 2014, 17:50 WIB

RS di Sukabumi Belum Peroleh Sosialisasi PP Aborsi

Kamis , 14 Aug 2014, 17:01 WIB

Soal PP Aborsi, Masyarakat Diminta Uji Materi UU Kesehatan

Senin , 11 Aug 2014, 21:26 WIB

DPR: Pelegalan Aborsi tak Tepat

Senin , 11 Aug 2014, 21:22 WIB

Penolak PP 'Aborsi' Bisa Menggugat ke MK

Sebuah alat berat memusnahkan ribuan botol minuman keras (miras).

Senin , 20 May 2013, 08:17 WIB

Nasib RUU Miras tak Jelas

Senin , 18 Mar 2013, 21:36 WIB

Pemerintah Diminta Realisasikan UU Kesehatan

Pekerja menata daun tembakau sebelum dikeringkan di Klaten, Jawa Tengah.

Rabu , 20 Feb 2013, 23:33 WIB

Adkasi Minta DPR Amandemen Pasal Tembakau

Pekerja mencampur tembakau rajangan dengan gula pasir sebelum dijemur. (ilustrasi)

Selasa , 18 Dec 2012, 20:59 WIB

YLKI Berencana Gugat Presiden

Petani tembakau sedang membawa hasil panen tembakaunya.

Selasa , 18 Dec 2012, 19:45 WIB

YLKI: Tak Jelasnya Nasib RPP Tembakau Karena Politis

Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta.

Selasa , 18 Sep 2012, 16:47 WIB

MK Tegaskan Tembakau Zat Adiktif

‘Perawat Dipidana, Pemerintah Harus Tanggung Jawab’

REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG-Belum tuntas kasus Misran, mantri perawat asal Kalimantan Timur yang dijerat UU Kesehatan Tahun 2009 karena memberi pertolongan medis dan kini sedang menanti keputusan MK, muncul kasus Irfan Wahyudi, mantri perawat asal Situbondo, Jatim, yang juga ditangkap polisi karena memberi pertolongan medis. Kasus ini membuat geram anggota DPR RI, Ledia Hanifa. “Persoalan distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata di negeri...

Rabu , 05 Jan 2011, 08:14 WIB