#uud-1945

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, saat berbicara di depan awak media, di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa,(26/5).

Rabu , 19 Aug 2015, 21:00 WIB

Menhan Setuju Kaji Ulang UUD 1945

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyatakan setuju dengan usulan beberapa veteran termasuk Wakil Presiden ke-6 RI, Try Sutrisno agar pemerintah mengkaji ulang amendemen UUD 1945."Bukan dikembalikan, tetapi...

Sabtu , 06 Dec 2014, 19:00 WIB

Ketua MPR: Empat Konsesus Kebangsaan Bukan Sekadar Retorika

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan, bangsa Indonesia harus mewujudkan empat konsesus kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. Menurut Zulkifli, konsesus-konsesus tersebut merupakan janji kebangsaan yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. "Kita harus mewujudkan janji-janji kebangsaan tersebut, tidak lagi sebatas retorika," kata Zulkifli usai menghadiri acara Silaturahmi Kinerja Nasional (Silaknas) Ikatan Cendekiawan Muslim...

Selasa , 11 Nov 2014, 09:53 WIB

Hafal Ayat UUD 1945, SMA 2 Serang Juarai Cerdas Cermat Kebangsaan

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA-SMAN 2 Kota Serang juarai lomba cerdas cermat kebangsaan...

Kamis , 16 Oct 2014, 16:00 WIB

Sesuai UUD 1945, Batubara itu untuk Rakyat!

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Batubara bukan sekedar sumber energi, tetapi...

Senin , 08 Sep 2014, 12:11 WIB

PAN: UUD Tak Sebut Pilkada Dipilih Langsung

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay...

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ida Budhiati (kiri) memberikan paparannya didampingi Pengamat politik dari Sinergi Masyarakat Untuk Demokrasi (SIGMA), Said Salahuddin (kanan)

Jumat , 13 Jun 2014, 13:23 WIB

KPU Tak Jadi Konsultasi ke MK

Jumat , 13 Jun 2014, 12:44 WIB

Mendagri Sarankan KPU Minta Fatwa MK

Senin , 07 Apr 2014, 17:02 WIB

Soal Empat Pilar, Gerindra Dukung MK

Aburizal Bakrie memberikan sambutan HUT GOLKAR KE-49 DI SURABAYA

Kamis , 20 Mar 2014, 17:12 WIB

Ical Janjikan Amendemen UUD '45

Rabu , 19 Mar 2014, 06:00 WIB

Pendidikan untuk Kesejahteraan

Ahad , 09 Mar 2014, 08:04 WIB

Presiden Diminta Ambil Alih Soal Jilbab Polwan

Seorang nelayan mengangkat jaring di wilayah pesisir pantai. (ilustrasi)

Sabtu , 14 Dec 2013, 09:17 WIB

Potensi Monopoli Asing, Pengesahan RUU Pesisir Diminta Ditunda

Anggota DPR RI dalam sebuah rapat paripurna di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta.

Kamis , 12 Dec 2013, 23:50 WIB

Ingin Terapkan Kembali GBHN? Ini Kendalanya

Peragaan pakaian dinas untuk Polwan berjilbab di Lapangan Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Jakarta Pusat (25/11). (Republika/Yasin Habibi)

Kamis , 05 Dec 2013, 19:45 WIB

Dewan Menilai Jilbab Tak Akan Ganggu Kinerja Polwan

Senin , 02 Dec 2013, 23:44 WIB

MK, MA, dan UUD 1945 di Mata Rhoma Irama

Sabtu , 16 Nov 2013, 08:19 WIB

Kajian Ketatanegaraan MPR Diumumkan Desember

Wakil Ketua MPR, Melani Leimena Suharli.

Sabtu , 16 Nov 2013, 08:08 WIB

MPR Isyaratkan Proses Usulan Amandemen Kelima UUD 1945

PSP-UGM: Banyak Pasal UUD 1945 Tak Sesuai Pancasila

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada atau PSP-UGM Sudjito mengatakan 40 persen pasal-pasal dalam UUD 1945 inkonsisten dan tidak mengacu kepada Pancasila."Hasil amandemen keempat UUD 1945 sejumlah pasal tidak sesuai dengan norma-norma Pancasila," kata Sudjito di Universitas Pancasila, Ahad (10/11).Ia mencontohkan pada pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang berbeda dengan ayat 1,2 dan 3....

Rabu , 23 Oct 2013, 23:43 WIB

Anggota DPR: Perubahan UU MK Sebaiknya Lewat Revisi

Ahad , 06 Oct 2013, 21:54 WIB

Praktik Penyelenggara Negara Dinilai Banyak di Luar Konstitusi

Ahad , 06 Oct 2013, 21:39 WIB

Marzuki: Kasus Akil Bukan Skenario Pelemahan MK

Jumat , 04 Oct 2013, 15:44 WIB

Pramono Usul Kembalikan Kewenangan MK Sesuai UUD 1945

Politisi senior PDI Perjuangan Pramono Anung

Jumat , 04 Oct 2013, 14:51 WIB

DPR Usul Kewenangan MK Soal Sengketa Pilkada Dicopot

Kamis , 26 Sep 2013, 17:51 WIB

Lemhannas Minta UUD 195 Diimplementasikan

Sejumlah anak berjilbab mengenakan seragam Polwan mengikuti kegiatan Lomba Polisi Cilik dalam rangka Hari Bhayangkara ke-67 di Blok M Square, Jakarta Selatan, Sabtu (8/6).

Senin , 17 Jun 2013, 06:20 WIB

Larangan Mengenakan Jilbab Inkonstitusional

Sabtu , 15 Jun 2013, 07:38 WIB

Baitul Muslimin: Polwan Berjilbab Dijamin UUD 1945

Sejumlah siswa mengikuti Ujian Nasional (UN) mata pelajaran Bahasa Indonesia di SDN Balimester 01, Jatinegara, Jakarta Timur, Senin (6/5). (Republika/Prayogi)

Jumat , 10 May 2013, 08:05 WIB

PKS: Konvensi Bukan Solusi Pendidikan Nasional

Jumat , 19 Apr 2013, 10:52 WIB

'Pasar Modern, Memarjinalkan Perempuan'

Kamis , 18 Apr 2013, 19:48 WIB

Pakar: Skema Dua Harga BBM Inkonstitusional

Ahad , 14 Apr 2013, 01:35 WIB

Mahfud MD: Parpol Salah Tafsirkan UUD '45

Jumat , 12 Apr 2013, 11:26 WIB

Mendagri: RUU Ormas Masih Perlu Didialogkan

Jumat , 05 Apr 2013, 13:20 WIB

Pasal Penghinaan Presiden Sudah Dibatalkan Konstitusi

Rabu , 20 Mar 2013, 16:33 WIB

Agum: Pepabri Minta UUD 1945 Hasil Amendemen di Kaji Ulang

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD, yang bakal lengser.

Selasa , 05 Mar 2013, 16:28 WIB

Mahfud MD: Penganut Ateisme Langgar UUD 1945

Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

SBY: Pilkada tak Harus Dilakukan Langsung

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ikut menyinggung tentang pesta demokrasi di daerah. Yang dimaksud pesta demokrasi, terutama adalah dalam proses pemilihan kepala daerah baik gubernur, bupati, dan walikota. Ia mengatakan pilkada yang digelar selama ini sama dengan pemilihan presiden, yakni dilakukan secara langsung. Padahal, cara tersebut tidak diwajibkan dalam undang-undang. “Karena UUD 1945 tidak mengatur kepala daerah...

Rabu , 02 Jan 2013, 06:12 WIB