REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON - Pembicaraan sedang berlangsung antara tim pemerintahan AS dan pejabat Mesir untuk kemungkinan Presiden Hosni Mubarak mundur dan pembentukan pemerintah sementara yang didukung militer.  "Yang bisa mempersiapkan negara untuk pemilihan umum yang bebas dan adil akhir tahun ini," para pejabat Amerika mengatakan.

Para pejabat berbicara dengan syarat anonim ini menyatakan pada wartawan Associated Press sejam lalu bahwa pembicaraan diplomatik sensitif antar dua sekutu ini masih berlangsung. Dengan protes di Kairo dan kota-kota Mesir lainnya yang diperkirakan bakal naik eskalasinya selepas shalat Jumat ini,  administrasi Obama ketakutan aksi ini akan menjadi kekerasan yang lebih luas. "Kecuali pemerintah mengambil langkah-langkah nyata untuk mengatasi tuntutan utama para demonstran, yaitu Mubarak meninggalkan kursinya secepatnya," katanya.

Penciptaan pemerintah interim hanyalah salah satu dari beberapa kemungkinan di bawah diskusi, para pejabat mengatakan kemarin.

Sebelumnya, para pejabat menekankan bahwa Amerika Serikat tidak ingin memaksakan sebuah solusi di Mesir tapi mengatakan pemerintah telah membuat keputusan bahwa Mubarak harus pergi segera jika ingin ada resolusi damai terhadap krisis.

"Presiden telah mengatakan bahwa sekarang adalah waktu untuk memulai transisi yang damai, tertib dan bermakna, dengan kredibel, dan negosiasi inklusif," kata juru bicara Gedung Putih, Tommy Vietor, Kamis malam. "Kami telah membahas dengan orang Mesir berbagai cara yang berbeda, tapi semua keputusan tersebut harus dilakukan oleh orang-orang Mesir."

Gedung Putih dan pejabat Departemen Luar Negeri tidak akan mendiskusikan rincian dari diskusi para pejabat AS dan rang Mesir. Wakil Presiden Joe Biden berbicara dengan Mesir Wakil Presiden Omar Suleiman pada hari Kamis, sehari setelah percakapan serupa antara Suleiman dan Menteri Luar Negeri Hillary Rodham Clinton.

Ikuti Whatsapp Channel Republika