REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi mulai memeriksa Bupati Biak Numfor Yesaya Sombuk dan Direktur PT Papua Indah Perkasa Teddy Renyut sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan suap terkait pengurusan proyek tanggul laut.
"Keduanya diperiksa sebagai tersangka," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha di Jakarta, Rabu.
Yesaya dan Teddy telah tiba di gedung KPK dari rumah tahanan Jakarta Timur cabang KPK di Detasemen Polisi Militer (Denpom) Guntur Kodam Jaya dan rutan KPK namun tidak menyampaikan komentar apapun.
Yesaya diduga menerima suap sebesar 100 ribu dolar Singapura untuk pengurusan proyek tanggul laut dari seorang pengusaha bernama Teddy Renyut. Saat pemberian dana itu dilakukan, KPK menangkap keduanya pada Senin (16/6).
KPK pun menetapkan Yesaya dan Teddy sebagai tersangka pada Selasa (17/6). Yesaya Sombuk disangkakan dengan pasal 12 huruf a atau b atau pasal 5 ayat 2 jo pasal 5 ayat 1 a atau b atau pasal 11 Undang-undang No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah karena jabatannya dengan ancaman pidana maksimal seumur hidup dan denda Rp1 miliar.
Sedangkan kepada Teddy disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau pasal 13 Undang-undang No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai orang yang memberi kepada penyelenggara negara yang bertentangan dengan kewajibannya dengan ancaman penjara paling lama adalah lima tahun dengan denda maksimal Rp250 juta.
Proyek yang dijadikan dasar untuk suap menyuap adalah pembuatan talud atau tanggul laut sehingga KPK pun telah melakukan penyegelan di sejumlah ruangan di gedung kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT).
Yesaya diketahui adalah mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Supiori dan baru dilantik menjadi Bupati Biak Numfor pada Maret 2014.
Ikuti Whatsapp Channel Republika