REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- LBH-Keadilan meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondoo, Jawa Timur, memberikan penangguhan penahanan atas Nenek Asyani.

"Hakim harus memiliki sense of justice dalam memutus perkara," kata Ketua Pengurus LBH-Keadilan Abdul Hamim Jauzie, Sabtu (14/3).

Menurut Abdul Hamim, hukum saat ini bagikan pisau yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas. "Hukum dengan tajam menindak masyarakat miskin dan akan lemah jika pelakunya orang kuat seperti pejabat," katanya.

Ia menilai hukum belum ditegakkan jika aparat hanya bisa menerapkan pasal "illegal logging" kepada nenek renta. "Hutan gundul dikarenakan penebangan yang sistemastis dan besar-besaran, bukan yang mengambil beberapa batang pohon yang menjadi target operasi," kata jelasnya.

Dia berharap aparat seharusnya membidik korporasi-korporasi nakal yang melakukan pembalakan liar secara brutal. LBH-Keadilan menilai diadilinya Nenek Asyani menandakan aparat penegak hukum berorientasi pada penegakan peraturan ketimbang penegakan keadilan.

"LBH Keadilan meminta agar hakim mengedepankan keadilan dalam memutus perkara yang menjerat Nenek Asyani," tandasnya.

Seperti diketahui, Pengadilan Negeri Situbondo, Jawa Timur, saat ini mengadili Nenek Asyani alias Bu Muaris, warga Kecamatan Jatibanteng. Wanita berusia 63 tahun itu dituduh mencuri kayu jati yang ditebang sekitar lima tahun lalu.

Nenek Asyani dijerat dengan Pasal 12 juncto Pasal 83 UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika