Senin 18 Jan 2021 05:19 WIB

Kabinet Jerman Berselisih Soal Pelonggaran Pembatasan

Orang yang sudah divaksin Covid-19 di Jerman diusulkan dapat pelonggaran pembatasan

Rep: Lintar Satria/ Red: Christiyaningsih
Penghuni panti jompo berusia sembilan puluh dua tahun Gertrud Vogel mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 di Cologne, Jerman, Minggu, 27 Desember 2020. Orang yang sudah divaksin Covid-19 di Jerman diusulkan dapat pelonggaran pembatasan. Ilustrasi.
Foto: AP/Martin Meissner
Penghuni panti jompo berusia sembilan puluh dua tahun Gertrud Vogel mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 di Cologne, Jerman, Minggu, 27 Desember 2020. Orang yang sudah divaksin Covid-19 di Jerman diusulkan dapat pelonggaran pembatasan. Ilustrasi.

REPUBLIKA.CO.ID, BERLIN -- Menteri-menteri Jerman mengatakan orang yang sudah divaksin Covid-19 seharusnya diizinkan ke restoran dan bioskop. Artinya mereka mendapatkan kebebasan lebih dulu daripada orang yang belum divaksin.  

Hal ini bertentangan dengan pernyataan anggota kabinet lainnya yang menentang kebebasan khusus bagi mereka yang sudah divaksin. Menteri Luar Negeri Heiko Maas mengatakan peraturan pembatasan sosial diterapkan untuk menahan laju penyebaran virus dan mengurangi beban rumah sakit.

Baca Juga

"Belum ada klarifikasi yang menyakinkan sejauh mana orang yang sudah divaksin dapat menulari orang lain," kata Maas pada surat kabar Bild am Sonntag, Ahad (17/1).

"Namun yang jelas, orang yang sudah divaksin tidak akan lagi mengambil ventilator dari siapa pun. Hal ini menghilangkan setidaknya alasan untuk membatasi hak-hak fundamental," tambahnya.

Berdasarkan pusat penyakit menular Jerman, Robert Koch Institute, hingga Jumat (15/1) Jerman sudah memvaksin sekitar satu juta orang. Data statistik menunjukkan saat ini Jerman dihuni sekitar 83,2 juta orang.

Pernyataan Maas bertentangan dengan menteri-menteri Jerman lain yang menentang hak khusus. Sebab dikhawatirkan dapat mengarah pada ketimpangan di masyarakat ketika tidak semua orang dapat divaksin.

Juru bicara Kementerian Kehakiman Jerman mengatakan 'tidak mungkin' memperlakukan orang yang sudah dan belum divaksin dengan cara berbeda. Saat belum ada bukti ilmiah vaksinasi mencegah penularan virus.

Juru bicara kementerian kesehatan juga membantah gagasan Maas tersebut. Sementara juru bicara bidang kesehatan Partai Free Democrats di parlemen Andrew Ullmann mengatakan keuntungan atas vaksin hanya dapat dilakukan saat vaksinasi sudah dapat dilakukan semua orang.

Maas mengatakan pemerintah juga membatasi orang yang memiliki bioskop, gedung teater, dan museum. Menurutnya di satu titik  pengusaha-pengusaha di industri itu memiliki hak membuka kembali usaha mereka.

sumber : Reuters
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Yuk Ngaji Hari Ini
وَمَا تَفَرَّقُوْٓا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَاۤءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًاۢ بَيْنَهُمْۗ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْۗ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْرِثُوا الْكِتٰبَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ
Dan mereka (Ahli Kitab) tidak berpecah belah kecuali setelah datang kepada mereka ilmu (kebenaran yang disampaikan oleh para nabi) karena kedengkian antara sesama mereka. Jika tidaklah karena suatu ketetapan yang telah ada dahulunya dari Tuhanmu (untuk menangguhkan azab) sampai batas waktu yang ditentukan, pastilah hukuman bagi mereka telah dilaksanakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang mewarisi Kitab (Taurat dan Injil) setelah mereka (pada zaman Muhammad), benar-benar berada dalam keraguan yang mendalam tentang Kitab (Al-Qur'an) itu.

(QS. Asy-Syura ayat 14)

Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement