Kepala Biro Humas Kemenaker Chairul Fadhly Harahap menjelaskan, manfaat JHT berasal dari akumulasi iuran wajib peserta BPJS Ketenagakerjaan setiap bulannya dan ditambah hasil pengembangannya. "Program JHT merupakan program perlindungan untuk jangka panjang," kata Chairul dalam siaran persnya yang diterima Republika, Ahad (13/2).
Karena itu, ujar Chairul, JHT baru bisa dicairkan pada saat pekerja berusia 56 tahun. Jika dananya diambil sebelum masa pensiun tersebut, tentu dananya akan terus berkurang.
"Skema ini untuk memberikan pelindungan agar saat hari tuanya nanti pekerja masih mempunyai dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi kalau diambil semuanya dalam waktu tertentu, maka tujuan dari perlindungan tersebut tidak akan tercapai," ujarnya.
Berdasarkan simulasi saldo JHT di website resmi BPJS Ketenagakerjaan, dana JHT yang akan diterima saat pekerja berusia 56 tahun bisa mencapai ratusan juta. Jika seseorang bekerja selama 34 tahun dengan upah per bulan Rp 5 juta, maka dia menerima JHT sebesar Rp 298,8 juta.
Chairul melanjutkan, meskipun tujuan JHT untuk perlindungan di hari tua, tapi dananya dapat dicairkan sebelum masa pensiun dengan sejumlah ketentuan. Pertama, pekerja yang masa kepesertaannya minimal 10 tahun dapat mencairkan dana manfaat JHT-nya sebesar 30 persen untuk membeli rumah.
Kedua, pekerja yang masa kepesertaannya minimal 10 tahun dapat mencairkan dana manfaat JHT-nya sebesar 10 persen untuk keperluan lainnya dalam rangka persiapan masa pensiun
Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Dita Indah Sari menjelaskan, JHT pada dasarnya bertujuan untuk menjamin masa tua para pekerja. Karena itu, dalam ketentuan terbaru, dana JHT baru bisa dicairkan ketika pekerja memasuki masa pensiun alias usia 56 tahun, mengalami cacat permanen, dan meninggal dunia.
Dita pun memahami keluhan pekerja yang tak bisa lagi mencairkan JHT-nya ketika menjadi korban PHK. Hal ini, kata dia, bisa diatasi dengan adanya program baru, yaitu JKP.
"Dulu JKP tidak ada, maka wajar jika dulu teman-teman yang ter-PHK berharap sekali pada pencairan JHT," ujar Dita lewat akun Twitter-nya. Dita telah mengizinkan Republika mengutip cuitannya itu, Ahad (13/2/2022).
Dita mengatakan, manfaat program JKP itu berupa uang tunai, pelatihan kerja gratis, dan akses lowongan kerja. Di sisi lain, korban PHK tentu akan menerima pesangon dari pihak perusahaan.
Keberadaan JKP dan pesangon itulah, kata Dita, yang jadi pertimbangan Kemenaker menunda pencairan JHT hingga usia 56 tahun. JHT dikembalikan kepada tujuan dasarnya untuk perlindungan pada hari tua sebagaimana tercantum dalam UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
"Kalau tidak ada JKP, kami tidak akan mau menggeser situasi JHT (seperti) sekarang. Tapi karena sudah ada JKP plus pesangon, ya dibalikin untuk hari tua," ujarnya.
Dita juga menegaskan, bahwa program jaminan sosial bukan diperuntukkan untuk modal usaha. Pernyataan ini merespons keluhan para pekerja yang tak bisa menggunakan dana JHT untuk modal usaha lantaran pencairannya ditunda hingga usia 56 tahun.
"Jaminan sosial itu diadakan memang bukan untuk usaha, mas. Untuk bantuan usaha itu skemanya bansos. Hibah," kata Dita.
Dita menjelaskan bahwa sebenarnya sekarang pemerintah menyediakan banyak program bantuan modal usaha. Baik yang disediakan kementerian maupun pemerintah daerah.
Beberapa kementerian yang menyediakan program bantuan dana usaha adalah Kementerian Koperasi, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Sosial. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), kata dia, juga punya program bantuan dana usaha untuk Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM).
"Kemenaker ada program Tenaga Kerja Mandiri, per kelompok 16 orang. Bisa akses ke kami," ujarnya.
