Di Prancis, larangan bagi perempuan Muslim untuk mengenakan penutup kepala keagamaan dalam bentuk apa pun jauh melampaui Olimpiade dan Paralimpiade. Larangan berjilbab diberlakukan di beberapa cabang olahraga termasuk sepak bola, bola basket dan bola voli, baik di tingkat profesional maupun amatir. Larangan-larangan ini, yang diberlakukan oleh federasi olahraga, berarti bahwa banyak wanita Muslim tidak hanya dikucilkan dari partisipasi dalam olahraga, tetapi juga tidak pernah mendapatkan kesempatan pelatihan dan kompetisi yang diperlukan untuk mencapai tingkat Olimpiade.
Larangan di Prancis menyebabkan penghinaan, trauma, dan ketakutan, serta mengakibatkan banyak perempuan dan anak perempuan berhenti dari olahraga yang mereka sukai atau bahkan mencari peluang di negara lain. Mencegah perempuan dan anak perempuan Muslim untuk berpartisipasi secara penuh dan bebas dalam olahraga, baik untuk bersantai dan rekreasi maupun sebagai karier, dapat berdampak buruk pada semua aspek kehidupan mereka, termasuk kesehatan mental dan fisik.
Helene Ba, yang tidak diizinkan untuk bertanding bola basket sejak Oktober 2023, mengatakan kepada Amnesty, “Secara mental juga sulit karena Anda benar-benar merasa dikucilkan. Terutama jika Anda pergi ke bangku cadangan dan wasit menyuruh Anda pergi ke tangga [tribun]. Semua orang melihat Anda, itu jalan yang memalukan.”
Di bawah hukum internasional, netralitas negara atau sekularisme (“laicite”) bukanlah alasan yang sah untuk memberlakukan pembatasan kebebasan berekspresi dan/atau kebebasan beragama. Namun selama beberapa tahun, pihak berwenang Prancis telah menggunakan konsep-konsep ini untuk membenarkan pemberlakuan hukum dan kebijakan yang secara tidak proporsional berdampak pada perempuan dan anak perempuan Muslim.
Semua ini terjadi dengan latar belakang kampanye tanpa henti selama dua puluh tahun tentang pembuatan undang-undang dan peraturan yang berbahaya bagi perempuan dan anak perempuan Muslim di Prancis. Aturan yang dipicu oleh prasangka, rasisme, dan Islamofobia berbasis gender.
Foune Diawara, salah satu presiden dari kelompok sepak bola Hijabeuses, mengatakan kepada Amnesty International,“Perjuangan kami bukanlah perjuangan politik atau agama, tetapi berpusat pada hak asasi manusia untuk berpartisipasi dalam olahraga.”
“Tidak ada pembuat kebijakan yang boleh mendikte apa yang boleh atau tidak boleh dikenakan oleh seorang wanita dan tidak ada wanita yang boleh dipaksa untuk memilih antara olahraga yang dia sukai dengan keyakinan, identitas budaya, atau kepercayaannya,” kata Anna.
“Belum terlambat bagi pihak berwenang Prancis, federasi olahraga, dan IOC untuk melakukan hal yang benar dan mencabut semua larangan terhadap atlet yang mengenakan jilbab dalam olahraga Prancis, baik di Olimpiade musim panas maupun di semua cabang olahraga, di semua tingkatan.”
Pada 11 Juni, anggota Sport & Rights Alliance dan Basket Pour Toutes menerbitkan surat yang ditulis kepada IOC. Isinya menuntut agar IOC secara terbuka menyerukan kepada otoritas olahraga di Prancis untuk mencabut semua larangan terhadap atlet yang mengenakan jilbab dalam olahraga Prancis, baik di Paris 2024 maupun di setiap saat dan di semua tingkatan olahraga. Pada 18 Juni, IOC memberikan tanggapan kepada organisasi-organisasi tersebut, yang tak memuaskan.
Selain tak mau mengintervensi larangan salah kaprah itu, IOC juga seperti melanggar misinya sendiri. IOC selalu menyatakan bahwa misi dan perannya adalah untuk "mendorong dan mendukung promosi perempuan dalam olahraga di semua tingkatan" dan "menentang segala bentuk diskriminasi yang mempengaruhi Gerakan Olimpiade."
