#amandemen-uud-1945

Anggota MPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Idris Laena.

Selasa , 17 Aug 2021, 16:09 WIB

Golkar: Amandemen Terbatas UUD 1945 Belum Mendesak

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi Golkar MPR Idris Laena menilai, kembali mengamandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang diusulkan Ketua MPR yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo, belumlah...

Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Ir. H.M. Idris Laena, MH.

Selasa , 17 Aug 2021, 05:30 WIB

Fraksi Golkar MPR Nilai Belum Perlu Amandemen UUD 1945

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi Golkar MPR RI, Idris Laena, menanggapi usulan kembali mengamandemen UUD 1945 terkait perpanjangan periode masa jabatan presiden/ Wapres menjadi periode hingga soal MPR yang kembali berperan untuk memilih presiden. Ia mengatakan, Fraksi Golkar MPR menilai amandemen UUD 1945 saat ini belum perlu dilakukan. Menurutnya, amandemen UUD 1945 tidak mendesak. Ia mengatakan, lebih baik semua pihak...

Senin , 16 Aug 2021, 21:02 WIB

Nasdem Menilai Amandemen Terbatas UUD 1945 Bisa Melebar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPP Partai Nasdem menyatakan, amandemen terbatas...

Senin , 16 Aug 2021, 18:48 WIB

Rencana Amendemen UUD 1945, Demokrat: Tidak Ada Pembahasan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi Partai Demokrat MPR, Benny...

Rabu , 23 Jun 2021, 20:45 WIB

Pakar: Amendemen Jabatan Presiden tak Memungkinkan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas...

Seorang warga melintas di depan gedung majelis permusyawarahan, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah kompleks parlemen, Jakarta. MPR dianggap tidak tegas terkait wacana Presiden tiga periode.

Rabu , 23 Jun 2021, 20:28 WIB

Wacana 3 Periode, Formappi Nilai MPR tak Tegas

Presiden Jokowi sudah menyatakan tidak berminat pada isu capres tiga periode. Tapi, ada yang terus menggoreng isu untuk amendemen UUD 1945 terkait perpanjangan masa jabatan presiden.

Rabu , 23 Jun 2021, 05:26 WIB

Apakah Setimpal Mendahulukan Amendemen Jabatan Presiden?

Selasa , 22 Jun 2021, 03:26 WIB

PDIP: Subjek Tiga Periodenya Saja Sudah tidak Mau

Selasa , 22 Jun 2021, 01:13 WIB

Pengamat: Negara Ini Milik Rakyat bukan Mereka

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengajak Universitas Darussalam Gontor untuk bekerjasama mengadakan seminar wacana amandemen ke-5 UUD 1945. Ajakan tersebut disampaikan oleh LaNyalla saat mengunjungi Ponpes Modern Darussalam Gontor Pusat, Ponorogo, Rabu (9/6).

Kamis , 10 Jun 2021, 15:10 WIB

Ketua DPD Ajak Gontor Gelar Seminar Amandemen Konstitusi

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengunjungi Pondok Pesantren Al-Fatah, di Desa Temboro, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Rabu (9/6). Di tempat ini, LaNyalla tanpa sengaja bertemu Wali Kota Bengkulu Helmi Hasan.

Rabu , 09 Jun 2021, 19:40 WIB

Kunjungi Temboro, Ketua DPD RI Bertemu Wali Kota Bengkulu

Warga Palestina berlarian ketika ada bom suara yang dilemparkan oleh polisi Israel di depan kuil Dome of the Rock di kompleks Masjid Al Aqsa di Yerusalem yang diduduki, pada 21 Mei 2021.

Selasa , 25 May 2021, 04:11 WIB

DPR: Mendukung Kemerdekaan Palestina Bagian Amanat UUD 1945

Ahad , 23 May 2021, 05:29 WIB

Survei ARSC: Publik tak Setuju Jokowi 3 Periode

Kamis , 25 Mar 2021, 01:26 WIB

Guru Besar UI Pertanyakan Motif Pengusul Amandemen UUD 1945

Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menilai perlunya dialog sebelum amandemen UUD 1945

Rabu , 24 Mar 2021, 20:50 WIB

'Dialog Konstruktif Diperlukan Sebelum Amandemen UUD 1945'

Wakil Ketua MPR Fraksi Demokat Sjarifuddin Hasan mengatakan idealnya presiden cukup menjabat dua periode.

Sabtu , 20 Mar 2021, 17:27 WIB

Demokrat: Presiden 3 Periode tak Sesuai Semangat Reformasi

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung

Sabtu , 20 Mar 2021, 13:51 WIB

Wacana Tiga Periode Presiden, Golkar: Kita Punya Trauma

Pengamat: DPR tak Usah Utak-atik Amandemen UUD 1945

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin mengatakan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat ini tidak usah mengutak atik amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Termasuk pasal yang terkait masa jabatan presiden yang sudah dua periode. Menurutnya, masih banyak yang harus dikerjakan selain amandemen UUD 1945 tersebut. "Ya kalau amandemen UUD 1945 diubah lagi untungnya...

Menko Polhukam, Mahfud MD, meyakinkan, tak ada wacana, dan diskusi apapun di jajaaran kabinet, maupun di pemerintahan, untuk mengubah batas dua periode jabatan kepresiden.

Senin , 15 Mar 2021, 15:38 WIB

Presiden Tiga Periode, Mahfud: Jangan Seret Kabinet

Presiden Joko Widodo disebut-sebut oleh sejumlah pihak melakukan upaya untuk bisa menduduki jabatan presiden ketiga kalinya.

Senin , 15 Mar 2021, 13:58 WIB

Manuver Politik dan Tuduhan Presiden Tiga Periode

Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani menghadiri Sidang Tahunan MPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Senin , 15 Mar 2021, 12:50 WIB

Arsul Sani: Ungkapan Amien Rais Hanya Political Joke

Ahad , 14 Mar 2021, 17:00 WIB

Amien Rais Tuding Ada Rencana Jokowi 3 Periode

Sabtu , 13 Mar 2021, 12:39 WIB

Gerindra; Kami Patuh Pada Konstitusi

Jumat , 12 Mar 2021, 16:56 WIB

Arief Poyuono: Ada Wacana Presiden Jokowi Tiga Periode

Wakil Ketua MPR Sjarifuddin Hasan dihadapan guru besar Universitas Padjadjaran (Unpad) di Ruangan Executif Lounge Unpad, Bandung, Jawa Barat, Senin (14/9/2020). MPR bersama Dewan Profesor Unpad menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Wacana Amandemen UUD NRI Tahun 1945 Khususnya Terkait Dihidupkannya Kembali GBHN.

Senin , 14 Sep 2020, 19:59 WIB

Syarief Hasan: Perlu Kajian Mendalam untuk Amandemen UUD

Wakil Ketua MPR Syarief Hasan melakukan Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika atau yang lebih dikenal dengan 4 Pilar MPR di Desa Bangkaloa, Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Selasa (8/9).

Rabu , 09 Sep 2020, 10:59 WIB

Sosialisasi 4 Pilar, Syarief: MPR Mendengar Aspirasi Rakyat

Wakil Ketua MPR Syarief Hasan melakukan kunjungan ke Kabupaten Pacitan, Jawa Timur Jumat (21/2)

Jumat , 21 Feb 2020, 18:17 WIB

Terkait Amandemen UUD, Syarief Hasan Dengar Aspirasi Daerah

Senin , 17 Feb 2020, 09:01 WIB

Politikus PAN Khawatir Amendemen Bawa Indonesia Mundur

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya Sugiarto (kedua kanan) memberi paparan bersama politisi PDI Perjuangan Rokhmin Dahuri (kiri), politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lidya Hanifa (kedua kiri) dan DirekturIndo Barometer M. Qodari (kanan) dalam rilis survei kinerja evaluasi 100 hari pemerintahan Jokowi-Amin di Jakarta, Ahad (16/2/2020).

Senin , 17 Feb 2020, 07:28 WIB

Kata Rokhmin dan Bima Soal GBHN dan Amendemen UUD

Politisi PDI Perjuangan Rokhmin Dahuri (kiri) memberi paparan didampingi, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lidya Hanifa (tengah) dan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya Sugiarto (kanan) dalam rilis survei kinerja evaluasi 100 hari pemerintahan Jokowi-Amin di Jakarta, Ahad (16/02/2020).

Senin , 17 Feb 2020, 07:14 WIB

Survei: Mayoritas Publik Sepakat GBHN, Tapi Tolak Amendemen

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nassir (kanan) bersalaman dengan Ketua MPR Bambang Soesatyo saat melakukan pertemuan di Gedung PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, Senin (16/12).

Kamis , 19 Dec 2019, 04:14 WIB

MPR: Muhammadiyah Usul Hadirkan Kembali Utusan Golongan

Ketua Umum (Ketum) PP Muhammadiyah, Prof Dr Haedar Nasir

Selasa , 17 Dec 2019, 07:50 WIB

Muhammadiyah Ingin Pilpres Secara Langsung Dipertahankan

MPR RI selaku lembaga yang berkewenangan mengamandemen UUD 1945 (ilustrasi)

Senin , 09 Dec 2019, 07:36 WIB

CSIS: Hidupkan GBHN, Inkonsistensi Sistem Presidensial

Ketua Fraksi Golkar di MPR RI Idris Laena

Ahad , 08 Dec 2019, 15:11 WIB

Ketua Fraksi Golkar di MPR Setuju Jokowi Tolak Amandemen

Wakil Ketua MPR Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (6/12).

Demokrat: Tak Perlu Amandemen UUD Hadirkan Haluan Negara

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan menilai saat ini tidak perlu amendemen UUD 1945 untuk menghadirkan haluan negara. Menurut Syarief, haluan negara cukup dengan UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional."Demokrat tetap memiliki prinsip bahwa amendemen ini belum pas untuk dilakukan penyempurnaan karena cukup. Kami berpengalaman dalam 10 tahun...

Jumat , 06 Dec 2019, 17:35 WIB