UUD 1945 (ilustrasi)

Pengamat: DPR tak Usah Utak-atik Amandemen UUD 1945

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin mengatakan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat ini tidak usah mengutak atik amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Termasuk pasal yang terkait masa jabatan presiden yang sudah dua periode. Menurutnya, masih banyak yang harus dikerjakan selain amandemen UUD 1945 tersebut. "Ya kalau amandemen UUD 1945 diubah lagi untungnya...

Wakil Ketua MPR Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (6/12).

Demokrat: Tak Perlu Amandemen UUD Hadirkan Haluan Negara

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan menilai saat ini tidak perlu amendemen UUD 1945 untuk menghadirkan haluan negara. Menurut Syarief, haluan negara cukup dengan UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional."Demokrat tetap memiliki prinsip bahwa amendemen ini belum pas untuk dilakukan penyempurnaan karena cukup. Kami berpengalaman dalam 10 tahun...