#ambang-batas-pemilihan-presiden

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi usai membacakan putusan sepuluh perkara PUU, di ruang sidang gedung MK, Jakarta, Selasa (12/12).

Rabu , 13 Dec 2017, 05:10 WIB

MK akan Putuskan Uji Materi UU Pemilu pada Tahun Depan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Arief Hidayat, mengatakan bahwa pihaknya akan membacakan putusan hasil sidang gugatan uji materi terhadap UU Pemilu pada Januari 2017. Agenda persidangan terakhir...

Anggota Komisi II DPR-RI Fraksi PAN, Yandri Susanto lepas RDPU Perppu Ormas dengan Perwakilan Pemerintah di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (19/10).

Selasa , 07 Nov 2017, 05:35 WIB

Fraksi PAN Berharap MK Segera Putuskan Uji Materi UU Pemilu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Fraksi PAN DPR Yandri Susanto berharap Mahkamah Konstitusi (MK) segera memutuskan hasil uji materi terkait angka ambang batas partai politik mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden atau presidentian threshold. Yandri khawatir tahapan pemilu presiden (Pilpres) 2019 terganggu akibat belum selesainya proses uji materi di MK."Sebaiknya MK segera memutuskan presidential treshold agar nanti tidak mengganggu...

Selasa , 07 Nov 2017, 05:10 WIB

Fadli Zon: Presidential Threshold 20 Persen Sudah Expired

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Fadli Zon berharap...

Senin , 30 Oct 2017, 19:48 WIB

MK Dinilai Harus Buat Aturan Baru Jika Setujui PT 20 Persen

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Pascasarjana Ilmu Politik Univeritas Nasional...

Jumat , 04 Aug 2017, 19:52 WIB

DPR Benarkan Pemerintah Ajukan Dua Revisi UU Pemilu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Pansus RUU Pemilu, Lukman Edy,...

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay (kanan)

Jumat , 04 Aug 2017, 17:11 WIB

Pemerintah Ajukan Perbaikan UU Pemilu ke DPR

Deputi Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati

Jumat , 04 Aug 2017, 16:16 WIB

Perludem: Presiden Harus Segera Beri Nomor UU Pemilu

Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraeni

Ahad , 23 Jul 2017, 11:31 WIB

Perludem: Konversi Suara di Pemilu 2019 tak Lagi Gunakan BPP

Ahad , 23 Jul 2017, 09:22 WIB

PT 20 Persen Halangi Munculnya Tokoh Potensial untuk Capres

Deretan kursi kosong yang ditinggalkan anggota empat fraksi DPR yang melakukan walkout pada sidang paripurna pengesahan RUU Pemilu.

Ahad , 23 Jul 2017, 09:04 WIB

IPR: PT 20-25 Persen Bikin Jokowi di Atas Angin

Jumat , 21 Jul 2017, 17:07 WIB

Publik Dipaksa Terima PT 20 Persen Relevan untuk Pemilu 2019

Jumat , 21 Jul 2017, 16:59 WIB

PAN: Pengambilan Keputusan RUU Pemilu tak Sesuai Pancasila

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman

Jumat , 21 Jul 2017, 16:19 WIB

KPU Minta RUU Pemilu Segera Diformalkan

Jumat , 21 Jul 2017, 15:01 WIB

Perludem: PT 20 Persen Munculkan Diskriminasi dalam Pemilu

(dari kiri) Praktisi dan Akademisi FH Universitas Trisakti Fickar Hadjar

Rabu , 12 Jul 2017, 18:15 WIB

Pengamat: KPK Sudah Lakukan Fungsi-Fungsi dengan Baik

Rabu , 12 Jul 2017, 12:38 WIB

Wapres: RUU Pemilu Macet Kita tidak Jalankan Sila Keempat

Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu Yandri Susanto.

Rabu , 12 Jul 2017, 09:42 WIB

Pansus: UU Pemilu Lama Bisa Membebankan Penyelenggara Pemilu

PKB Perjuangkan Presidential Treshold 10 Persen

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, mengatakan pihaknya tetap konsisten pada opsi ambang batas pencalonan presiden (presidential treshold) sebesar 10 persen. Meski demikian, PKB tetap memiliki pandangan tersendiri jika nantinya ambang batas pencapresan tetap sebesar 20 persen. "Sikap dasar PKB tetap pada ambang batas pencalonan presiden sebesar 10 persen. Kami masih memperjuangkan hal itu,"...