Selasa , 15 Oct 2013, 16:19 WIB
Mendagri Malaysia Terekam Mengancam Media
Kamis , 29 Aug 2013, 22:05 WIB
Mengapa Habibie Buka Keran Kebebasan Pers, Ini Alasannya
Jumat , 14 Jun 2013, 12:00 WIB
Tifatul: Kebebasan Pers Tetap Ada Batasnya
Kamis , 16 May 2013, 14:51 WIB
Jaksa Agung AS Bantah Tahu Bocornya Rekaman Wartawan AP
Rabu , 15 May 2013, 16:08 WIB
Amerika Klaim Presiden Obama Sangat Mendukung Kebebasan Pers
Ahad , 05 May 2013, 18:52 WIB
Pengakuan Sem Ayorbaba: Banyak yang Kecewa Proposalnya Ditolak
Ahad , 05 May 2013, 18:47 WIB
Siaran Disetop, Matoa FM Berikan Hak Jawab
Sabtu , 04 May 2013, 06:16 WIB
Berani Kritik Bupati, Beginilah Nasib Wartawan
Rabu , 03 Apr 2013, 10:48 WIB
Empat Kantor Surat Kabar di Irak Diserang
Senin , 07 Jan 2013, 09:31 WIB
Ratusan Wartawan Turki Dijebloskan ke Penjara
Selasa , 13 Nov 2012, 18:12 WIB
Komisaris Tinggi HAM PBB Ingin Tahu Kebebasan Pers Tanah Air
Rabu , 24 Oct 2012, 20:29 WIB
Golkar: RUU Kamnas Diperlukan
FPKS 'Ngotot' Tolak RUU Kamnas Jika tak Berubah
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Pemerintah menjanjikan akan mencoba mengubah beberapa poin kontroversial dalam RUU Keamanan Nasional (Kamnas). Fraksi PKS menegaskan, jika ternyata tidak ada perubahan yang esensial serta tidak mengakomodasi aspirasi publik maka Fraksi PKS akan tetap menolak RUU Kamnas ini.“RUU Keamanan Nasional yang diajukan Pemerintah berpotensi mencederai demokrasi, HAM dan mengembalikan praktik refresif pada era Kopkamtib zaman Orde Baru. Definisi...
Rabu , 17 Oct 2012, 15:18 WIB
Puan Keukeuh Tolak RUU Kamnas
Ahad , 07 Oct 2012, 07:36 WIB
RUU Kamnas Ancam Demokrasi
Jumat , 05 Oct 2012, 16:38 WIB
FPDIP Tegas Tolak RUU Kamnas
Jumat , 28 Sep 2012, 10:04 WIB
Pengamat: RUU Kamnas Langgar UUD 1945
Jumat , 28 Sep 2012, 09:41 WIB
RUU Kamnas Hanya Untungkan Segelintir Pihak
Senin , 17 Sep 2012, 16:32 WIB
Pengamat: RUU Kamnas Ancam Kebebasan Pers
Rabu , 12 Sep 2012, 22:48 WIB
Polri-KPI Perpanjang MoU Penegakan Hukum Penyiaran
Rabu , 22 Aug 2012, 03:52 WIB
Myanmar Bebaskan Sensor Media, AS Gembira
Kamis , 05 Jul 2012, 19:26 WIB
Sekjen PBB Desak Perlindungan Keselamatan Wartawan
Kamis , 03 May 2012, 22:05 WIB
Puluhan Wartawan Berbaring di Jalan, Menuntut Apa ?
Rabu , 11 Apr 2012, 11:37 WIB
Tifatul: Kebebasan Pers RI Tertinggi di Asia
Selasa , 03 Jan 2012, 20:40 WIB
Sudan Bredel Surat Kabar Islam
'Pemerintah Omong Kosong Terapkan Demokrasi Jika Halangi Kebebasan Pers'
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Dewan Pers menuding pemerintah omong kosong telah menerapkan demokrasi dalam sistem ketatanegaraanya jika menghalangi kebebasan pers. Pemerintah yang menerapkan sistem demokrasi harus menjamin kemerdekaan pers. “Omong kosong negara demokrasi tanpa ada kebebasan pers,” ujar Ketua Dewan Pers, Bagir Manan, dalam sebuah acara diskusi di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa (22/2) malam. Pernyataan Bagir itu berkaitan dengan ancaman Sekretaris Kabinet,...
