Ilustrasi melaksanakan umroh.

Anggota DPR: Perlu Fatwa dan Panduan Sikapi Beragam Kondisi Jamaah Umroh

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina memandang diperlukan panduan ataupun fatwa dalam menyikapi beragam kondisi jamaah ketika melakukan ibadah, seperti umroh, agar tidak menimbulkan keresahan dan tetap menghormati hak individu. "Aspek-aspek yang berkaitan dengan hukum syariat dan pelaksanaan ibadah lebih tepat jika ditelaah dan dijelaskan oleh lembaga-lembaga berwenang, seperti Kementerian Agama atau Majelis Ulama Indonesia (MUI),"...

Pengurus AMPHURI.

Muncul Wacana Kementerian Haji dan Umrah, Seberapa Perlu?

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyelenggaraan haji dan umrah yang kompleks dinilai memerlukan koordinasi dan pengelolaan yang lebih terfokus. Oleh karena itu, pemerintahan baru di bawah Prabowo Subianto didorong membentuk Kementerian Haji dan Umrah. Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (DPP AMPHURI), A. Zaky Zakariya Anshary menyangkut wacana Kementerian Haji dan Umrah. "Dengan adanya...