#omnibus-law

Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI - KH Cholil Nafis

Ahad , 11 Oct 2020, 23:18 WIB

Kiai Cholil Harap Pemerintah Membuka Diri Soal UU Ciptker

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Cholil Nafis berharap pemerintah dapat membuka diri untuk memfasilitasi keinginan masyarakat dan para intelektual terkait...

Sejumlah anggota Tim Labfor Bareskrim Polri melakukan olah TKP halte Transjakarta Bundaran HI yang dibakar saat aksi unjuk rasa menentang UU Cipta Kerja di Jakarta, Jumat (9/10/2020).

Ahad , 11 Oct 2020, 21:29 WIB

Anies: 50 Persen dari 46 Halte Terbakar Bisa Digunakan Besok

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebanyak 50 persen dari total 46 halte yang rusak imbas kerusuhan di beberapa kawasan di Jakarta Pusat diperkirakan bisa dioperasikan mulai Senin (12/10). Jika dihitung berdasarkan nominal kerugian akibat dibakarnya puluhan halte ditaksir berkisar Rp65 miliar. "Belum bisa 100 persen. Jadi dioperasikan 50 persen, yang 50 persen (lainnya) dalam proses untuk dibangun ulang," kata Gubernur DKI...

Ahad , 11 Oct 2020, 20:05 WIB

Amankan Demo, Dua SSK Brimob Polda Maluku Dikirim ke Jakarta

REPUBLIKA.CO.ID, AMBON -- Kapolda Maluku Inspektur Jenderal Polisi Baharudin...

Ahad , 11 Oct 2020, 19:30 WIB

Besok, Buruh Sampaikan Langkah Lanjutan Tolak UU Ciptaker

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama...

Ahad , 11 Oct 2020, 18:58 WIB

Demonstrasi dalam Perspektif Hukum Islam

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pada masa nabi memang belum ada...

Ahad , 11 Oct 2020, 17:18 WIB

Polisi Tangkap Terduga Penyebar Hoaks, Pengamat: Prematur

Peserta Alaksi unjuk rasa tolak Omnibus Law terkena gas air mata di DPRD DIY, Kamis (8/10).

Ahad , 11 Oct 2020, 16:31 WIB

Satu Mahasiswa UGM Dipaksa Mengaku Sebagai Provokator

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari

Ahad , 11 Oct 2020, 16:08 WIB

Pakar Hukum: MK tak Dapat Uji Materi Omnibus Law

Ahad , 11 Oct 2020, 07:55 WIB

Pengamat: UU Cipta Kerja Berpotensi Munculkan Titik Macet

Ahad , 11 Oct 2020, 00:37 WIB

Omnibus Law Cipta Kerja dan Langgam Doublespeak Orwellian

Bus Transjakarta melintasi halte Bundaran HI yang hangus terbakar di Jakarta, Sabtu (10/10/2020). Akibat terbakarnya sejumlah halte saat aksi unuk rasa menolak UU Cipta Kerja, bus transjakarta mengalihkan jalur untuk menurunkan penumpang di halte bus non-BRT.

Sabtu , 10 Oct 2020, 16:15 WIB

Anies Harap Halte Sementara Transjakarta Bisa Dipakai Senin

Sabtu , 10 Oct 2020, 15:44 WIB

Jokowi: UU Ciptaker untuk Sediakan Lapangan Kerja

Sabtu , 10 Oct 2020, 13:48 WIB

Demo Omnibus Law di Jatim: 634 Orang Diamankan, 14 Jadi Tersangka

Presiden RI, Joko Widodo diharapkan membuka ruang dialog terkait Omnibus Law UU Ciptaker.

Sabtu , 10 Oct 2020, 07:32 WIB

Pakar Tata Negara Sarankan Presiden Buka Ruang Dialog

Sabtu , 10 Oct 2020, 07:12 WIB

Bersurat ke Jokowi, Khofifah Minta Omnibus Law Ditangguhkan

Sabtu , 10 Oct 2020, 06:35 WIB

Fraksi PKS Nilai DPR Kejar Tayang UU Ciptaker

Mahasiswa dari berbagai elemen yang tergabung dalam Sidoarjo Melawan berunjuk rasa di depan kantor DPRD Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (8/10/2020). Aksi yang di ikuti ratusan mahasiswa tersebut menuntut dicabutnya pengesahan UU Omnibus law cipta kerja yang telah disahkan oleh DPR.

Jumat , 09 Oct 2020, 22:35 WIB

Hari Kedua Demo Tolak Omnibus Law di Medan Berlangsung Damai

Aksi ribuan orang mahasiswa, buruh, bahkan pelajar menolak UU Cipta Kerja, menyisakan 398 ton sampah di DKI Jakarta. Foto, sejumlah buruh perempuan yang melakukan aksi demontrasi menolak UU Cipta Kerja (ilustrasi)

398 Ton Sampah Sisa Aksi Demonstrasi Terkumpul di Jakarta

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta telah mengangkut 398 ton sampah usai aksi demonstrasi di ibu kota Kamis (8/10) kemarin. Pembersihan kini masih terus berlangsung. "Sampai saat ini terkumpul sampah seberat 398 ton. Ada puing, pecahan kaca, dan sampah lainnya sisa dari aksi massa kemarin," kata Kepala Dinas LH DKI Jakarta, Andono Warih dalam keterangannya, Jumat (9/10). Pembersihan, kata...

Undang-undang (UU) Cipta Kerja klaster perpajakan dinilai dapat berpotensi mengurangi penerimaan negara. Beberapa pasal pada omnibus law perpajakan sudah masuk ke dalam UU 2/2020, seperti penurunan pajak penghasilan (PPh) Badan dan pungutan pajak transaksi elektronik.

Jumat , 09 Oct 2020, 15:11 WIB

UU Cipta Kerja Berpotensi Mengurangi Penerimaan Negara

Polisi menembakkan gas air mata ke arah pengunjuk rasa saat demo menolak Undang-Undang Cipta Kerja di depan Kantor DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Palembang, Kamis (8/10/2020).

Jumat , 09 Oct 2020, 13:58 WIB

Buruh Lanjutkan Aksi Tolak RUU Ciptaker

Jumat , 09 Oct 2020, 11:00 WIB

Bima Arya: Target Omnibus Law Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi

Jumat , 09 Oct 2020, 10:15 WIB

PBNU Soroti Pasal 65 UU Ciptaker Soal Usaha dan Pendidikan

Sejumlah massa aksi berdialog dengan anggota kepolisan dan TNI di Jakarta, Kamis (8/10). Dalam aksi yang berakhir ricuh tersebut mereka menolak disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) karena dinilai merugikan buruh dan pekerja. Republika/Putra M. Akbar

Jumat , 09 Oct 2020, 10:07 WIB

UU Ciptaker akan Suburkan Perburuan Renten Importir Pangan

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM se-Sumatera Selatan melakukan aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja di depan Kantor DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Palembang, Kamis (8/10/2020).

Jumat , 09 Oct 2020, 09:09 WIB

PBNU Nyatakan Pengesahan UU Ciptaker tak Aspiratif

Sejumlah petugas kepolisian berjaga di sekitar kawasan gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10). Pengamanan di kawasan senayan tersebut diperketat terkait aksi demo yang akan di gelar oleh sejumlah buruh dan mahasiswa dalam menolak UU Cipta kerja. Prayogi/Republika

Jumat , 09 Oct 2020, 08:49 WIB

Pasal di UU Cipta Kerja yang Dinilai Lemahkan Peran Ulama

Jumat , 09 Oct 2020, 07:40 WIB

Daftar Gubernur dan Wali Kota/Bupati yang Tolak Omnibus Law

Sejumlah pengunjuk rasa melempari gedung DPRD Yogyakarta saat aksi menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law di Yogyakarta, Kamis (8/10/2020). Unjuk rasa tersebut berakhir ricuh dan mengakibatkan fasilitas di kawasan Malioboro rusak.

Jumat , 09 Oct 2020, 07:37 WIB

Demo Tolak UU Cipta Kerja di Yogyakarta Berujung Ricuh

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani

Jumat , 09 Oct 2020, 07:27 WIB

Aturan Turunan UU Ciptaker Dibahas Lagi, Ini Kata Puan

Jumat , 09 Oct 2020, 07:22 WIB

UU Ciptaker, BPJPH Bisa Terbitkan Sertifikat Halal Tanpa MUI

Mahasiswa berunjuk rasa di halaman Kantor DPRD Sumatera Selatan di Palembang, Sumsel, Kamis (8/10/2020). Aksi yang diikuti ribuan mahasiswa dari berbagai kampus dan perwakilan buruh ini menuntut dibatalkannya UU Cipta Kerja (Omnibus Law) yang dianggap tidak berpihak pada pekerja dan hanya menguntungkan pengusaha.

Jumat , 09 Oct 2020, 07:22 WIB

Polisi Tetapkan Dua Tersangka dalam Unjuk Rasa di Palembang

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih mengatakan undang-undang (UU) Cipta Kerja yang baru saja disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengancam petani sebagai aktor utama pembangunan pertanian di Indonesia.

Jumat , 09 Oct 2020, 06:25 WIB

SPI: UU Cipta Kerja Ancam Keberlangsungan Petani Kecil

Jumat , 09 Oct 2020, 04:45 WIB

Krisdayanti Sebut Omnibus Law Untuk Memudahkan Lapangan Kerja

Sejumlah massa aksi memperlihatkan poster saat unjuk rasa di Jakarta, Kamis (8/10). Dalam aksi yang berakhir ricuh tersebut mereka menolak disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) karena dinilai merugikan buruh dan pekerja. Republika/Putra M. Akbar

Jumat , 09 Oct 2020, 01:10 WIB

Anies Khawatir Muncul Klaster Covid dari Kalangan Pendemo

Jumat , 09 Oct 2020, 00:44 WIB

Anies Berjanji Salurkan Aspirasi Massa Aksi

Anggota kepolisian bersiap membubarkan massa aksi di Jakarta, Kamis (8/10). Dalam aksi yang berakhir ricuh tersebut mereka menolak disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) karena dinilai merugikan buruh dan pekerja. Republika/Putra M. Akbar

Polisi Berupaya Bubarkan Aksi Massa Sebelum Pergantian Hari

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Sambodo Purnomo Yogo berharap aksi massa penolak Undang Undang Cipta Kerja bisa dibubarkan pada Kamis (8/10) malam sebelum pergantian hari. Hingga sekitar pukul 21.30 WIB, di beberapa titik di ibu kota, massa aksi masih bertahan."Semoga (bisa dibubarkan sebelum pergantian hari)," kata Sambodo di Jakarta, Kamis malam. Sebelumnya, Menteri...

Sejumlah mahasiswa melempari petugas polisi saat unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja di Kota Pekanbaru, Riau, Kamis (8/10/2020).

Kamis , 08 Oct 2020, 23:03 WIB