#pemilu-ditunda

Anggota KPU Mochammad Afifuddin. KPK akan mengajukan banding terhadap putusan penundaan pemilu pada pekan ini.

Selasa , 07 Mar 2023, 12:41 WIB

KPU Ajukan Banding Putusan Penundaan Pemilu Pekan Ini

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang memerintahkan penundaan Pemilu 2024....

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari (kiri) berjalan keluar usai menyampaikan paparan saat konferensi pers terkait putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) di Nusa Dua, Badung, Bali, Kamis (2/3/2023) malam. Ketua KPU RI mengatakan memastikan akan mengajukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang memerintah untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024 selama 2 tahun 4 bulan dan 7 hari. Namun, KPU menegaskan akan tetap melanjutkan tahapan Pemilu 2024.

Senin , 06 Mar 2023, 22:35 WIB

Koalisi Masyarakat Endus Pelanggaran Profesionalisme Hakim di Putusan Penundaan Pemilu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi Kawal Pemilu Bersih mensinyalir adanya pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) hingga menyebabkan lahirnya putusan penundaan Pemilu 2024 dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Koalisi pun melaporkan tiga hakim pemutus perkara itu ke Komisi Yudisial (KY). Anggota Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih, Saleh Al Ghifari, menyebut ada indikasi pelanggaran profesionalitas dari putusan itu....

Senin , 06 Mar 2023, 19:32 WIB

Poin Putusan PN Jakpus Instruksikan KPU Tunda Pemilu

REPUBLIKA.CO.ID, PN Jakpus pada Kamis (2/3/2023), memutuskan menerima gugatan yang...

Senin , 06 Mar 2023, 17:03 WIB

Seusai Gaduh Vonis PN Jakpus: Putusan Diabaikan KPU di Daerah, Hakim Bakal Diperiksa KY

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Febryan A, Rizky Suryarandika Sejumlah KPU daerah terus...

Senin , 06 Mar 2023, 15:49 WIB

Prima Desak KPU Setop Tahapan Pemilu Bila Berlanjut Cacat Hukum

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) meminta...

Ketua Komisi Yudisial (KY) Mukti Fajar Nur Dewata.

Senin , 06 Mar 2023, 14:47 WIB

KY Selidiki Putusan Penundaan Pemilu

Senin , 06 Mar 2023, 12:44 WIB

Soal Penundaan Pemilu, Jokowi: Pemerintah Dukung KPU Naik Banding

Senin , 06 Mar 2023, 08:54 WIB

Putusan PN Jakpus Pemilu 2024 Ditunda, KPU Gunungkidul Pastikan Tahapan Sesuai Jadwal

Pemilu (ilustrasi). Perludem sebut putusan PN Jakpus soal penundaan pemilu tidak bisa dieksekusi.

Ahad , 05 Mar 2023, 22:48 WIB

Perludem: Putusan Penundaan Pemilu Tidak Bisa Dieksekusi

Jadwal Pemilu (Ilustrasi). Lembaga kajian demokrasi sebut penundaan pemilu bakal buat pemilih muda apatis.

Ahad , 05 Mar 2023, 20:45 WIB

Putusan Penundaan Pemilu Diprediksi Bakal Bikin Pemilih Muda Apatis

Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) Agus Jabo Priyono (kiri) bersama Sekjen PRIMA Dominggus Oktavianus Tobu Kiik (kanan) bersiap menyampaikan konferensi pers di Jakarta, Jumat (3/3/2023). Prima mengeklaim materi gugatan partainya yang dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bukan merupakan sengketa pemilu melainkan menggugat KPU atas perkara perbuatan melawan hukum yang menghambat hak politik partainya serta meminta tahapan Pemilu 2024 diulang.

Ahad , 05 Mar 2023, 17:18 WIB

KY akan Periksa Panitera PN Jakpus Soal Putusan Penundaan Pemilu

Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh menemui Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Kabupaten Bogor, Ahad (5/3).

Ahad , 05 Mar 2023, 16:55 WIB

Prabowo: Tak Masuk Akal Tunda Pemilu 2024

Ahad , 05 Mar 2023, 16:45 WIB

Soal Putusan Penundaan Pemilu, PN Jakpus Disebut Copy Paste Petitum

Anggota KPU RI Idham Holik. Idham Holik memastikan tahapan Pemilu 2024 tidak terganggu putusan PN Jakpus. (ilustrasi)

Jumat , 03 Mar 2023, 22:11 WIB

KPU Pastikan Tahapan Pemilu 2024 tak Terganggu Putusan PN Jakpus

Jumat , 03 Mar 2023, 21:42 WIB

Pemilu Ditunda, Pembubaran PSI dan Masyumi di Era Demokrasi Terpimpin

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja. Bawaslu mendukung KPU mengajukan banding atas putusan PN Jakarta Pusat yang menginstruksikan penundaan pemilu. (ilustrasi)

Jumat , 03 Mar 2023, 21:30 WIB

Bawaslu Dukung KPU Banding Putusan PN Jakpus Soal Penundaan Pemilu

Jumat , 03 Mar 2023, 20:37 WIB

Penundaan Pemilu Hanya akan Merugikan Negara

Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) Agus Jabo Priyono (ketiga kiri) bersama Sekjen PRIMA Dominggus Oktavianus Tobu Kiik (ketiga kanan) menyampaikan konferensi pers di Jakarta, Jumat (3/3/2023). Prima mengeklaim materi gugatan partainya yang dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bukan merupakan sengketa pemilu melainkan menggugat KPU atas perkara perbuatan melawan hukum yang menghambat hak politik partainya serta meminta tahapan Pemilu 2024 diulang.

Kronologi Gugatan Partai Prima Hingga Putusan PN Jakpus Instruksikan KPU Tunda Pemilu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang memerintahkan KPU menunda Pemilu 2024, membuat publik gaduh. Bahkan, putusan tersebut dicurigai merupakan pesanan dari kelompok yang sejak lama ingin menunda pemilu demi mewujudkan wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Putusan atas gugatan perdata yang dilayangkan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) itu tidak muncul begitu saja. Semua bermula ketika KPU...

Jumat , 03 Mar 2023, 18:01 WIB

Hitung-hitungan Partai Prima Sehingga Pemilu Harus Ditunda Hingga 2025

Jumat , 03 Mar 2023, 16:57 WIB

Ada Aktivis 98 Sampai Jenderal Purnawirawan TNI di Keanggotaan Partai Prima

Jumat , 03 Mar 2023, 16:51 WIB

Putusan Penundaan Pemilu, Mahfud MD: Saya Kira Hakimnya tak Mengerti Taksonomi Hukum

Jumat , 03 Mar 2023, 16:31 WIB

Anggota Dewan Cium Persekongkolan dalam Putusan PN Jakpus

Palu hakim (ilustrasi). MA sebut hakim tidak bisa disalahkan terkait putusan penundaan Pemilu 2024.

Jumat , 03 Mar 2023, 14:21 WIB

Soal Putusan Penundaan Pemilu, MA: Hakim tak Bisa Disalahkan

Juru bicara Komisi Yudisial (KY) Miko Ginting di ruang kerjanya. KY berencana memanggil hakim PN Jakpus terkait putusan penundaan pemilu.

Jumat , 03 Mar 2023, 13:09 WIB

KY Berencana Panggil Hakim PN Jakpus Soal Penundaan Pemilu

Palu hakim (Ilustrasi). Salah satu hakim putuskan penundaan pemilu pernah bebaskan warga yang mengaku keturunan Nyi Roro Kidul di PN Medan.

Jumat , 03 Mar 2023, 09:11 WIB

Ini Profil Hakim yang Tunda Pemilu, Salah Satunya Bebaskan 'Keturunan' Nyi Roro Kidul

Direktur Lingkaran Madani (Lima) Ray Rangkuti. Putusan PN Jakpus disebut tidak tepat karena tak beri pertimbangan menunda pemilu.

Jumat , 03 Mar 2023, 07:47 WIB

Ray Rangkuti: PN Jakpus Sama Sekali tak Berikan Pertimbangan dalam Penundaan Pemilu

Ketua Dewan Pakar PAN, Dradjad Wibowo meminta agar persoalan putusan gugatan partai PRIMA harus segera inkracht.

Jumat , 03 Mar 2023, 07:40 WIB

Isu Penundaan Pemilu 2024, Dradjad: Percepat Putusan Inkract MA dan MK

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung sebut penundaan pemilu merupakan kewenangan MK bukan di pengadilan.

Jumat , 03 Mar 2023, 07:33 WIB

Ketua Komisi II DPR: Penundaan Pemilu Harusnya di MK, Bukan di Pengadilan

Ilustrasi Pemilu. Jubir PN Jakpus sebut putusan penundaan Pemilu 2024 belum berkekuatan hukum tetap.

Jumat , 03 Mar 2023, 07:17 WIB

Jubir PN Jakpus: Putusan Penundaan Pemilu Belum Inkrah

Menko Polhukam Mahfud Md tolak putusan PN Jakpus soal penundaan Pemilu.

Jumat , 03 Mar 2023, 05:55 WIB

Mahfud MD Serukan Lawan Terhadap Putusan PN Jakpus

Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2013-2015 Hamdan Zoelva mempertanyakan kompetensi hakim PN Jakpus yang menunda Pemilu 2024.

Jumat , 03 Mar 2023, 00:18 WIB

Tunda Pemilu, Mantan Ketua MK Pertanyakan Kompetensi Hakim PN Jakpus

Kamis , 02 Mar 2023, 23:34 WIB

Diminta Tunda Pemilu, KPU Tetap Laksanakan Tahapan Pemilu 2024

Kamis , 02 Mar 2023, 23:22 WIB

Respons Putusan PN Jakpus, KPU Tegaskan 24 Parpol Tetap Sah Sebagai Peserta Pemilu

Kamis , 02 Mar 2023, 21:22 WIB

Putusan Tunda Pemilu, Yusril: Majelis Hakim Keliru

Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini.

Perludem: Putusan PN Jakpus Aneh, Janggal, dan Mencurigakan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) telah melanggar konstitusi karena memutuskan menunda pelaksanaan Pemilu 2024. Sebab, Pasal 22 E UUD 1945 mengatur bahwa pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini mengatakan, putusan pengadilan tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. "PN yang memerintahkan penundaan pemilu sampai...

Kamis , 02 Mar 2023, 19:21 WIB