#pemilu

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi menjelaskan, masa kampanye selama 120 hari sudah mempertimbangkan keharusan untuk melakukan penyelesaian sengketa, lelang, produksi dan distribusi logistik. (Foto: Ilustrasi Kampanye)

Kamis , 27 Jan 2022, 16:22 WIB

Ini Alasan Masa Kampanye Perlu Dilakukan Selama 120 Hari

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi menjelaskan, perlunya masa kampanye selama 120 hari. Masa kampanye itu sudah mempertimbangkan keharusan untuk melakukan penyelesaian sengketa, lelang, produksi dan...

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengusulkan agar masa kampanye pemilihan umum (Pemilu) 2024 dipersingkat menjadi 75 atau 90 hari karena adanya pandemi Covid-19 membuat situasi saat ini berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. (Foto: Ahmad Doli Kurnia Tanjung)

Rabu , 26 Jan 2022, 13:26 WIB

Golkar Sebut 4 Poin Masa Kampanye Pemilu 2024 Sebaiknya Dipersingkat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengusulkan agar masa kampanye pemilihan umum (Pemilu) 2024 dipersingkat menjadi 75 atau 90 hari. Sebab, situasi saat ini berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. "Pemerintah mengusulkan 120 hari, ada teman-teman yang usulkan 60 hari, mungkin 75-90 hari. Belum kami putuskan itu, makanya cari waktu untuk pembahasan tentang tahapan, program, dan jadwal,"...

Selasa , 25 Jan 2022, 14:52 WIB

Komisi II: Pembahasan Tahapan Pemilu Digelar Maret Mendatang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi II DPR RI segera melakukan pembahasan...

Selasa , 25 Jan 2022, 12:43 WIB

Jubir Demokrat: Wacana Tiga Periode Tetap Perlu Diwaspadai

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemungutan suara pemilihan umum (Pemilu) serentak 2024...

Selasa , 25 Jan 2022, 12:31 WIB

PAN: Spekulasi Penundaan Pemilu dan Presiden Tiga Periode Berakhir

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemungutan suara Pemilu 2024 resmi ditetapkan tanggal...

Wakil Ketua Umum bidang Pemenangan Pemilu DPP PKB Jazilul Fawaid mengatakan, dengan penetapan jadwal pemilu maka bisa dipastikan tidak ada penundaan pemilu 2024. (Foto: Jazilul Fawaid)

Selasa , 25 Jan 2022, 12:04 WIB

PKB: Penetapan Jadwal Pencoblosan Pemilu Pastikan tidak Ada Penundaan Pemilu

Pencoblosan pemilihan umum (Pemilu) serentak 2024 disepakati digelar 14 Februari 2024. Putusan tersebut disepakati dalam rapat kerja Komisi II DPR dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) hari ini. (Foto: Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung)

Senin , 24 Jan 2022, 16:31 WIB

DPR Juga Sepakat Pencoblosan Pemilu 2024 Digelar 14 Februari

Ahad , 23 Jan 2022, 12:27 WIB

Twitter Bekukan Ratusan Akun Pendukung Putra Mendiang Diktator Filipina

Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini menilai, KPU pasti sudah memperhitungkan usulan hari pemungutan suara pada Rabu Legi, 14 Februari 2024, melalui simulasi dan kalkulasi teknis. (Foto: Titi Anggraini )

Ahad , 23 Jan 2022, 10:00 WIB

Perludem: Usulan Pemungutan Suara 14 Februari Melalui Kalkulasi Teknis

Komisioner KPU Pramono Ubaid (kiri) bersama Ketua KPU Arief Budiman (tengah) dan Komisioner KPU Viryan Aziz (kanan) menyampaikan keterangan pers tentang perkembangan persiapan Pemilihan Kepala Daerah serentak 2020 di gedung KPU, Jakarta, Selasa (5/11/2019).

Kamis , 20 Jan 2022, 16:10 WIB

Ini Tiga Alternatif Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024

Partai Golkar (ilustrasi). Golkar dinilai mempunyai peluang menang pada Pemilu 2024.

Sabtu , 15 Jan 2022, 19:23 WIB

Pemilu 2024 dan Proyeksi Partai Golkar Menurut Peneliti

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa

Kamis , 06 Jan 2022, 15:41 WIB

PPP Matangkan Persiapan Hadapi Pemilu 2024

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan, ia menghargai sikap sejumlah pihak yang mengajukan gugatan terhadap ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen. (Foto: Habiburokhman)

Selasa , 04 Jan 2022, 13:57 WIB

Gerindra tak Permasalahkan Presidential Threshold 20 Persen

Selasa , 28 Dec 2021, 18:45 WIB

Waketum Golkar Setuju Wacana Koalisi Pilpres Lebih Awal

Warga menggunakan hak pilihnya saat pelaksanaan pemungutan suara (ilustrasi).

Kamis , 23 Dec 2021, 11:26 WIB

Kemendagri Dukung Pemilu dan Pilkada Dilaksanakan Serentak

Sabtu , 11 Dec 2021, 17:07 WIB

PDIP Mantapkan Strategi Pemenangan Pemilu

Jumat , 10 Dec 2021, 14:31 WIB

Waketum Golkar Setuju PKS, Capres Dideklarasikan Sejak Awal

Penyelenggaraan pemilu (Ilustrasi). Semua tahapan pemilu merupakan informasi yang wajib dikonsumsi oleh publik karena memiliki keterkaitan dengan kepentingan umum.

KI Pusat Singgung Pentingnya Keterbukaan Informasi di Pemilu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat I Gede Narayana menyinggung pentingnya keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) serentak yang akan berlangsung pada 2024. Ia menyebut setiap perubahan regulasi sekecil apapun wajib dibuka ke publik.Gede Narayana mengatakan keterbukaan informasi penyelenggara Pemilu merupakan bentuk transparansi dalam demokrasi. Hal tersebut disampaikan Gede Narayana dalam kegiatan "Catatan Akhir Tahun...

Pemerintah dan DPR RI sepakat tidak merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) maupun UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). (ilustrasi)

Kamis , 25 Nov 2021, 18:30 WIB

UU Pemilu tak Direvisi, Pemilu Serentak Tetap Lima Kotak

Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luqman Hakim mengatakan, pemilihan umum (Pemilu) serentak pada 2019 harus dievaluasi. (Foto: Luqman Hakim)

Kamis , 25 Nov 2021, 14:46 WIB

Pimpinan Komisi II: Pemilu 5 Kotak Harus Dikoreksi

Ahad , 21 Nov 2021, 01:55 WIB

LaNyalla: Presidential Threshold Penuh dengan Mudarat

Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luqman Hakim.

Jumat , 12 Nov 2021, 18:53 WIB

PKB: Mendagri tak Pertimbangkan Potensi Gangguan Pemilu

Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad

Kamis , 04 Nov 2021, 13:50 WIB

Dasco: Gerindra Masih Fokus Konsolidasi Internal Partai

Kamis , 04 Nov 2021, 09:56 WIB

Kampanye dan Penjelasan Sistem Pemilu DPR, DPD, & DPRD.

Berdasarkan https://seleksikpubawaslu.kemendagri.go.id, hingga Rabu (3/11) pukul 16.00 WIB, jumlah pendaftar calon anggota KPU dan Bawaslu mencapai 91 orang. Ilustrasi

Rabu , 03 Nov 2021, 22:34 WIB

Apa Alasan Pendaftaran Calon KPU-Bawaslu Masih Sepi Peminat?

Selasa , 02 Nov 2021, 18:03 WIB

Daya Tarik Golkar Bangun Koalisi Usung Airlangga

Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM RI Amiruddin Al-Rahab

Selasa , 02 Nov 2021, 07:23 WIB

Komnas HAM: Jadikan Pemilu Sarana Pemenuhan HAM

Senin , 01 Nov 2021, 09:12 WIB

Sleman Laksanakan Pilurah di 33 Kalurahan

Senin , 01 Nov 2021, 01:51 WIB

Relawan Yakin PDIP Usung Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga Presiden Partai Buruh Said Iqbal

Ahad , 31 Oct 2021, 09:49 WIB

Partai Buruh Usung 14 Isu Perjuangan

Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menyampaikan pidato dalam puncak HUT ke-57 Partai Golkar di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (23/10/2021). Puncak peringatan HUT Partai Golkar tersebut mengambil tema Bersatu Untuk Menang.

Kamis , 28 Oct 2021, 20:59 WIB

Sudah Jumpa Banyak Ketua Partai, Kapan Airlangga Temu Mega?

Kamis , 28 Oct 2021, 08:12 WIB

Ini Masukan Bawaslu ke Timsel Penyelenggara Pemilu

Ketua Umum DPP Partai Golkar yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Selasa , 19 Oct 2021, 13:39 WIB

Pimpin Golkar, Airlangga Dinilai Rangkul Semua Pihak

Senin , 18 Oct 2021, 15:30 WIB

Makedonia Utara dan Kosovo Gelar Pilkada

Peneliti Senior NETGRIT Hadar Nafis Gumay (kiri)

‘Komposisi Timsel Kurang Memahami Kompleksitas Pemilu’

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mensyaratkan anggota tim seleksi (timsel) KPU dan Bawaslu harus memahami permasalahan pemilu. Namun, menurut pendiri sekaligus peneliti Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Hadar Nafis Gumay, komposisi latar belakang 11 anggota timsel yang telah dipilih belum cukup mampu di bidang kepemiluan. "Sebetulnya masih kurang, masih ada orang-orang yang sebetulnya...

Kamis , 14 Oct 2021, 16:30 WIB