#perpres

Pojok Pajak Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak di Jakarta.

Selasa , 24 Feb 2015, 18:01 WIB

Lembaga Otonom, tak Otomatis Dongkrak Pendapatan Pajak

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) akan lebih baik jika menjadi badan yang terpisah dari Kementerian Keuangan. Kewenangan Ditjen Pajak selama ini dinilai terlampau kecil, sedangkan jangkauannya sangat...

Petugas menyegel videotron reklame sebuah iklan rokok terkenal karena belum membayar retribusi dan pajak tahun 2009-2010 sebesar Rp1,2 miliar, di Semarang, Jateng, Jumat (18/3).

Jumat , 20 Feb 2015, 19:24 WIB

Akhirnya.. Ditjen Pajak Lepas dari Kementerian Keuangan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) sebentar lagi "naik kelas". Pemerintah telah sepakat mengubah Ditjen Pajak menjadi badan tersendiri dan terpisah dari Kementerian Keuangan. Staf Ahli Bidang Organisasi Birokrasi dan Teknologi Informasi Susiwijono Moegiarso mengatakan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menandatangani rancangan Peraturan Presiden (Perpres) terkait perubahan tersebut. Sekarang, Perpres itu tinggal menunggu teken dari Presiden RI Joko Widodo. "Ini...

Ahad , 08 Feb 2015, 20:33 WIB

Pengamat: Kriteria Calon Kapolri Perlu Dituangkan Dalam Perpres

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Kepolisian, Bambang Widodo Umar menyatakan, presiden...

Rabu , 28 Jan 2015, 22:17 WIB

Jokowi Terbitkan Perpres Atur Staf Ahli dan Stafsus Menteri

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden...

Selasa , 27 Jan 2015, 19:53 WIB

Tim Independen Harus Bekerja Sebelum Keppres Dikeluarkan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pembentukan tim independen oleh Presiden Joko...

Rabu , 03 Dec 2014, 19:25 WIB

Perpres Kantor Staf Kepresidenan Disiapkan

Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Hatta Wilayah Jawa Barat Ahmad Heryawan di tengah Musyawarah Besar DPP PUI.

Selasa , 02 Sep 2014, 15:03 WIB

Aher Ingin Perpres Jatigede Secepatnya Ditandatangani SBY

Jumat , 11 Jul 2014, 14:21 WIB

UPN Jadi PTN Tunggu Perpres dan Statuta

Sabtu , 14 Jun 2014, 07:06 WIB

Mantan Presiden dan Wapres Boleh Tentukan Sendiri Lokasi Rumah

Pemandangan jalan tol Benoa-Bandara Ngurah Rai-Nusa Dua difoto dari udara di Perairan Teluk Benoa, Nusa Dua, Bali.

Sabtu , 14 Jun 2014, 05:23 WIB

Pemerintah Pandang Perlu Revitalisasi Teluk Benoa

Kamis , 12 Jun 2014, 11:47 WIB

Tak Ada Permintaan Khusus dari SBY Terkait Rumah Mantan Presiden

Kamis , 12 Jun 2014, 11:28 WIB

Anggaran dan Pajak Rumah Mantan Presiden dan Wapres Ditanggung Negara

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama keluarga usai menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Jabar di TPS 05, Puri Cikeas, Bogor, Jabar, Ahad (24/2). (Antara/Prasetyo Utomo)

Kamis , 12 Jun 2014, 11:20 WIB

Mantan Presiden dan Wapres Dapat Satu Rumah

Jamaah haji saat melaksanakan thawaf di Masjidil Haram, Makkah, Arab Saudi.

Selasa , 10 Jun 2014, 13:41 WIB

Presiden Terbitkan Perpres Komisi Pengawas Haji Indonesia

Rabu , 04 Jun 2014, 15:32 WIB

Ini Besaran BPIH

Rabu , 29 Jan 2014, 02:21 WIB

Tak Ada di APBN, Dana Saksi Parpol Bisa Diatur di Perpres

Selasa , 21 Jan 2014, 05:38 WIB

Miras di DIY Kian Banyak

Aksi unjuk rasa yang dilakukan massa pendukung Perda Miras.

SBY Terbitkan Perpres Miras Baru

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menandatangani peraturan presiden (perpres) baru tentang pengendalian minuman beralkohol (mihol). Peraturan tersebut untuk mengganti keputusan presiden (keppres) sebelumnya yang dibatalkan Mahkamah Agung (MA) pada Juni.Regulasi baru tersebut dicantumkan dalam Perpres Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol yang ditandatangani SBY pada 6 Desember 2013. Melalui peraturan itu, pemerintah...

Jumat , 15 Nov 2013, 13:47 WIB

Soal DNI, Pemerintah Harus Realistis

Kamis , 14 Nov 2013, 14:50 WIB

Pemerintah Matangkan Revisi Daftar Negatif Investasi

Rabu , 13 Nov 2013, 16:10 WIB

Istana: Pemerintah Hati-Hati Dalam Merevisi Perpres DNI

Rabu , 30 Oct 2013, 18:00 WIB

Penggenangan Waduk Jatigede Molor Terganjal Perpres

Seorang pekerja mengolah kedelai untuk dibuat menjadi tempe di Utan Panjang, Jakarta, Kamis (31/1). (Republika/Aditya Pradana Putra)

Selasa , 09 Jul 2013, 13:32 WIB

Koptti Desak SBY Tinjau Ulang Perpres Soal Kedelai

Rabu , 06 Mar 2013, 17:23 WIB

Perpres Jalan Tol Trans Sumatra Dipercepat

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik

Selasa , 15 Jan 2013, 20:30 WIB

Perpres SKK Migas Terbit

Jumat , 14 Dec 2012, 15:50 WIB

Lelang Blok Migas Baru, Tunggu Perpres

Sabtu , 17 Nov 2012, 21:14 WIB

Soal BP Migas, Perpres Baru Seharusnya Diterbitkan

Sabtu , 17 Nov 2012, 21:07 WIB

Mahfud: Perpres Pengalihan Kegiatan Usaha Migas Tepat

Jumat , 16 Nov 2012, 17:37 WIB

Hasyim: Perpres Migas tak Perbaiki Keadaan

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin.

Kamis , 15 Nov 2012, 16:59 WIB

Din Syamsudin: Perpres Pengganti BP Migas 'Sami Mawon'

Rabu , 14 Nov 2012, 19:26 WIB

SBY Bilang, BP Migas Bentukan Pemerintahan Megawati

Rabu , 14 Nov 2012, 19:09 WIB

Presiden Harap Perpres BP Migas Jamin Kepastian

Sidang paripurna DPR-RI saat pengesahan UU Pangan. (Ilustrasi)

Senin , 22 Oct 2012, 11:09 WIB

Pakar: Kementerian Pangan Bisa Dibentuk Lewat Perpres

Kamis , 30 Aug 2012, 16:29 WIB

SBY: Kenaikan Tunjangan Peneliti Diteken Pekan Ini

Warga menolak adanya rencana pembangunan rumah dinas Zeni Kostrad, di tanah warga yang masih menjadi sengketa antara warga dengan Batalyon Zeni Kostrad

Perpres Pengadaan Tanah Telah Ditandatangani

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 Tahun 2012 tentang tata cara pengadaan tanah. Perpres ini merupakan lanjutan dari amanat pasal 53 dan Pasal 59 UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Dalam Perpres itu diatur mengenai tahapan perencanaan, tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, sampai dengan penyerahan...

Bangunan proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (30/5). (Edwin Dwi Putranto/Republika)

Rabu , 08 Aug 2012, 23:04 WIB