#pns

Sejumlah calon penumpang berjalan menuju bis antar kota antar provinsi (AKAP) di Terminal Bis Pakupatan, Serang, Banten, Sabtu (27/3/2021). Ketua DPP Organisasi Angkutan Darat (Organda) Bidang Angkutan Penumpang Kurnia Lesani Adnan menyatakan para operator angkutan saat ini menunggu petunjuk teknis larangan mudik Lebaran 2021 dan meminta ketegasan pemerintah dalam melarang dan menindak setiap kendaraan pengangkut pemudik Lebaran baik yang berplat kuning maupun berplat hitam untuk mencegah penyebaran COVID-19.

Jumat , 16 Apr 2021, 18:41 WIB

Wagub DKI Minta Masyarakat Tidak Lakukan Mudik "Colongan"

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan mudik "colongan" sebelum penerapan larangan mudik pada tanggal 6-17 Mei 2021. Ariza pun meminta kesadaran...

Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi saat memberikan arahan dalam pelatihan dasar CPNS angkatan III di Hotel Horison, Senin (5/4)

Senin , 05 Apr 2021, 18:47 WIB

PNS Sukabumi Didorong Berinovasi dan Kuasai Teknologi

REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI--Para pegawai negeri sipil (PNS) di Kota Sukabumi didorong untuk menguasai teknologi informasi dan menggulirkan inovasi layanan. Hal ini menyikapi masa pandemi Covid-19 yang memerlukan kecepatan layanan kepada warga dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Hal ini disampaikan Wali Kota Sukabumi, Achmad Fahmi saat pembukaan Pelatihan Dasar CPNS Angkatan III di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 2021 digelar di Hotel...

Selasa , 30 Mar 2021, 15:31 WIB

Siapa Saja ASN yang Wajib Berzakat? Berikut Profilnya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo disebut telah menyetujui...

Sabtu , 27 Mar 2021, 18:45 WIB

Surat Pengangkatan Honorer Jadi PNS tanpa Tes? Ini Faktanya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebuah surat pemberitahuan pengangkatan pegawai honorer menjadi...

Kamis , 25 Mar 2021, 00:25 WIB

Sistem Penerimaan CPNS 2021 Diklaim Sulit Dicurangi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi...

Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi menerima penghargaan top 45 inovasi pelayanan publik terkait program Homecare dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo di Jakarta, Rabu (25/11)

Sabtu , 20 Mar 2021, 14:18 WIB

Pemkot Sukabumi Raih Penghargaan Bidang Kepegawaian dari BKN

Selasa , 16 Mar 2021, 21:15 WIB

Menpan-RB Minta ASN Berinovasi dalam Menyusun Kebijakan

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo (kanan)

Jumat , 05 Mar 2021, 00:48 WIB

Tjahjo Jelaskan Pengalaman Pertama Rekrutmen 1,3 Juta ASN

Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN) Suharmen mengungkapkan, panitia seleksi ASN nasional (panselnas) mulai menyiapkan infrastruktur pelaksanaan seleksi calon ASN tahun 2021. Pada rekrutmen ASN 2021, terdiri dari seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) maupun calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Kamis , 04 Mar 2021, 15:05 WIB

Panselnas Mulai Susun Skema Seleksi ASN 2021

Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama BKN Paryono

Selasa , 23 Feb 2021, 14:57 WIB

PNS Terdampak Banjir Boleh Ajukan Cuti Hingga Satu Bulan

Selasa , 02 Feb 2021, 11:18 WIB

MenPANRB Tegaskan Komitmen Berantas Narkotika di ASN

Kamis , 28 Jan 2021, 12:02 WIB

Wapres Minta 524 Instansi Tingkatkan Sistem Manajemen ASN

Kamis , 21 Jan 2021, 16:44 WIB

Zimbabwe Perintahkan Pegawai Pemerintahan Kerja dari Rumah

Kamis , 07 Jan 2021, 07:05 WIB

Bolos Kerja, Puluhan PNS Aceh Barat Kena Sanksi

Rabu , 06 Jan 2021, 12:45 WIB

Korpri Ajak 4,2 Juta ASN Jadi Agen Perlawanan Covid-19

Selasa , 05 Jan 2021, 23:51 WIB

Satgas Sumenep Tindak Belasan PNS Langgar Protokol Kesehatan

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menegaskan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) bukan pegawai kelas dua di birokrasi Pemerintahan. Bima menegaskan, status dan kedudukan PPPK sama dengan pegawai negeri sipil (PNS) sebagai aparatur sipil negara (ASN).

Selasa , 05 Jan 2021, 12:50 WIB

BKN Tegaskan PPPK Bukan Pegawai Kelas Dua Birokrasi

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir mengatakan, selama libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 pihaknya bakal melakukan pengawasan ketat terhadap seluruh pegawai aparatur sipil negeri (ASN) dan non ASN agar tidak bepergian ke luar kota. Pengawasan itu, kata dia, dilakukan melalui laporan sistem elektronik kinerja (e-kinerja) setiap hari.

Pemprov DKI Awasi Pegawai Agar tidak ke Luar Kota

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir mengatakan, selama libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 pihaknya bakal melakukan pengawasan ketat terhadap seluruh pegawai aparatur sipil negeri (ASN) dan non ASN agar tidak bepergian ke luar kota. Pengawasan itu, kata dia, dilakukan melalui laporan sistem elektronik kinerja (e-kinerja) setiap hari. Dia menyebut, pengetatan pengawasan itu bertujuan untuk...

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan, kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) sebesar 75 persen akan diterapkan pekan ini. Ariza mengungkapkan, kebijakan itu juga berlaku bagi perusahaan swasta untuk mencegah penyebaran virus corona.

Kamis , 17 Dec 2020, 06:55 WIB

Kebijakan WFH 75 Persen Juga Berlaku untuk Swasta

Senin , 14 Dec 2020, 23:45 WIB

Penyederhanaan Birokrasi Perlu Dukungan Penuh Pimpinan K/L

Senin , 14 Dec 2020, 23:30 WIB

Wapres Minta ASN Terus Inovatif dan Mampu Bersaing

Ahad , 29 Nov 2020, 20:46 WIB

Pesan Jokowi untuk Korpri, SOP yang Panjang Harus Diringkas

Ahad , 29 Nov 2020, 19:45 WIB

Hari Korpri, Ketua Umum Ingatkan Empat Pedoman untuk ASN

Keberadaan BP Tapera merupakan amanat dari UU Tapera Nomor 4 Tahun 2016 yang bertujuan untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan. Kebijakan ini juga untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah pertama yang layak dan terjangkau bagi Peserta, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Selasa , 24 Nov 2020, 17:42 WIB

BP Tapera Mampu Penuhi Kebutuhan Rumah Layak Bagi MBR

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo menyimak pertanyaan saat Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2020). RDP tersebut membahas rencana kerja pemerintah tahun 2021 serta tindak lanjut pelaksanaan seleksi CPNS ditengah pandemi COVID-19.

Selasa , 27 Oct 2020, 19:30 WIB

Tjahjo: Banyak ASN Masih Gagal Paham Soal Netralitas

Sebut Polisi Pelindung Cukong China, Pensiunan PNS Pacitan Minta Maaf

Sabtu , 17 Oct 2020, 18:53 WIB

Sebut Polisi Pelindung Cukong, Pensiunan PNS Minta Maaf

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil secara simbolis melantik 318 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) dalam acara yang digelar di Gedung Pakuan, Kota Bandung, akhir pekan ini. Ridwan Kamil melakukan pengambilan sumpah jabatan dan penandatanganan berita acara terhadap lima orang perwakilan PNS yang dilantik. Sementara lainnya menyaksikan secara virtual.

Ahad , 20 Sep 2020, 08:56 WIB

Lantik 318 PNS, Ridwan Kamil Ingatkan Jaga Produktivitas

Gaji ke-13 untuk PNS/TNI-Polri dan Pensiunan

Selasa , 11 Aug 2020, 15:33 WIB

Jangan Simpan Gaji Ke-13, Belanjakan dan Berbagi

Senin , 10 Aug 2020, 17:52 WIB

ASN Tasikmalaya Menanti Gaji Ke-13 yang Belum Cair

PNS saat terima gaji bulanan. (ilustrasi)

Senin , 10 Aug 2020, 09:21 WIB

Gaji Ke-13: Total Anggaran, PNS yang Berhak dan Nominalnya

Kamis , 06 Aug 2020, 23:10 WIB

Pemprov Kalimantan Utara Kekurangan 3.741 PNS

Data pasien covid-19 (ilustrasi). Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) hingga saat ini total 923 PNS yang terinfeksi Covid-19.

Rabu , 29 Jul 2020, 18:39 WIB

BKN: 923 PNS Positif Covid-19, 2.710 Orang Suspek

Ilustrasi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pemerintah kini dapat memberhentikan pegawai negeri sipil (PNS) peserta pemilihan kepala daerah/pemilihan umum dengan tidak hormat jika yang bersangkutan tidak mau mengundurkan diri (resign).

Rabu , 29 Jul 2020, 04:21 WIB

Pemerintah Kini Dapat Berhentikan PNS Peserta Pilkada

Sabtu , 25 Jul 2020, 14:01 WIB

Gaji ke-13 untuk ASN

Sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta saat akan bekerja di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (8/6). Tercatat ada 819 pegawai negeri sipil yang terkonfirmasi positif Covid-19 berdasarkan update Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) hingga Rabu (22/7).

819 PNS Positif Covid-19, 16 Meninggal dalam Tugas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tercatat ada 819 pegawai negeri sipil yang terkonfirmasi positif Covid-19 berdasarkan update Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) hingga Rabu (22/7). Dari 819 PNS, diketahui PNS yang sudah sembuh sebanyak 247 PNS, sehingga jumlah PNS yang belum sembuh sebanyak 530 orang, dan sisanya telah meninggal dunia. "Belum sembuh 530, sudah sembuh 247, meninggal dalam tugas...

Rabu , 22 Jul 2020, 10:55 WIB