#politik-dinasti

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto

Rabu , 26 Aug 2020, 17:44 WIB

Hasto: Sekolah Partai Cara PDIP Siapkan Pemimpin Terbaik

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan pelaksanaan Sekolah Partai adalah bagian dari sistem kaderisasi yang dibangun oleh partai berlambang banteng moncong putih demi menghasilkan...

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof Jimly Asshiddiqie

Senin , 24 Aug 2020, 06:25 WIB

Jimly: Banyak Parpol Terjebak Politik Dinasti

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof Jimly Asshiddiqie menilai banyak partai politik yang muncul pada perjalanan reformasi pada akhirnya justru terjebak pada oligarki dan politik dinasti. "Ada problem internal di dalam partai-partai, partai yang lahir di era reformasi," kata Jimly, saat diskusi daring "Bernegara Seri-1 (Refleksi dan Proyeksi 75 Tahun INDONESIA: Berpolitik, Bernegara, Berkonstitusi)", Ahad (23/8) malam. Sebenarnya,...

Selasa , 11 Aug 2020, 05:31 WIB

Politik Dinasti dan Candu Kekuasaan

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Neni Nur Hayati, Direktur Eksekutif Democracy and...

Rabu , 29 Jul 2020, 17:21 WIB

Keluarga Presiden Maju Pilkada, PAN: Boleh Saja

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah pihak mengkritisi majunya sejumlah orang...

Rabu , 29 Jul 2020, 00:25 WIB

Legislator: Politik Dinasti Buruk Buat Demokrasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR Mardani Ali...

Rabu , 22 Jul 2020, 19:23 WIB

Soal Dinasti Politik, PDIP: Hak Politik tak Bisa Dihilangkan

Bakal calon Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka memberikan keterangan kepada Wartawan saat berada di kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan, Solo, Jawa Tengah, Jumat (17/7/2020). Majunya Gibran di Pilkada 2020 akan menambah varian politik dinasti di Tanah Air.

Senin , 20 Jul 2020, 15:26 WIB

Varian Baru Politik Dinasti di Tanah Air

Selasa , 07 Jul 2020, 21:15 WIB

Cegah Politik Dinasti, Parpol Perlu Uji Publik Calon Pilkada

Ilustrasi Politik. Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Dini Suryani, mendorong partai politik (parpol) agar tidak mengusung figur dari dinasti politik sebagai calon kepala daerah di Pilkada 2020.

Selasa , 07 Jul 2020, 17:50 WIB

Parpol Diminta tak Calonkan Figur Dinasti Politik di Pilkada

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango (kanan), Deputi Penindakan KPK Karyoto (kiri), Juru Bicara KPK Ali Fikri (kanan) saat konferensi pers terkait kegiatan tangkap tangan kasus korupsi terhadap Bupati Kutai TImur di Gedung KPK, Jumat (3/7). KPK menetapkan tujuh tersangka dalam kegiatan tangkap tangan atas kasus korupsi dalam bentuk penerimaan hadiah atau janji terkait pekerjaan infrastruktur di lingkungan Kabupaten Kutai Timur diantaranya Bupati Kutai Timur dan istrinya sekaligus Ketua DPRD Kutai Timur serta, Kepala Bapenda dengan inisial (MUS), Kepala BPKAD (SUR), Kepala DInas PU (ASW), JA dan AM selaku rekanan dengan barang bukti uang tunai senilai Rp170 juta, Saldo tabungan Rp4,8 Miliar, dan sertifikat deposito sebesar Rp1,2 M.

Selasa , 07 Jul 2020, 07:24 WIB

Cengkeram Korupsi di Daerah Politik Dinasti

Tersangka Bupati Kutai Timur Ismunandar (kanan). Praktik politik dinasti yang membuka praktik dugaan korupsi, yakni Bupati Kutai Timur dan istrinya yang Ketua DPRD Kutai Timur Ence UR Firgasih diduga menerima suap.

Selasa , 07 Jul 2020, 03:23 WIB

Politik Dinasti Berujung Korupsi karena Pengawasan Mandek

Ragul Gandhi saat tinggal di rumah orang miskin jelang Pemilu di India.

Selasa , 08 Oct 2019, 04:43 WIB

Mahabarata, 'Nehi': Akhir Kekuasaan Dinasti di India?

Netty Prasetiyani Heryawan. (Republika/Edi Yusuf)

Rabu , 17 May 2017, 15:58 WIB

Korupsi Kerap Terjadi dalam Politik Dinasti? Ini Kata Netty Heryawan

Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (ketiga kanan) didampingi istri, Netty Heryawan (tengah) dan Wakil Gubernur provinsi Jawa Barat Deddy Mizwar (kiri)

Rabu , 17 May 2017, 13:39 WIB

Soal Pencalonan Netty Heryawan, Deddy Mizwar Singgung Politik Dinasti

Rabu , 22 Feb 2017, 16:59 WIB

KPK Awasi Kepala Daerah Berlatar Belakang Dinasti

Pejabat negara rawan terjerat korupsi (ilustrasi).

Selasa , 31 Jan 2017, 22:11 WIB

KPK Dinilai Grogi Tangani Kasus Korupsi Pilkada

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo (tengah),berbincang bersama Wakil Ketua KPK La Ode Muhammad Syarif ( kiri) saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (18/1).

Kamis , 19 Jan 2017, 06:24 WIB

KPK Sarankan Masyarakat Pilih Kepala Daerah Berintegritas

Dinasti Politik di Indonesia Sangat Rentan Korupsi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Dahnil Anzar Simanjuntak menilai, dinasti politik memiliki potensi korupsi. Mereka miskin kapasitas dan bermodal hubungan darah pendahulunya. Itu disampaikan Dahnil menanggapi banyaknya pejabat daerah hasil dari dinasti politik yang tersangkut kasus korupsi. Seperti Bupati Klaten, Sri Hartini dan Ratu Atut Chosiyah di Banten. "Bagi saya seluruh dinasti...

Selasa , 03 Jan 2017, 20:32 WIB

Perempuan Disebut Rawan Menjadi Korban Politik Dinasti

Selasa , 27 Dec 2016, 20:26 WIB

Dahnil Anzar: Politik Dinasti Merampas Demokrasi

Pengamat politik dari Lingkar Madani Ray Rangkuti dalam diskusi terkait Penggantian Antar Waktu (PAW) kepada Setya Novanto di Kantor ICW, Jakarta, Selasa (22/12).

Selasa , 20 Dec 2016, 23:59 WIB

Pengamat: Politik Dinasti Suburkan Praktik Korupsi

Jumat , 09 Dec 2016, 21:33 WIB

BW Sebut Politik Dinasti Lekat dengan Korupsi

Peneliti senior Indonesian Public Institute Karyono Wibowo.

Kamis , 22 Sep 2016, 09:26 WIB

Pengamat: Politik Dinasti Ibarat Pisau Bermata Dua

Petugas menata kotak suara yang akan digunakan untuk pilkada. (ilustrasi)

Kamis , 22 Sep 2016, 07:18 WIB

Pengamat: Politik Dinasti di Pilkada Perlu Diwaspadai

Senin , 07 Dec 2015, 23:29 WIB

Komisi II Akan Ajukan Revisi UU Pilkada

Rabu , 29 Jul 2015, 19:11 WIB

Bawaslu Jateng Ingatkan Pilkada Jangan Dicemari Mahar Politik

Pekerja mengikuti simulasi pemungutan dan penghitungan suara TPS dalam pemilihan kepada daerah (Pilkada) serentak, di Gedung Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Selasa (7/4).

Selasa , 28 Jul 2015, 13:49 WIB

KPU Optimistis Banyak Pasangan Calon Mendaftar di Hari Terakhir

Sabtu , 25 Jul 2015, 07:49 WIB

Calon Boneka Dipastikan Muncul di Pilkada

Kamis , 16 Jul 2015, 09:12 WIB

Daftarkan Kasasi Putusan PTTUN, Djan Faridz Yakin Hakim akan Adil

Wapres JK mendamaikan kubu Agung Laksono dan Aburizal Bakrie.

Rabu , 15 Jul 2015, 07:29 WIB

Agung Laksono Pasrah MK Bolehkan Politik Dinasti

Panglima TNI Jenderal Moeldoko bersama KSAD Jenderal Gatot Nurmantyo melakukan pembaretan ke Presiden Jokowi.

Selasa , 14 Jul 2015, 21:55 WIB

Presiden Jokowi tak Mau Pilkada Serentak Ditunda

Ahad , 12 Jul 2015, 20:21 WIB

Ramadhan Pohan tak Khawatir Kerabat Petahana Ikut Pilkada

Ahad , 12 Jul 2015, 16:31 WIB

Golkar: Kadang Petahana Memang Manfaatkan Kekuasaan

Ahad , 12 Jul 2015, 11:55 WIB

DPR: Putusan MK Dinilai Beri Peluang Munculnya Politik Dinasti

'Jangan Pilih Kerabat Petahanan yang tak Punya Kualitas'

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrat meminta masyarakat jeli dalam memilih calon kepala daerah yang berasal dari keluarga atau kerabat petahana dalam Pilkada serentak Desember mendatang.Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat, Raden Ajeng Ratna Suminar mengatakan calon kepala daerah dari lingkungan keluarga petahana yang maju di Pilkada, harus punya kapasitas yang baik serta integritas untuk memajukan daerah yang dipimpinnya."Tapi kalau sudah...

Pakar hukum Unpar Asep Warlan Yusuf (kanan).

Sabtu , 11 Jul 2015, 01:00 WIB