Reklamasi harus dikelola oleh negara

Reklamasi Harus Dikelola oleh Negara

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Reklamasi dengan skala luasan tertentu harus dikelola oleh negara. Sehingga nilai manfaat bagi rakyat jauh lebih tinggi dibandingkan dengan nilai komersilnya. Sementara yang ada saat ini lebih banyak nampak nilai komersil properti dibandingkan dengan nilai manfaat bagi rakyat.Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron saat melakukan kunjungan kerja ke Pulau Reklamasi di Teluk...

Majelis Hakim membacakan putusan gugatan nelayan, Walhi, dan KNTI terhadap Pemprov DKI Jakarta terkait proyek reklamasi Pulau F, I, K di Ruang Kartika, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur, Kamis (16/3).

Sandiaga: Pencabutan Izin Reklamasi, Kemenangan Rakyat Jakarta

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Sandiaga Uno, mengatakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang mencabut izin reklamasi tiga pulau K, F dan I adalah kemenangan rakyat Jakarta. "Alhamdulillah ini kemenangan rakyat Jakarta, kemenangan kita semua, kemenangan warga yang selama ini tidak merasakan proses yang terbuka dan keadilan," kata Sandiaga di Jakarta Selatan, Jumat. Kemenangan...