#relaksasi-miras

Rabu , 23 Sep 2015, 18:37 WIB

Pelonggaran Penjualan Miras Dinilai Langkah Mundur

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid menilai kebijakan pemerintah terkait adanya pelonggaran dalam aturan penjualanan minuman keras (miras) merupakan satu langkah mundur dalam melindungi rakyat Indonesia. "Karena...

Petugas satpol PP memusnahkan ribuan botol minuman keras (miras) di Silang Monas, Jakarta, Selasa (7/7). (Republika/Yasin Habibi)

Selasa , 22 Sep 2015, 16:16 WIB

PKS Khawatir Penjualan Miras di Daerah Makin Marak

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jazuli Juwaini, menyayangkan adanya pelonggaran penjualan minuman keras yang dilakukan Kementerian Perdagangan (Kemendag). Kemendag memberi keleluasaan daerah untuk menetapkan lokasi penjualan miras. Hal ini merupakan bagian dari paket kebijakan ekonomi pemerintah mengatasi krisis. Ketentuan soal penjualan bir masuk dalam relaksasi atau deregulasi dalam paket ekonomi tersebut."Padahal, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor...

Sabtu , 19 Sep 2015, 13:55 WIB

Relaksasi Regulasi Miras Langgar UU Cukai

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen...

Sabtu , 19 Sep 2015, 10:35 WIB

'Lawan Mafia Miras, Semua Pihak Harus Berjamaah Rapatkan Shaf'

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ustaz Erick Yusuf mengakut tidak tahu...

Jumat , 18 Sep 2015, 17:01 WIB

DPD RI: Kemendag Harus Fokus pada Pelanggaran Distribusi Miras

REPUBLIKA.CO.ID JAKARTA -- Kementerian Perdagangan (Kemendag) berencana untuk melakukan...

Alat berat memusnahkan ribuan botol minuman keras (miras) di Silang Monas, Jakarta, Selasa (7/7). (Republika/Yasin Habibi)

Jumat , 18 Sep 2015, 15:17 WIB

Diduga Ada Mafia Miras di Balik Upaya Pelonggaran

Petugas menghancurkan botol-botol miras hasil sitaan di halaman Polres Jakarta Selatan, Rabu (10/6).(Republika/Wihdan Hidayat)

Jumat , 18 Sep 2015, 10:37 WIB

Ini Mudharat Jika Aturan Peredaran Miras Dipermudah

Jumat , 18 Sep 2015, 10:10 WIB

'MUI tak Pernah Kompromi dengan Miras'

Kamis , 17 Sep 2015, 19:21 WIB

Fahira Idris Minta Jokowi Cabut Aturan Pelonggaran Miras

Kamis , 17 Sep 2015, 17:50 WIB

Jokowi Diminta Cabut Aturan Pelonggaran Miras

Aktivis antikorupsi Dahnil Anzar Simanjuntak.

Kamis , 17 Sep 2015, 15:32 WIB

Soal Miras, Pemerintah Diminta Belajar dari Amerika dan Eropa

Kamis , 17 Sep 2015, 14:14 WIB

Pemuda Muhammadiyah: Miras Sumber Kejahatan

Kamis , 17 Sep 2015, 00:34 WIB

Soal Miras, Perdagangan tak Boleh Langgar Etika

Menteri Perdagangan Thomas Lembong memberi keterangan pers mengenai hasil kunjungannya bersama presiden Joko Widodo ke Timur Tengah beberapa waktu lalu di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu (16/9).

Rabu , 16 Sep 2015, 19:49 WIB

Thomas Lembong Masih Bungkam Soal Perubahan Aturan Miras

Rabu , 16 Sep 2015, 18:19 WIB

Soal Miras, Mendag Jangan Langgar Etika

Rabu , 16 Sep 2015, 16:56 WIB

Pemuda Muhammadiyah Tolak Keras Pelonggaran Aturan Miras

Mendagri Tjahjo Kumolo (kiri) bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan (kedua kanan) memberikan keterangan kepada wartawan seusai mengadakan pertemuan dengan Pimpinan KPK di Jakarta, Jumat (21/8).

Rabu , 16 Sep 2015, 16:44 WIB

Mendagri Jelaskan Soal Perubahan Aturan Miras

Aksi unjuk rasa massa Front Pembela Islam (FPI) di Bunderan Hotel Indonesia, Jakarta, beberapa waktu lalu. (Antara/Reno Esnir)

FPI Tegas Menolak Pelonggaran Miras

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana Kementerian Perdagangan yang akan merivisi peraturan menteri terkait perdagangan minuman beralkohol atau minuman keras (Miras) ditolak tegas oleh organisasi masyarakat, Front Pembela Islam (FPI). Menurut FPI, Miras tidak boleh beredar bebas karena akan merusak kemaslahatan umat.Imam Besar DPD FPI DKI Jakarta, Abdul Musyin Alatas menilai, semestinya Kementerian Perdagangan tidak merevisi aturan tersebut. Sebab, minuman beralkohol...

Rabu , 16 Sep 2015, 08:45 WIB

Pelonggaran Aturan Penjualan Minol Suatu Kemunduran

Minuman beralkohol di minimarket. (Prayogi/Republika)

Rabu , 16 Sep 2015, 07:22 WIB

Pemerintah Harus Konsisten Terhadap Pembatasan Peredaran Minol

Selasa , 15 Sep 2015, 23:23 WIB

Peredaran Minol Sebaiknya Diatur di Tingkat Pusat

Selasa , 15 Sep 2015, 19:58 WIB

DPR Minta Peredaran Minol Diatur dari Pusat

Selasa , 15 Sep 2015, 19:28 WIB

DPD RI akan Kawal Relaksasi Penjualan Minol

Gubernur Banten Rano Karno berpose untuk wartawan sebelum diambil sumpahnya saat acara pelantikan di Istana Negara, Rabu (12/8).

Selasa , 15 Sep 2015, 18:30 WIB

Terkait Peraturan Minol, Banten Tunggu Kepastian Pusat

Selasa , 15 Sep 2015, 17:33 WIB

AM Fatwa: Keputusan Rahmat Gobel Terkait dengan Minol Sudah Tepat

Selasa , 15 Sep 2015, 11:56 WIB

Longgarkan Peredaran Alkohol, Peraturan Dirjen Harus Ditolak

Selasa , 15 Sep 2015, 09:10 WIB

DPD Pertanyakan Kebijakan Mendag Terkait Minol

Pemusnahan Miras Ilegal: Alat berat memusnahkan ribuan botol minuman keras (Miras) di Silang Monas, Jakarta, Selasa (7/7).

Selasa , 15 Sep 2015, 01:31 WIB

Penjual Miras di Bandar Lampung Wajib Kantongi Izin

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Senin , 14 Sep 2015, 18:26 WIB

Ahok: Tidak Perlu Pelarangan Minol

Senin , 14 Sep 2015, 17:29 WIB

Pusat Diminta tak Lepas Tangan Soal Aturan Miras

Seorang anak melihat sebuah poster antimiras pada aksi Gerakan Anti Miras (minuman keras) Nasional di Car Free Day (CFD) kawasan Dago, Bandung, Ahad (19/1). (Republika/Edi Yusuf)

Senin , 14 Sep 2015, 13:45 WIB

Fahira: Pelonggaran Miras Itu Paket Kebijakan Produsen Minuman Keras

Senin , 14 Sep 2015, 12:50 WIB

Longgarkan Aturan, Pemerintah Bela Produsen Miras

Senin , 14 Sep 2015, 12:21 WIB

Fahira Idris akan Temui Mendag Soal Pelonggaran Peraturan Miras

Tokoh masyarakat melemparkan miras saat pemusnahan ribuan liter minuman keras.

Senin , 14 Sep 2015, 11:43 WIB

Muhammadiyah: Miras Sumber Kejahatan

Petugas merazia minuman beralkohol yang dijual di sebuah minimarket di Kota Madiun, Jumat (30/1).

Ditinggal Gobel, Kemendag Longgarkan Aturan Penjualan Bir

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perdagangan dalam waktu dekat akan merelaksasi Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 04/PDN/PER/4/2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A."Intinya, Peraturan Dirjen Dagri yang mengatur khusus daerah wisata yang ada peraturan daerahnya itu, akan direlaksasi dan dikembalikan ke kabupaten kota untuk lokasi mana saja yang boleh (menjual), dan tidak...

Prev Next

close ×