#uu-ciptaker

Senin , 16 Nov 2020, 15:05 WIB

DPR Sebut Perbaikan Typo UU Ciptaker Diperbolehkan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mengatakan, perbaikan kesalahan penulisan atau typo dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tetang Cipta Kerja masih diperbolehkan. Asalkan, ia mengatakan, perbaikan...

Cecep Darmawan, Guru Besar UPI dan Wakil Ketua ICMI Orwil Jawa Barat

Ahad , 15 Nov 2020, 09:06 WIB

Saran Guru Besar UPI kepada Penolak UU Cipta Kerja

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Kebijakan Publik Prof. Cecep Darmawan menganggap lumrah dalam negara hukum untuk uji materi suatu Undang-Undang. Termasuk terhadap UU Cipta Kerja.“Yang barangkali menemukan pasal-pasal dalam UU Cipta Kerja yang dianggap bermasalah (bertentangan) dengan beberapa pasal dalam UUD 1945, maka ajukan uji materi di MK. Di negara hukum, uji materi adalah hal yang lumrah dilakukan.” kata Cecep...

Sabtu , 14 Nov 2020, 20:28 WIB

Dosen IPB: UU Ciptaker Berdampak pada Kehalalan Produk UMK

IHRAM.CO.ID,JAKARTA -- Peneliti penyembelihan halal di Halal Science Center...

Jumat , 13 Nov 2020, 14:27 WIB

Pemda Jabar Harap UU Ciptaker Atasi Tumpang Tindih Kebijakan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan...

Jumat , 13 Nov 2020, 10:27 WIB

Puan Ungkap Alasan Matikan Mik Saat Rapur UU Ciptaker

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR RI Puan Maharani mengaku,...

Kamis , 12 Nov 2020, 19:40 WIB

KADIN: Hanya Jokowi Berani Hadapi Pro-Kontra UU Ciptaker

Gedung Pengadilan Negeri Medan, Sumatra Utara.

Rabu , 11 Nov 2020, 23:30 WIB

Pengadilan Tolak Praperadilan Ketua KAMI Medan

Ketua Departemen Ekonomi CSIS Yose Rizal Damuri (kiri) meyakini Omnibus Law UU Cipta Kerja atau Ciptaker mampu menjadi solusi kunci dalam mengatasi persoalan ekonomi Indonesia.

Rabu , 11 Nov 2020, 12:46 WIB

Pengamat: UU Cipta Kerja Jadi Solusi Atasi Persoalan Ekonomi

Ilustrasi Omnibus Law. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerima masukan soal prediksi bahwa keberadaan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja bisa menurunkan jumlah pendapatan asli daerah (PAD).

Selasa , 10 Nov 2020, 18:55 WIB

Kemendagri Terima Masukan Soal UU Ciptaker Bisa Turunkan PAD

Selasa , 10 Nov 2020, 03:21 WIB

Baleg optimistis UU Ciptaker akan Pulihkan Kondisi Ekonomi

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Puan Maharani

Senin , 09 Nov 2020, 15:20 WIB

Puan Ingatkan DPR Kawal Aturan Turunan UU Ciptaker

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal

Senin , 09 Nov 2020, 14:39 WIB

KSPI Dorong DPR Legislative Review UU Cipta Kerja

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal melakukan orasi saat unjuk rasa buruh (ilustrasi)

Senin , 09 Nov 2020, 06:47 WIB

Sekitar 1.000-an Buruh akan Unjuk Rasa di DPR Siang Ini

Ahad , 08 Nov 2020, 20:41 WIB

UU Cipta Kerja Dinilai Untungkan Pengusaha dan Pekerja

Ilustrasi Omnibus Law. Perubahan lagi antara pemerintah dan DPR, tanpa melalui proses yang dalam aturan pembentukan perundangan berpotensi membuat UU Cipta Kerja berpotensi cacat hukum.

Ahad , 08 Nov 2020, 13:52 WIB

UU Cipta Kerja Berpeluang Cacat Hukum

Sejumlah buruh berunjuk rasa di depan Kawasan Industri Rancaekek, Jalan Raya Rancaekek, Kabupaten Bandung, Kamis (22/10). Dalam unjuk rasa tersebut mereka menolak pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja dan menuntut DPR RI dan Pemerintah untuk membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait pencabutan UU Ciptaker karena UU tersebut dianggap tidak berpihak kepada rakyat. Foto: Abdan Syakura/Republika

Sabtu , 07 Nov 2020, 22:31 WIB

PPI Turki dan Dunia Kritik UU Ciptaker Saat Kunker DPR

Sabtu , 07 Nov 2020, 20:36 WIB

Wajarkah Presiden tak Baca Apa yang Ditandatangani?

Executive Director of Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago.

Setneg Diminta Evaluasi Usai Temuan Salah Tik UU Ciptaker

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago meminta Sekertariat Negara (Setneg) melakukan evaluasi mendalam pasca temuan salah tik Undang-Undang (UU) nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pangi menyayangkan lembaga setinggi Setneg bisa melakukan kesalahan semacam itu. Pangi memantau pihak Istana Kepresidenan sudah mengakui adanya kesalahan tik UU Cipta Kerja ketika ditandatangani Presiden Joko Widodo. Hal ini tentunya sangat memalukan Indonesia di...

Juru Bicara Wakil Presiden, Masduki Baidlowi.

Jumat , 06 Nov 2020, 17:50 WIB

Jubir: Wapres Terima Banyak Keluhan dan Aspirasi UU Ciptaker

Massa aksi yang tergabung dalam serikat buruh dan mahasiswa melakukan aaksi penolakan terhadap pengesahan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (22/10). Dalam aksi tersebut massa aksi menuntut Presiden Joko Widodo untuk mencabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap merugikan masyarakat dan buruh. Republika/Thoudy Badai

Jumat , 06 Nov 2020, 17:21 WIB

Stafsus Milenial Minta Mahasiswa Ikut Susun PP Omnibus Law

Pakar tata negara Profesor Yusril Ihza Mahendra.

Jumat , 06 Nov 2020, 11:00 WIB

Yusril: Wajar Presiden tidak Baca yang Ditandatangani

Anggota Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIY menggelar Topo Pepe di Titik Nol Yogyakarta, Senin (2/11). Aksi mereka ini menuntut Gubernur DIY untuk memberikan upah minimum provinsi DIY 2021 yang layak. Saat ini UMP DIY sebesar Rp 1,765 juta merupakan terendah di Indonesia. Selain itu, mereka juga menuntut pencabutan UU Cipta Kerja.

Jumat , 06 Nov 2020, 10:22 WIB

Buruh Meminta UU Ciptaker Dicabut atau Dibatalkan

Jumat , 06 Nov 2020, 10:04 WIB

UU Ciptaker yang Malang: Saran kepada Presiden dan DPR

Jumat , 06 Nov 2020, 03:27 WIB

Pemerintah Diharapkan Segera Buat Aturan Turunan UU Ciptaker

Jumat , 06 Nov 2020, 03:16 WIB

Baleg DPR Tegaskan UU CIptaker untuk Melindungi Pekerja

Guru Besar Universitas Padjadjaran Susi Dwi Harijanti (tengah). (ilustrasi)

Jumat , 06 Nov 2020, 00:13 WIB

Guru Besar Unpad: Salah Tik UU Ciptaker Bisa Perkuat Gugatan

Bunyi Pasal 2 Nomor 3 UU Minyak dan Gas di dalam UU Cipta Kerja mendapat sorotan warganet.

Kamis , 05 Nov 2020, 19:43 WIB

Salah Ketik Bukti Penyusunan UU Cipta Kerja Cacat Prosedural

Kamis , 05 Nov 2020, 17:19 WIB

Mahfud akan Bentuk Tim Tampung Masalah UU Ciptaker

Tiga Hakim Konstitusi Manahan M. P. Sitompul (kiri), Saldi Isra (tengah) dan Suhartoyo (kanan) bersiap dalam sebuah sidang di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta. (ilustrasi)

Kamis , 05 Nov 2020, 17:04 WIB

Peringatan Hakim MK pada Sidang Perdana Gugatan UU Ciptaker

Akbar (kiri) didampingi Direktur LAZ Al-Hilal Iwan Setiawan (kanan) membaca Al-Quran di Kantor Pusat Pesantren Yatim Al-Hilal, Jalan Gegerkalong Hilir, Kota Bandung, Rabu (4/11). Muhammad Al-Gifari atau Akbar yang sehari-hari menjadi pemulung tersebut kini menjadi sosok yang viral dan menjadi perhatian masyarakat karena fotonya yang sedang membaca Al-Quran saat menunggu hujan reda di Jalan Braga, Kota Bandung. Foto: Abdan Syakura/Republika

Kamis , 05 Nov 2020, 15:35 WIB

Top 5 News: Kepulangan HRS, Hingga Pemulung Baca Alquran

Kamis , 05 Nov 2020, 15:08 WIB

Bupati Tangerang Harap UU CIptaker Segera Diterapkan

Gedung Mahkamah Konstitusi. Hakim MK memberi sejumlah catatan perbaikan kepada Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS) selaku pemohon uji materi UU Ciptaker.

Kamis , 05 Nov 2020, 14:58 WIB

Catatan Hakim MK Terhadap Permohonan Uji Materi UU Ciptaker

Kamis , 05 Nov 2020, 10:27 WIB

Demokrat Pertimbangkan Revisi UU Cipta Kerja

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Willy Aditya

Kamis , 05 Nov 2020, 04:02 WIB

Baleg DPR: Kesalahan Redaksional UU Ciptaker Bisa Diperbaiki

PKS Tetap Desak Jokowi Keluarkan Perppu Ciptaker

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak memilih Opsi Legislative Review atau uji legislasi terhadap UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker). PKS lebih mendorong agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang membatalkan diundangkannya UU tersebut. "PKS cenderung tidak memilih opsi Legilative Review," kata Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati, yang...

Ketua Majelis Hakim Mahkamah (MK) Konstitusi Anwar Usman (tengah) didampingi anggota Majelis Hakim MK Aswanto (kiri) dan Wahiduddin Adams (kanan) dalam sebuah sidang di gedung MK, Jakarta. (ilustrasi)

Rabu , 04 Nov 2020, 23:01 WIB