Proses pembuatan KTP-el (ilustrasi). Direktur Jenderal Pajak menyebutkan bahwa perkembangan integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sudah 82 persen.

Dirjen Pajak: Integrasi NIK dan NPWP Telah 82 Persen

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI Suryo Utomo menyebutkan bahwa perkembangan integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sudah 82 persen terpadankan. Diharapkan seluruh proses pemandangan selesai pada 2024. "Bahwa integrasi antara NIK dan NPWP sudah di posisi 82 persen confirmed terpadankan, memang ada beberapa yang masih belum. Dan ini masih kami lakukan...

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengusulkan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan agar nantinya mengungkapkan calon kepala daerah maupun calon anggota legislatif yang sudah membayar pajak dan yang belum. Ini disampaikan Tito untuk mendorong kepatuhan pajak para kandidat peserta Pemilu 2024 maupun Pilkada 2024.

Mendagri Usulkan Ditjen Pajak Ungkap Calon Kepala Daerah Belum Bayar Pajak

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan agar nantinya mengungkapkan calon kepala daerah maupun calon anggota legislatif yang sudah membayar pajak dan yang belum. Ini disampaikan Tito untuk mendorong kepatuhan pajak para kandidat peserta Pemilu 2024 maupun Pilkada 2024. "Kewajiban pajak ini kalau bisa dibuat transparan, nanti Ditjen Pajak Kemenkeu bisa sampaikan juga siapa...