#yasonna-hamonangan-laoly

Yasonna Laoly menceritakan isi pertemuannya dengan Presiden Jokowi, sehari sebelum reshuffle kabinet pada Senin (19/8/2024).

Selasa , 20 Aug 2024, 11:46 WIB

Yasonna Ceritakan Isi Pertemuannya dengan Jokowi Sehari Sebelum Reshuffle

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Mantan menteri hukum dan hak asasi manusia (menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly menceritakan isi pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) satu hari sebelum reshuffle atau perombakan kabinet....

Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi, Djarot Saiful Hidayat.

Senin , 19 Aug 2024, 18:39 WIB

PDIP Pertanyakan Pelantikan Menteri Baru tanpa Dihadiri Presiden Terpilih Prabowo

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPP PDIP mengendus masalah besar yang sedang terjadi di balik keputusan reshuffle kabinet atas Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly dan Menteri ESDM Arifin Tasrif. Padahal pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin tak sampai dua bulan lagi tersisa. "PDIP tak bisa menolak atau menyetujui keputusan presiden itu karena hak reshuffle kabinet adalah hak prerogatif seorang presiden. Namun, dari sisi penilaian terhadap sebuah...

Senin , 19 Aug 2024, 13:05 WIB

Analisis Politkus PDIP Mengapa Yasonna Diganti, Ada Upaya Mengendalikan Golkar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus...

Senin , 19 Aug 2024, 11:55 WIB

Mengapa Yasonna Diganti? Pengamat: Ada Hubungan dengan Jabatan Ketum Megawati

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Ernesto...

Senin , 19 Aug 2024, 08:30 WIB

Yasonna Digeser, PKB Digoyang, dan Anies Dikucilkan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo mengganti sejumlah Menteri...

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto tidak masalah Presiden Jokowi mengganti kader PDIP di kabinet.

Ahad , 18 Aug 2024, 15:15 WIB

PDIP tidak Masalah Kadernya Didepak dari Kabinet

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) RI Yasonna Hamonangan Laoly.

Jumat , 05 Jan 2024, 13:35 WIB

Yasonna Sebut Alvin Lim Hoaks Soal Ferdy Sambo tak Ada di Lapas Salemba

Kamis , 07 Dec 2023, 15:43 WIB

Menteri Yasonna Serahkan Nasib Wamenkumham ke Presiden Jokowi

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly menghampiri kerumunan wartawan di Ruang Rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/11/2023).

Selasa , 21 Nov 2023, 20:27 WIB

Ribka Tjiptaning PDIP Kesal Menkumham Yasonna Telat Datang Rapat di DPR

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H Laoly mengapresiasi DKI Jakarta sebagai provinsi pertama dengan pencapaian 100 persen Kelurahan Sadar Hukum.

Sabtu , 07 Oct 2023, 06:26 WIB

DKI Jakarta Jadi Provinsi Pertama Capai 100 Persen Kelurahan Sadar Hukum

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Hamonangan Laoly.

Selasa , 02 May 2023, 12:58 WIB

Menkumham: Tuduhan Anak Saya Terlibat Bisnis Lapas Bohong

Selasa , 02 May 2023, 12:15 WIB

Yasonna Bantah Anaknya Kuasai Bisnis Lapas, Tuding Tio Pakusadewo Melanggar Berat

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Edward Omar Sharif Hiariej alias Prof Eddy.

Selasa , 02 May 2023, 11:41 WIB

Dugaan Anak Yasonna Monopoli Bisnis di Lapas, Begini Tanggapan Wamenkumham

Jumat , 28 Apr 2023, 13:14 WIB

Menkumham: Sipir Rajabasa yang Pamer Harta Ditarik ke Kemenkumham Lampung

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly menjawab pertanyaan wartawan saat rakor teknis terkait kekayaan intelektual di Bali pada Senin (31/10).

Selasa , 04 Apr 2023, 12:20 WIB

Meski Satu Kabinet dengan Moeldoko, Menkumham: Kami Tergugat Soal Demokrat

Menkumham Yasonna H Laoly dan Menteri Hukum Federasi Rusia, Konstantin Chuichenko.

Sabtu , 01 Apr 2023, 16:45 WIB

Tangkal Kejahatan Transnasional, RI-Rusia Sepakati Perjanjian Ekstradisi

Silmy Karim resmi menjabat direktur jenderal (dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Rabu , 04 Jan 2023, 11:38 WIB

Yasonna Lantik Silmy Karim Jadi Dirjen Imigrasi Kemenkumham

Menkumham Klaim Pemerintah Hormati Putusan MK Soal UU Cipta Kerja

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly menegaskan, pemerintah dan DPR menghormati, mematuhi, serta akan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dengan sebaik-baiknya. MK dalam putusannya menganggap UU Cipta Kerja inkonstitusional. "Tindak lanjut putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tersebut perlu segera dilakukan oleh Pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum," kata...