#51-pegawai-kpk-dipecat

Penyedik senior KPK Novel Baswedan bersama pegawai KPK lainnya yang dinyatakan tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Kamis , 30 Sep 2021, 11:25 WIB

Pemecatan 57 Pegawai Berdampak ke Kinerja KPK

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Sebanyak 57 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) akan dihentikan akhir September ini. Berbagai usaha dilakukan pegawai untuk bisa kembali mengabdi di KPK,...

Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi. Fachrul Razi menilai langkah Kapolri merekrut pegawai KPK yang tidak lulus TWK adalah solusi yang baik dan patut didukung.

Kamis , 30 Sep 2021, 06:52 WIB

Kapolri Ajak 56 Pegawai KPK Gabung Kepolisian Harus Didukung

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi, mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengajak 56 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) gabung ke kepolisian. Menurutnya langkah tersebut harus didukung. "Niat baik ini harus diapresiasi, dan DPD RI sangat mendukung atas langkah ini. Permasalahan nantinya ada yang tidak bersedia direkruet, itu masalah...

Kamis , 30 Sep 2021, 00:03 WIB

Kapolri Tawarkan Novel Cs Jadi ASN Polri, Ini Kata Ombudsman

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Ombudsman RI Mokh Najih menyambut...

Rabu , 29 Sep 2021, 14:19 WIB

Pegawai KPK: Tawaran Kapolri Tegaskan Ada Masalah dalam TWK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pegawai nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),...

Rabu , 29 Sep 2021, 08:49 WIB

Mahfud: Kontroversi Pegawai KPK Bisa Diakhiri

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menko Polhukam Mohammad Mahfud MD mengatakan...

Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) dan Gerakan Selamatkan KPK menggelar aksi unjuk rasa di sekitar Gedung Merah Putih KPK di Jakarta, Senin (27/9/2021). Aksi demonstrasi itu menuntut pembatalan pemecatan 56 pegawai KPK yang gagal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pada 30 September mendatang.

Selasa , 28 Sep 2021, 10:47 WIB

Jokowi Didesak Batalkan Pemecatan 57 Pegawai KPK

BEM SI Ultimatum Jokowi/ Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Indonesia (BEM SI) menggelar demonstrasi di Jalan Gatot Subroto di Jakarta, Indonesia pada 01 Oktober 2019. Dalam aksinya mereka meminta kepada pemerintah untuk membatalkan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Rancangan Undang Undang Hukum Pidana.

Jumat , 24 Sep 2021, 06:01 WIB

Bem SI Ultimatum Jokowi Soal Pemecatan 57 Pegawai KPK

Selasa , 21 Sep 2021, 13:18 WIB

Soal Pemecatan, KPK Akui tak Beri Pesangon 57 Pegawai

Selasa , 21 Sep 2021, 13:05 WIB

Pegawai KPK Merasa Didzalimi

Sejumlah Pegawai KPK (nonaktif) bersama Solidaritas Masyarakat Sipil, melakukan aksi damai di depan Gedung ACLC - KPK, Jakarta, Jumat (17/9/2021). Dalam aksi tersebut mereka menulis surat kepada Presiden untuk menepati jainjinya untuk memberantas korupsi di Indonesia salah satunya dengan membatalkan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang memecat 57 pegawai KPK berintegritas karena dinilai sebagai bentuk pelemahan pemberantasan korupsi.

Ahad , 19 Sep 2021, 17:32 WIB

Komnas HAM Soroti Waktu Pemecatan Pegawai KPK 30 September

Jumat , 17 Sep 2021, 21:05 WIB

In Picture: Aksi Dukungan Kantor Darurat KPK

Jumat , 17 Sep 2021, 18:54 WIB

Pegawai nonaktif KPK: Kami tidak akan Menyerah

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago.

Jumat , 17 Sep 2021, 16:34 WIB

Kisruh KPK, Pengamat: Presiden Terkesan 'Cuci Tangan'

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan (kanan) dan Kasatgas Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Harun Al Rasyid (kiri)

Jumat , 17 Sep 2021, 15:41 WIB

Pegawai Nonaktif KPK Masih Berharap Dibela Jokowi

Jumat , 17 Sep 2021, 15:12 WIB

Pengamat Bandingkan Sikap Jokowi dan SBY dalam Bela KPK

Jumat , 17 Sep 2021, 14:20 WIB

Akademisi: Cepat atau Lambat KPK akan Ditinggalkan Rakyat

Jumat , 17 Sep 2021, 14:01 WIB

Pengamat: Pemecatan Pegawai Turunkan Kepercayaan pada KPK

KPK Abaikan Komnas HAM/Seorang pegawai KPK Yudi Purnomo berjalan keluar sambil membawa peralatan pribadi dari meja kerjanya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (16/9/2021). KPK memberhentikan 57 pegawai yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) saat alih status menjadi ASN per 30 September 2021.

KPK Abaikan Komnas HAM, Ombudsman dan Suara Publik

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersikeras tetap memberhentikan sisa pegawainya yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) di tengah polemik alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Sikap KPK yang berlawanan dengan aspirasi masyarakat sipil ini, memposisikan seolah pimpinan KPK tidak mendengar suara publik.Direktur Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Eko Riyadi mengatakan...

Kamis , 16 Sep 2021, 19:47 WIB

KPK Pecat Pegawai, Mardani: Pemberantasan Korupsi Dibajak

Pegawai KPK yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) Yudi Purnomo menunjukan kartu identitas pegawai saat meninggalkan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (16/9). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memberhentikan sebanyak 56 pegawai KPK yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam proses alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tanggal 30 September mendatang.

Kamis , 16 Sep 2021, 18:23 WIB

In Picture: KPK Pecat Pegawai yang Tidak Lulus TWK Per 30 September

Mantan pimpinan KPK Saut Situmorang (kanan) bersama penyidik nonaktif KPK Novel Baswedan (kiri) menuliskan surat untuk presiden saat mengikuti aksi anti korupsi di Jakarta, Rabu (15/9/2021). Aksi tersebut berlangsung sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia, serta meminta Presiden Joko Widodo untuk membatalkan pemecatan 57 pegawai KPK yang selama ini memiliki integritas tinggi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kamis , 16 Sep 2021, 17:22 WIB

Menunggu Sikap Presiden Pascarekomendasi Ombudsman Soal KPK

Kamis , 10 Jun 2021, 14:03 WIB

KPK Penuhi Panggilan Ombudsman Terkait TWK

Kamis , 10 Jun 2021, 01:57 WIB

Publik Diminta Melihat Kepentingan KPK ke Depan

Rabu , 09 Jun 2021, 22:43 WIB

Polemik TWK Dinilai Bisa Ganggu Kinerja KPK

Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Choirul Anam

Rabu , 09 Jun 2021, 15:54 WIB

Komnas HAM Panggil Ulang Pimpinan KPK

Selasa , 08 Jun 2021, 20:09 WIB

Pengamat : 75 Pegawai KPK Punya Hak untuk Diangkat Jadi ASN

Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Choirul Anam memberikan keterangan kepada wartawan terkait tidak dipenuhinya undangan pemeriksaan oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (8/6/2021). Komnas HAM memberikan kesempatan kedua kepada Ketua KPK Firli Bahuri untuk dapat hadir memberikan keterangan terkait dugaan pelanggaran HAM terhadap 75 pegawai KPK yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pada Rabu (9/6).

Selasa , 08 Jun 2021, 16:32 WIB

Choirul: Komnas HAM Belum Buat Kesimpulan Soal TWK KPK

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri

Selasa , 08 Jun 2021, 16:28 WIB

51 Pegawai KPK Berstatus TMS Bakal Dipecat November 2021

Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo

Jumat , 04 Jun 2021, 00:02 WIB

75 Pegawai KPK Tetap Bekerja Meski tak Dilantik Jadi ASN

Rabu , 02 Jun 2021, 23:06 WIB

Pengamat LIPI: Pegawai Jadi ASN Buat KPK Bebas Kepentingan

Novel Baswedan (kanan) menjadi salah satu pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan.

Rabu , 02 Jun 2021, 20:10 WIB

Ini Daftar Nama Pegawai KPK tidak Lolos Tes Wawasan TWK

Selasa , 01 Jun 2021, 00:02 WIB

KPK Pastikan Lantik 1271 Pegawai Jadi ASN Siang Hari Ini

Ketua Umum (Ketum) PP Muhammadiyah, Prof Dr Haedar Nasir

Senin , 31 May 2021, 21:26 WIB

PP Muhammadiyah: Jangan Ada Kepentingan untuk Melemahkan KPK

Komisioner Komnas HAM Mohammad Choirul Anam (kedua kiri)

Senin , 31 May 2021, 19:07 WIB

Komnas HAM: Hentikan Stigma 75 Pegawai KPK tak Pancasilais

WP KPK: Pegawai TMS Hingga Kini Belum Dapat Hasil TWK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) Yudi Purnomo mengungkapkan bahwa hingga kini pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) belum mendapatkan hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) mereka. Yudi mengatakan, pegawai hanya diinformasikan kalau mereka tidak lolos TWK. "Bahwa sampai dengan hari ini kami sama sekali belum pernah mendapatkan hasil tes wawasan kebangsaan kami seperti apa...

Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana (kiri)

Senin , 31 May 2021, 17:37 WIB