Kredit (ilustrasi)

Senin , 30 Sep 2013, 16:53 WIB

Himbara: LTV KPR Tantangan Industri Perbankan

Kredit (ilustrasi)

Senin , 30 Sep 2013, 15:45 WIB

BI Yakin Aturan Uang Muka KPR Tekan Spekulasi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Kamis , 26 Sep 2013, 15:18 WIB

OJK: RPP Pungutan Dalam Tahap Finalisasi

Kantor Kementerian BUMN

Rabu , 25 Sep 2013, 14:13 WIB

Aturan 'Hedging' BUMN Segera Terbit

Pekerja menyelesaikan pembangunan sebuah proyek perumahan.   (ilustrasi)

Jumat , 20 Sep 2013, 15:31 WIB

BI Perbolehkan KPR untuk Inden Rumah Pertama

SKK Migas

Rabu , 11 Sep 2013, 10:57 WIB

SKK Migas Larang Pegawainya Rangkap Jabatan

Pembangkit listrik, ilustrasi

Pemerintah Keluarkan Aturan Pembelian Listrik Berbasis Sampah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 tahun 2013 tentang Pembelian Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dari pembangkit listrik berbasis sampah kota. Hal ini sebagai bentuk insentif untuk mendorong minat investor dalam pengembangan pembangkit listrik berbasis sampah kota.Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian...

Bendera India (Ilustrasi).

Rabu , 17 Jul 2013, 10:47 WIB

India Perlonggar Aturan Investasi Asing

Gadai emas

Rabu , 10 Jul 2013, 06:49 WIB

Animo Gadai Emas Berkurang

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada)

Kamis , 04 Jul 2013, 20:33 WIB

Baliho Pilgub Tidak Menyalahi Aturan

Bank Negara Malaysia

Ahad , 23 Jun 2013, 14:29 WIB

Malaysia Keluarkan Aturan Baru Keuangan Syariah

Minuman beralkohol (ilustrasi).

Kamis , 20 Jun 2013, 23:57 WIB

Aturan Minol Bisa Diubah

Menkes Nafsiah Mboi

Jumat , 14 Jun 2013, 16:33 WIB

Regulasi Tenaga Kesehatan Asing Akan Diatur

Chatib Basri

Ahad , 09 Jun 2013, 14:31 WIB

Menkeu: Aturan LCGC Tekan Subsidi BBM

Gadai emas

Kamis , 11 Apr 2013, 08:10 WIB

Dampak Aturan BI, Gadai Emas Turun Rp 3 Triliun

Gedung Bank Indonesia di Jakarta.

Rabu , 10 Apr 2013, 08:00 WIB

BI Perbarui Aturan Valas

Pengumuman SNMPTN akan dilakukan via onlines.

Perlu Aturan Khusus Mengawasi Joki ke Perguruan Tinggi

REPUBLIKA.CO.ID,SLEMAN -- Maraknya kasus penggunaan jasa joki untuk masuk perguruan tinggi semakin sulit terkontrol. Karena itu, Pemerintah harus mempunyai undang-undang (UU) khusus sebagai landasan hukum yang mengatur perkara tersebut.Hal itu diungkapkan oleh Kepala Satuan (Kasat) Resor Kriminal (Reskrim) Polres Sleman, Ajun Komisaris Polisi Heru Muslimin. Sebab, menurutnya, akan sulit menjerat pelaku joki tersebut bila unsur pidananya belum terpenuhi. "Akhirnya,...