
Jumat , 22 Mar 2024, 11:00 WIB
Pj Gubernur Jabar Bey Terapkan Aturan Gedung Sate Bebas Kendaraan Bermotor Setiap Jumat

Kamis , 21 Mar 2024, 09:47 WIB
Buruh di Jabar Terus Berdemo, Pj Gubernur Bey Tetap tak akan Terbitkan Kepgub Skala Upah

Rabu , 20 Mar 2024, 15:44 WIB
Jelang Pilkada, KPK Nilai Perlu Ada Aturan Pelarangan Penyaluran Bansos

Jumat , 15 Mar 2024, 13:15 WIB
Mudik Lebaran 2024, Ini Jadwal Pemberlakuan Aturan Satu Arah, Contraflow, dan Ganjil Genap

Sabtu , 09 Mar 2024, 22:36 WIB
Pansus 9 DPRD Kota Bandung Sebut Tempat yang Diperbolehkan Jual Minol Ada Aturannya

Jumat , 26 Jan 2024, 15:58 WIB
Pj Gubernur Bey Minta Program Sertifikasi Tanah PTSL Tak Bebankan Masyarakat

Selasa , 29 Aug 2023, 08:17 WIB
Aturan Makan Anggota Kerajaan Inggris yang Aneh Bagi Rakyat Jelata

Rabu , 06 May 2020, 19:15 WIB
Jabar Masih Tunggu Kepastian Aturan Transportasi Komersial

Rabu , 10 Jul 2019, 03:09 WIB
Denmark Susun Aturan untuk Influencer

Rabu , 03 Jul 2019, 12:57 WIB
Afganistan Berlakukan Denda untuk Jamaah Haji Berulang

Jumat , 03 May 2019, 17:02 WIB
Sambut Ramadhan, Pemkot Malang Keluarkan Sejumlah Aturan

Senin , 09 Oct 2017, 03:14 WIB
Jerman akan Hukum Pengunggah Konten Kebencian di Internet

MTI Desak Pemerintah Segera Atur Transportasi Daring
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua Institut Studi Transportasi (Intrans) Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Darmaningtyas mendesak pemerintah segera mengatur keberadaan transportasi daring (online). Pasalnya, setelah Mahkamah Agung (MA) mencabut 14 pasal dari Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 26 Tahun 2017, transportasi daring kehilangan payung hukum.Darmaningtyas menyarankan ada beberapa hal yang perlu direvisi dari Permenhub tersebut setelah putusan MA. "Yang saya tawarkan, bikin...

Senin , 17 Nov 2014, 15:47 WIB
Wow, Sebentar Lagi Masyarakat Bisa Beli Reksadana di Minimarket

Selasa , 14 Oct 2014, 14:39 WIB
Pemkot Depok Akui Aturan Hambat UMKM

Selasa , 14 Oct 2014, 14:09 WIB
Izin UMKM di Depok Terhambat Pungli

Selasa , 14 Oct 2014, 14:07 WIB
Pemkot Depok Dinilai tak Berpihak kepada UMKM

Kamis , 22 May 2014, 16:53 WIB
Aturan Hak Berjilbab di Sekolah Harus Muat Pasal Sanksi

Senin , 24 Mar 2014, 19:45 WIB
Aturan Pungutan OJK ke Perbankan April Ini Selesai

Kamis , 20 Mar 2014, 13:49 WIB
Diduga Tak Berizin, KM Indo Tuna 110 Ditangkap di Seram

Rabu , 22 Jan 2014, 18:17 WIB
'Masih Banyak Atribut Kampanye yang Melanggar Aturan'

Selasa , 21 Jan 2014, 20:22 WIB
Panwaslu Ketat Awasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye

Selasa , 21 Jan 2014, 19:50 WIB
Parpol Diminta Patuhi Aturan Pemasangan APK

Rabu , 15 Jan 2014, 20:11 WIB
Dibutuhkan, Hukum untuk Melindungi Cagar Budaya

Selasa , 24 Dec 2013, 23:25 WIB
JK: Kasus Century Menyalahi Aturan

Tingkatkan Prinsip Kehati-hatian, BI Atur Penyertaan Modal
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) berupaya untuk meningkatkan prinsip kehati-hatian pada bank. Bank hanya diizinkan untuk melakukan penyertaan modal pada pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. Aturan tersebut tertuang dalam peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 15/11/PBI/2013 tentang prinsip kehati-hatian dalam penyertaan modal. Aturan tersebut mulai diberlakukan sejak 22 November 2013.Direktur Grup Departemen Penelitian dan Pengaturan Bank Umum...

Senin , 28 Oct 2013, 21:16 WIB
Bantul Butuh Aturan Baku Kategori Desa Wisata

Ahad , 27 Oct 2013, 18:16 WIB
Pengusaha Minta Sertifikasi Halal Obat Ditinjau Kembali

Ahad , 27 Oct 2013, 17:32 WIB
Polri Minta Buruh Taati Aturan Mogok Nasional

Jumat , 25 Oct 2013, 16:59 WIB
Pemerintah Siapkan Aturan Perpanjangan Kontrak Blok Migas

Kamis , 24 Oct 2013, 16:42 WIB
Kemenperin Nilai 'Konyol; Aturan Pembatasan Perluasan Kawasan Industri

Kamis , 24 Oct 2013, 15:37 WIB
HKI Keluhkan Aturan Perluasan Kawasan Industri dan Pembatasan HGB

Selasa , 22 Oct 2013, 14:52 WIB
'Kepemilikan Asing di Sektor Hortikultura Sudah Melebihi 30 Persen'

Senin , 21 Oct 2013, 16:40 WIB
BI Siapkan 3 Aturan Perbankan Syariah Sebelum Pengawasan Beralih ke OJK

Kamis , 17 Oct 2013, 08:40 WIB