#dob-papua

Kamis , 01 Dec 2022, 14:05 WIB

KMP Dukung Daerah Otonom Baru Papua

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - - Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian resmi melantik tiga penjabat (Pj) Gubernur Provinsi baru di Papua. Ketiganya akan bertugas di Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua...

Rabu , 30 Nov 2022, 20:42 WIB

Bawaslu Bersiap Rekrut Komisioner untuk Provinsi Baru di Papua

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tengah bersiap merekrut komisioner dan staf untuk Bawaslu di empat provinsi baru di Papua. Provinsi baru itu akan mengikuti pemilu 2024 setelah pemerintah akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pemilu pada awal Desember 2022. "Kami harus menyiapkan diri untuk proses ini, termasuk menyiapkan SDM. Kalau Perppu-nya keluar, maka semua akan...

Selasa , 29 Nov 2022, 17:53 WIB

Wapres Tegaskan Papua Tetap Satu, Pemekaran Hanya Administratif

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan kebijakan pemekaran Papua...

Ahad , 20 Nov 2022, 15:06 WIB

Komisi II DPR Tunggu Kesepakatan dengan Pemerintah Soal Papua Utara

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli...

Jumat , 18 Nov 2022, 22:10 WIB

Wapres Harap Empat DOB Papua Selesaikan Masalah Keamanan Papua

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap pembentukan...

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membacakan laporan Pemerintah dalam rapat paripurna ke-10 masa persidangan II tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/11/2022). Dalam Rapat Paripurna tersebut DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya menjadi Undang-Undang (UU).

Kamis , 17 Nov 2022, 14:23 WIB

Mendagri Targetkan Perppu Pemilu Selesai Awal Desember

Sejumah anggota DPR mengikuti rapat paripurna ke-10 masa persidangan II tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/11/2022). Dalam Rapat Paripurna tersebut DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya menjadi Undang-Undang (UU). Republika/Prayogi.

Kamis , 17 Nov 2022, 13:18 WIB

Komisi II Harap DOB Papua Selesaikan Konflik dan Percepat Pembangunan

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung memimpin rapat dengar pendapat (RDP) dengan Bawaslu, KPU, DKPP dan Kemendagri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/11/2022).

Selasa , 15 Nov 2022, 17:21 WIB

DPR Bocorkan Lima Poin Pokok Perppu UU Pemilu

Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera.

Senin , 07 Nov 2022, 17:39 WIB

Komisi II DPR Targetkan Perpu Pemilu Rampung Desember

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Politik dan PUM), Bahtiar menghadiri acara Even Rekor Muri yang dipersembahkan oleh Yayasan Seni Untuk Bangsaku dengan tema Indonesia Melukis Indonesia Bangki

Sabtu , 05 Nov 2022, 05:00 WIB

Kemendagri Matangkan Rancangan Perppu Pemilu untuk Akomodasi DOB Papua

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian

Selasa , 25 Oct 2022, 15:01 WIB

Mendagri: Tiga Daerah Otonomi Baru di Papua Diresmikan Akhir Oktober

Senin , 17 Oct 2022, 13:46 WIB

Tiga DOB di Papua Diresmikan Akhir Oktober Ini

Seorang mama menata noken dagangannya di Taman Imbi Jayapura, Papua. (Ilustrasi)

Jumat , 14 Oct 2022, 08:33 WIB

Masih Ada Kekhawatiran OAP Terpinggirkan Oleh Pendatang

Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/6/2022). Rapat tersebut membahas laporan panja tiga RUU tentang pembentukan Provinsi Papua ke rapat kerja tingkat I, dan pengambilan keputusan dan penandatanganan draft tiga RUU tentang pembentukan provinsi di Provinsi Papua serta penandatanganan peta wilayah.

Ahad , 02 Oct 2022, 22:26 WIB

Wamendagri: Tiga Provinsi Baru Papua akan Diresmikan pada Bulan Ini

Ketua DPR Puan Maharani memberikan sambutan saat rapat paripurna ke-28 masa persidangan V tahun 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/7/2022). Rapat Paripurna tersebut mengesahkan RUU tentang pendidikan dan layanan psikologi, mengesahkan RUU tentang pemasyarakatan, mendengarkan pendapat fraksi terhadap RUU usul inisiatif Komisi II DPR tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya dan mendengarkan pendapat fraksi terhadap RUU usul inisiatif Komisi IV DPR tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, serta penutupan masa persidangan V tahun sidang 2021-2022.

Selasa , 13 Sep 2022, 01:08 WIB

DPR-Pemerintah Sepakat akan Paripurnakan RUU Papua Barat Daya

Anggota Komisi II DPR RI Anwar Hafid, menyarankan agar Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait pemilu, dampak dari pembentukan tiga daerah otonomi baru (DOB) di Papua.

Rabu , 31 Aug 2022, 14:34 WIB

Anggota DPR Sarankan Presiden Terbitkan Perppu Terkait Pemilu Dampak DOB Papua

Suasana rapat kerja Komisi II DPR dengan jajaran Kementerian Dalam negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/8/22). Rapat tersebut membahas perkembangan Rancangan Undang Undang pembentukan provinsi Papua Barat Daya.

Selasa , 30 Aug 2022, 05:05 WIB

Komisi II DPR Bentuk Panja RUU Papua Barat Daya

Mendagri dalam Pencanangan dan Gerakan Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih di Merauke, Jumat (12/8/2022).

Mendagri Jelaskan Semangat Pembentukan DOB Papua

REPUBLIKA.CO.ID,MERAUKE -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menceritakan spirit pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua secara langsung di Merauke. Seperti diketahui, Merauke akan dijadikan sebagai Ibu Kota Provinsi Papua Selatan. ”Saya datang ke sini membawa dua hal, pembagian ini (Gerakan Pembagian 10 Juta Bendera), yaitu simbol timur, Indonesia bagian timur. Kedua, dalam rangka untuk menyampaikan pesan-pesan mengenai spirit...

Calon penumpang berjalan di Bandara Rendani, Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Kementerian PUPR mendukung penataan Manokwari sebagai ibukota Papua Barat.

Jumat , 05 Aug 2022, 03:20 WIB

Kementerian PUPR Dukung Penataan Manokwari

Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murib (kiri) memberikan himpunan keputusan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari (tengah) usai melakukan audiensi di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (2/8/2022). Audiensi tersebut membahas mengenai Pemilu dan Pilkada setelah lahirnya daerah otonomi baru (DOB) di Papua.

Selasa , 02 Aug 2022, 16:43 WIB

KPU Harap Payung Hukum Pemilu di Tiga DOB Papua Segera Diputuskan

Menteri Koordinator Bidang Politiki, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD

Sabtu , 30 Jul 2022, 07:49 WIB

Mahfud: Pemilu dan DOB Papua Butuh Koordinasi yang Mantap

Kamis , 28 Jul 2022, 10:53 WIB

Pembentukan DOB Papua Pegunungan Pacu Kesejahteraan Masyarakat

Rabu , 27 Jul 2022, 20:04 WIB

Wapres Minta Percepat Proses Persiapan Tiga DOB Papua

Ilustrasi. Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes mengidentifikasi empat implikasi penataan ulang dapil baru di tiga daerah otonomi baru (DOB) Papua.

Rabu , 27 Jul 2022, 07:51 WIB

CSIS: Ada 4 Implikasi Penataan Ulang Dapil 3 DOB Papua

Ahad , 24 Jul 2022, 01:33 WIB

Panglima TNI Sebut Kemungkinan Penambahan Personel di DOB Papua

Daftar wilayah di DOB Papua. Bawaslu akan menyusun indeks kerawanan pemilu di tiga DOB Papua.

Jumat , 15 Jul 2022, 14:21 WIB

Bawaslu Bakal Susun Indeks Kerawanan Pemilu di Tiga DOB Papua

Rabu , 06 Jul 2022, 09:40 WIB

Pemerintah Daerah di Provinsi Baru Papua Segera Dibentuk

Warga memasukkan surat suara saat pelaksanaan pemungutan suara.

Selasa , 05 Jul 2022, 19:22 WIB

DPR Pastikan Tiga DOB Papua Ikut Pelaksanaan Pemilu 2024

Ilustrasi Menko Polhukam Mahfud MD. Pemerintah segera membentuk pemerintahan serta payung hukum yang mengatur keterisian kursi wakil rakyat di tiga daerah otonomi baru (DOB) Papua.

Selasa , 05 Jul 2022, 16:28 WIB

Pemerintah Segera Bentuk Pemerintahan Tiga DOB Papua

Senin , 04 Jul 2022, 12:55 WIB

Daftar Wilayah di DOB Papua

Suasana rapat paripurna ke-26 masa persidangan V tahun 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/6/2022). Dalam Rapat Paripurna tersebut mengesahkan RUU pembentukan Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan menjadi Undang-Undang, penyampaian hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun 2023 serta rencana kerja pemerintah, penyampaian keterangan pemerintah atas RUU tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2021, mengesahkan calon Hakim Agung dan calon Hakim AdHoc Tipikor pada Mahkamah Agung terpilih, dan pengesahan lima RUU provinsi, serta mendengarkan pendapat fraksi-fraksi terhadap RUU usul inisiatif anggota DPR RI tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak.

Senin , 04 Jul 2022, 07:30 WIB

Pemerintah Disarankan Keluarkan Perppu Pemilu, Dampak Pemekaran Papua

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung sebut anggaran pemilu bertambah akibat tambahan tiga DOB Papua.

Jumat , 01 Jul 2022, 11:32 WIB

Ketua Komisi II: Anggaran Pemilu Bertambah Akibat Tiga DOB Papua

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Mendagri Tito Karnavian sebut pemerintah dan KPU akan bahas mekanisme DPR DOB Papua.

Jumat , 01 Jul 2022, 11:15 WIB

Pemerintah-KPU akan Bahas Mekanisme Pengisian DPR DOB Papua

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa (kiri) bersama Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej (kanan) mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/6/2022). Rapat tersebut membahas laporan panja tiga RUU tentang pembentukan Provinsi Papua ke rapat kerja tingkat I, dan pengambilan keputusan dan penandatanganan draft tiga RUU tentang pembentukan provinsi di Provinsi Papua serta penandatanganan peta wilayah.

Kamis , 30 Jun 2022, 21:32 WIB

KSP Apresiasi DPR Sahkan 3 RUU Provinsi Baru Papua Jadi UU

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia memastikan revisi UU Pemilu sebagai dampak dari pemekaran Papua. (ilustrasi)

DPR Pastikan Revisi UU Pemilu Dampak dari Pemekaran Papua

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan, pembentukan Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan akan berdampak kepada penambahan jumlah kursi anggota DPR. Hal tersebutlah yang membuat pihaknya pasti melakukan perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). "Untuk mengubah 575 (kursi anggota DPR) atau jadi berapa itu harus merevisi undang-undang," ujar Doli...

Ketua KPU RI Hasyim Asyari mengatakan revisi UU Pemilu harus segera karena terkait faktor DOB Papua.

Kamis , 30 Jun 2022, 05:27 WIB