.

Masa Jabatan Ketum Parpol Digugat ke MK, Megawati Dijadikan Contoh

JAKARTA – Dua warga negara menggugat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka meminta MK membatasi masa jabatan ketua umum partai politik (parpol) maksimal 10 tahun agar tidak lagi terjadi otoritarianisme dan dinasti politik. "Sebagaimana halnya kekuasaan pemerintahan yang dibatasi oleh masa jabatan...

Hakim konstitusi Suhartoyo.

Ini Alasan MK Tolak Kabulkan Gugatan Sistem Pemilu Tertutup

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) mengakui, konstitusi Indonesia tak pernah mengatur jenis sistem yang dipakai dalam pelaksanaan pemilu. MK menyadari pilihan sistem pemilu menjadi wewenang pembentuk undang-undang (UU), yaitu DPR dan pemerintah. Sikap tersebut diambil MK dengan merujuk sejarah penyelenggaraan pemilu di Tanah Air. Hakim MK Suhartoyo ketika membacakan pertimbangan MK atas putusan uji materi perkara Nomor 114/PUU-XIX/2022,...