#omnibus-law-ciptaker

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal

Jumat , 24 Apr 2020, 16:48 WIB

Omnibus Law Ditunda, Buruh Batalkan Rencana Aksi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Buruh membatalkan rencana demonstrasi yang sedianya akan digelar pada 30 April 2020 untuk menolak Draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Niat demo tersebut urung dilaksanakan lantaran...

Senin , 20 Apr 2020, 23:58 WIB

FPKS Gabung Panja RUU Ciptaker Setelah Covid-19 Tuntas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Kelompok Fraksi PKS di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Almuzzammil Yusuf mengatakan, fraksinya akan bergabung dalam keanggotaan Panita Kerja (Panja) RUU Cipta Kerja setelah pandemi Covid-19 telah ditangani dengan tuntas. Hingga saat itu tiba, Fraksi PKS hanya akan memantau perkembangan Panja RUU Cipta Kerja dari luar. "FPKS akan bergabung dengan Panja RUU Cipta Kerja setelah pandemi Covid-19...

Senin , 20 Apr 2020, 23:53 WIB

Baleg: Masukan Publik Penting Bagi RUU Cipta Kerja

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR...

Senin , 20 Apr 2020, 17:54 WIB

Alasan PKS tak Kirim Nama untuk Panja RUU Ciptaker

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi PKS tak mengirimkan nama untuk...

Senin , 20 Apr 2020, 16:46 WIB

Panja RUU Omnibus Law Ciptaker Terbentuk, PKS tak Ikut

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Legislasi (Baleg) DPR mengesahkan nama...

Omnibus Law RUU Cipta Kerja.Badan Legislasi (Baleg) DPR tengah menyusun jadwal pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja.

Sabtu , 04 Apr 2020, 07:58 WIB

Baleg Jadwalkan Uji Publik Omnibus Law RUU Ciptaker

Jumat , 03 Apr 2020, 18:14 WIB

Fraksi PAN: Dahulukan Atasi Covid-19 Dibanding Omnibus Law

Pimpinan DPR Azis Syamsuddin (tengah) dan Rahmat Gobel (kiri) memimpin Rapat Paripurna masa persidangan III Tahun Sidang 2019-2020 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2/4/2020).

Jumat , 03 Apr 2020, 17:59 WIB

Panja Omnibus Law RUU Ciptaker Pastikan Libatkan Buruh

Sejumlah buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). (ilustrasi)

Jumat , 03 Apr 2020, 13:28 WIB

Pandemi Corona, KSPI: DPR tak Punya Nurani Bahas Omnibus Law

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (22/1).(Republika/Nawir Arsyad Akbar)

Selasa , 17 Mar 2020, 03:36 WIB

Khawatir Penularan Corona, DPR Bisa Tunda Bahas Omnibus Law

Senin , 16 Mar 2020, 22:12 WIB

Pemerintah Berupaya Akomodir Pekerja Kreatif di Omnibus Law

Ilustrasi Omnibus Law (Republika/Kurnia Fakhrini)

Jumat , 13 Mar 2020, 07:28 WIB

Buruh Purwakarta Bakal Gelar Aksi Tolak Omnibus Law

Jumat , 13 Mar 2020, 02:32 WIB

Omnibus Law Diharapkan Akomodasi Semua Kepentingan Nasional

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarief Hasan

Kamis , 12 Mar 2020, 16:24 WIB

Syarief: Pertemuan dengan PKS tak Terkait Omnibus Law

Staf Khusus Presiden Joko Widodo, Dini Shanti Purwono (Republika TV/Havid Al Vizki)

Kamis , 12 Mar 2020, 13:52 WIB

Istana Jamin Omnibus Law tak Rugikan Buruh

Selasa , 10 Mar 2020, 14:21 WIB

Mahfud: Jangan Curiga Berlebihan Terhadap Omnibus Law

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh saat menggelar pertemuan dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Senin (9/3). (Republika/Putra M. Akbar)

Selasa , 10 Mar 2020, 06:36 WIB

Surya Paloh Tanggapi Penolakan Publik Terhadap Omnibus Law

PDIP Janji Pemerintah Buka Dialog Soal RUU Ciptaker

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PDI Perjuangan selaku partai pendukung pemerintah mendukung omnibus law RUU Cipta Kerja. Kendati demikian, PDI Perjuang berjanji akan memastikan pemerintah membuka diri dan berdialog dengan semua pihak yang berkepentingan dengan omnibus law RUU Cipta Kerja. Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan substansi RUU memiliki niatan baik yang memberikan jalan terwujudnya penghidupan yang layak bagi masyarakat. Ia...

Ahad , 08 Mar 2020, 01:45 WIB

Pakar Nilai Omnibus Law Bakal Buka Lapangan Pekerjaan

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (tengah) saat tiba di gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan di Jakarta,Rabu (26/2/2020).

Sabtu , 07 Mar 2020, 21:56 WIB

In Picture: PDIP Bentuk Tim Khusus Kaji Omnibus Law Ciptaker

Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Arif Budimanta.

Sabtu , 07 Mar 2020, 17:25 WIB

Podcast Republika: Lika-Liku Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Sabtu , 07 Mar 2020, 12:23 WIB

PDIP Tampung Aspirasi Terkait RUU Omnibus Law Ciptaker

Sabtu , 07 Mar 2020, 01:17 WIB

Omnibus Law Diyakini Perbaiki Iklim Investasi

Ketum Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Ketum Demokrat SBY di Puri Cikeas, Kamis (5/3) malam,

Jumat , 06 Mar 2020, 16:59 WIB

Datangi Cikeas, Upaya Airlangga Lobi SBY Soal Omnibus Law

Kamis , 05 Mar 2020, 20:21 WIB

KODE Inisiatif Sebut RUU Omnibus Law Munculkan Pasal Zombie

Kamis , 05 Mar 2020, 18:33 WIB

KODE Inisiatif: 31 Pasal RUU Omnibus Law Inkonstitusional

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi demo tolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/4).

Rabu , 04 Mar 2020, 16:35 WIB

Tolak Omnibus Law Ciptaker, Ini Lima Tuntutan Mahasiswa

Fraksi PKB DPR RI mendukung penuh RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Upah buruh dan pekerja. ilustrasi

Rabu , 26 Feb 2020, 23:42 WIB

FPKB: Omnibus Law Cipta Kerja Akselerasikan Atasi Kemiskinan

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mohammad Mahfud MD

Rabu , 26 Feb 2020, 20:14 WIB

Mahfud: Permasalahan Omnibus Law Muncul Akibat Tiga Hal

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kelima kiri) didampingi Menteri BPN Sofyan Djalil (kiri), Menkum HAM Yasonna Laoly (kedua kiri), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya (ketiga kiri), Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) menyerahkan surat presiden (surpres) tentang Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja kepada pimpinan DPR Puan Maharani (ketiga kanan), Aziz Syamsuddin (kedua kiri) dan Rachmat Gobel (tengah) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2020).

Rabu , 26 Feb 2020, 17:54 WIB

Alasan DPR Belum Bahas Omnibus Law dan Klaim Airlangga

Rabu , 26 Feb 2020, 02:06 WIB

Kiara: Omnibus Law Cipta Kerja Rugikan Nelayan Indonesia

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. (ilustrasi)

Selasa , 25 Feb 2020, 17:49 WIB

Pimpinan DPR Belum Sepakat Bahas Omnibus Law Cipta Kerja

Guru Besar Hukum Internasional UI Prof Hikmahanto Juwana.

Sabtu , 22 Feb 2020, 00:27 WIB

Guru Besar UI Sayangkan Drafter RUU Cipta Kerja

Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Meutya Hafid.

Jumat , 21 Feb 2020, 21:07 WIB

Pasal Pers di Omnisbus Law Dipermasalahkan, Ini Kata Golkar

PWI Dukung Kenaikan Sanksi Pidana untuk Pers

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menolak aturan dalam draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang memberikan kewenangan kepada peraturan pemerintah untuk mengatur sanksi administrasi. Namun, PWI mendukung kenaikan sanksi dalam pidana pers agar semakin profesional. "Kami menolak adanya Pasal 18 ayat (4) yang memberikan kewenangan kepada peraturan pemerintah untuk mengatur sanksi administrasi terkait pelanggaran Pasal 9 ayat (2)...

Ilustrasi Omnibus Law Halal. Pengaturan sertifikasi halal dalam omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) memungkinkan ormas Islam yang berbadan hukum bisa mengeluarkan sertifikasi halal.

Jumat , 21 Feb 2020, 07:16 WIB