#omnibus-law-ciptaker

Kamis , 20 Feb 2020, 07:17 WIB

Salah Ketik, Pemerintah Sebaiknya Bahas Ulang Omnibus Law

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus PKB Maman Imanulhaq mengomentari terkait adanya kesalahan tik dalam pasal 170 draft RUU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker). Menurutnya, pemerintah perlu membahas ulang sebelum dibahas...

Kontroversi Pasal 170 Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Kamis , 20 Feb 2020, 06:07 WIB

Infografis Kontroversi Pasal 170 RUU Omnibus Law Cipta Kerja

REPUBLIKA.CO.ID, Draf Omnibus Law RUU Cipta Kerja menuai polemik dan kontroversi. Belakangan diketahui, terdapat salah satu pasal dalam beleid itu yang akan memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat untuk mengubah undang-undang melalui peraturan pemerintah (PP). RUU Cipta Kerja BAB XIII (tentang Ketentuan Lain-lain) Pasal 170 Ayat 1, "Dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan strategis cipta kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), berdasarkan...

Kamis , 20 Feb 2020, 05:18 WIB

Buruh Pendukung Jokowi akan Demo Besar Tolak Omnibus Law

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penolakan terhadap draf Omnibus Law RUU...

Kamis , 20 Feb 2020, 00:33 WIB

Soal Omnibus Law, Anies Tunggu Pemerintah Pusat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku...

Rabu , 19 Feb 2020, 23:18 WIB

Puan Maharani Ajak Ulama Beri Masukan RUU Omnibus Law

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak para...

Konfenderasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBI), menolak tegas draft RUU Omnibus Law Cipta Kerja dan akan melakukan aksi beruntun serta serempak di seluruh wilayah Indonesia.

Rabu , 19 Feb 2020, 19:30 WIB

Merasa Cuma Jadi Alat, KSBSI Tarik Diri dari Tim Omnibus Law

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kelima kiri) didampingi Menteri BPN Sofyan Djalil (kiri), Menkum HAM Yasonna Laoly (kedua kiri), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya (ketiga kiri), Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) menyerahkan surat presiden (surpres) tentang Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja kepada pimpinan DPR Puan Maharani (ketiga kanan), Aziz Syamsuddin (kedua kiri) dan Rachmat Gobel (tengah) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2020).

Rabu , 19 Feb 2020, 06:09 WIB

Pasal 170 RUU Cipta Kerja dan Analisis Bukan Hasil Salah Tik

Rabu , 19 Feb 2020, 00:55 WIB

Omnibus Law Jangan Kurangi Fungsi Legislasi DPR dan DPRD

Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno

Rabu , 19 Feb 2020, 00:23 WIB

Salah Ketik, Pengamat: Omnibus Law Menyangkut Hidup Rakyat

Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers menggelar konferensi pers terkait RUU Omnisbus Law Cilaka yang menyasar dunia pers, di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Selasa (18/2).

Selasa , 18 Feb 2020, 21:12 WIB

AJI Pertanyakan Motif Pemerintah Atur Pers di Omnibus Law

Selasa , 18 Feb 2020, 20:57 WIB

LBH: Denda Rp 2 M di Omnibus Law Bisa Bunuh Perusahaan Pers

Selasa , 18 Feb 2020, 20:41 WIB

Omnibus Law Dinilai Berpotensi Ancam Kebebasan Pers

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah

Selasa , 18 Feb 2020, 15:47 WIB

Menaker: Omnibus Law Cipta Kerja Belum Final

Selasa , 18 Feb 2020, 15:34 WIB

Kewenangan Presiden Cabut Perda Langgar Konstitusi

Ribuan buruh dari KSPSI melakukan unjuk rasa di depan Kompleks Parlemen RI, Jalan Gatot Subroto di hari yang sama Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja pada Rabu (12/2).

Selasa , 18 Feb 2020, 14:51 WIB

Omnibus Law Tuai Penolakan, Menteri Bakal Turun ke Daerah

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD

Selasa , 18 Feb 2020, 14:21 WIB

Omnibus Law Salah Tik, Mahfud: Tak Apa-Apa Biasa Saja

Selasa , 18 Feb 2020, 14:06 WIB

DPR Beri Kesempatan Pemerintah Perbaiki Draf Omnibus Law

Politikus PAN: RUU Ciptaker Harus Berpihak ke Semua Pihak

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Intan Fauzi mendorong agar RUU omnibus law Cipta Kerja berpihak kepada pemangku kepentingan dalam ketenagakerjaan, seperti pekerja, pengusaha, dan pemerintah. "Sehingga investasi meningkat, pertumbuhan ekonomi bagus, namun harus tetap memperhatikan nasib pekerja," ujar Intan di Jakarta, Selasa (18/2). Ia berkeyakinan RUU Cipta Kerja memiliki niat untuk memberikan yang terbaik...

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) menyerahkan surat presiden (surpres) tentang Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja kepada pimpinan DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2020).

Selasa , 18 Feb 2020, 12:43 WIB

Omnibus Law Prioritas Pemerintah, Kok Bisa Salah Tik?

Selasa , 18 Feb 2020, 08:33 WIB

Mahfud Pastikan Ada Kesalahan dalam Omnibus Law

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas

Selasa , 18 Feb 2020, 08:01 WIB

DPR Bahas Omnibus Law Ciptaker Pertengahan Maret

Selasa , 18 Feb 2020, 07:06 WIB

Pasal Omnibus Law yang Bisa Buat Pemerintah Menjadi Otoriter

Selasa , 18 Feb 2020, 06:17 WIB

Omnibus Law Cipta Kerja Permudah Jalan TKA? In Kata Menaker

Ilustrasi Omnibus Law. Adanya sanksi bagi pihak yang menghambat kerja pers sebagaimana disebutkan dalam draft Omnibus Law Cipta Kerja dinilai bentuk dari keseriusan pemerintah untuk membela kerja pers.

Selasa , 18 Feb 2020, 06:05 WIB

Anggota DPR Ini Sebut Omnibus Law Bela Kerja Pers

Selasa , 18 Feb 2020, 02:24 WIB

Pemerintah dan DPR Diminta Hati-hati Bahas Omnibus Law

Anggota Komisi I DPR, Muhammad Farhan. (ilustrasi)

Selasa , 18 Feb 2020, 00:04 WIB

Anggota DPR Masih Pelajari Perubahan UU Pers di Omnibus Law

Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari

Senin , 17 Feb 2020, 14:16 WIB

Pengamat: RUU Cipta Kerja Terasa Sentralistik

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menyampaikan keterangan pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (12/2).

Senin , 17 Feb 2020, 13:37 WIB

RUU Omnibus Law Ciptaker akan Dibahas di Baleg atau Pansus

Sejumlah buruh mengikuti aksi unjuk rasa menolak RUU Omnibus Law di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (30/1). (ilustrasi)

Senin , 17 Feb 2020, 13:14 WIB

KSPI Minta DPR Batalkan Omnibus Law Cipta Kerja

Senin , 17 Feb 2020, 12:49 WIB

Mahfud: Mungkin Salah Ketik, UU tak Bisa Diganti dengan PP

Senin , 17 Feb 2020, 09:40 WIB

Draf Omnibus Law Cipta Kerja Tambahkan Denda Pers

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal (kanan)

Senin , 17 Feb 2020, 05:49 WIB

KSPI Khawatir RUU Ciptaker Permudah TKA Masuk

Senin , 17 Feb 2020, 02:50 WIB

Pemerintah Dinilai Ingin Campur Tangan Lagi Soal Pers

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya Sugiarto (kedua kanan) memberi paparan bersama politisi PDI Perjuangan Rokhmin Dahuri (kiri), politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lidya Hanifa (kedua kiri) dan DirekturIndo Barometer M. Qodari (kanan) dalam rilis survei kinerja evaluasi 100 hari pemerintahan Jokowi-Amin di Jakarta, Ahad (16/2/2020).

Senin , 17 Feb 2020, 00:20 WIB

Bima Arya tak Ingin Omnibus Law Korbankan Nilai Demokrasi

DPR Segera Gelar Rapat Pimpinan Proses Draf RUU Cipta Kerja

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan DPR RI akan segera menggelar rapat pimpinan untuk menindaklanjuti draf Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang telah diserahkan pemerintah pada Rabu (12/2) lalu. Rapat itu akan menentukan mekanisme, komisi atau badan yang akan menindaklanjuti RUU tersebut. "Itu kan baru diterima minggu lalu, hari rabu. Tentu prosesnya ada mekanismenya, mesti dibawa ke rapim (rapat pimpinan) dan bamus...

Ahad , 16 Feb 2020, 13:22 WIB