#penodaan-agama

Senin , 24 Nov 2014, 17:56 WIB

Menag: Harus Ada Kejelasan, Mana Agama dan Bukan Agama

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Agama, Lukman Hakim Saifudin angkat bicara soal isu pencabutan Undang-Undang Penodaan Agama. Menteri menjelaskan ada pandangan yang mengatakan bahwa negara tidak memiliki hak untuk mengakui...

Suasana sidang uji materi UU Penodaan Agama di Mahkamah Konstitusi

Senin , 24 Nov 2014, 17:33 WIB

Ini Pesan Menag Soal Isu UU Penodaan Agama

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -– Penggunaan kalimat seperti “enam agama yang diakui negara” ataupun “enam agama yang diresmikan negara” dalam mengutip UU PNPS tahun 1965 seringkali menimbulkan polemik. Pada 2010 lalu, sejumlah LSM bahkan sempat mengajukan judicial review untuk UU ini karena dinilai hanya berpihak pada enam agama yang “diakui” negara.Ihwal hal ini, Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saiffudin menghimbau siapa...

Senin , 24 Nov 2014, 17:05 WIB

Menag: Tidak Ada Pencabutan UU Penodaan Agama, tapi…

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Santernya isu wacana pencabutan Undang-undang (UU)...

Senin , 24 Nov 2014, 15:13 WIB

Menag: Isu Pencabutan UU Penodaan Agama Jangan Diperluas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin berharap...

Senin , 24 Nov 2014, 13:14 WIB

Menag: Tidak Ada Rencana Mencabut UU Penodaan Agama

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menegaskan...

Ketua Divisi Advokasi Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), Simon Tambunan (tengah) melaporkan empat lembaga survei, yaitu Pusat Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis), Lebaga Survei Nasional (LSN), IndonesiaResearch Center (IRC), da

Senin , 24 Nov 2014, 13:05 WIB

Ini Hal yang Dikritisi dalam UU Penodaan Agama oleh PBHI

Prof Dr KH Ali Mustafa Yakub MA Pimpinan dan Pengasuh Darussunnah Institute for Hadis Sciences Indonesia-Malaysia

Senin , 24 Nov 2014, 13:04 WIB

Imam Besar Istiqlal Nilai UU Penistaan Agama Tidak Perlu

Senin , 24 Nov 2014, 11:21 WIB

Kata LSM Ini UU Penodaan Agama akan Ditolak MK

Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin (kiri) mendengarkan paparan saat memimpin rapat koordinasi persiapan menjelang puncak Wukuf di Armina, di Kantor Teknis Urusan Haji (TUH) KJRI di Jeddah, Rabu (24/9).(Republika/Zaky Alhamzah)

Senin , 24 Nov 2014, 10:24 WIB

UU Penodaan Agama Digugat Lagi, Ini Kata Menag

Senin , 24 Nov 2014, 10:10 WIB

Menag: Tidak Benar UU Tentang Penodaan Agama Mau Dihapus

Ahad , 23 Nov 2014, 21:14 WIB

'UU Penodaan Agama Dicabut Berpotensi Lahirkan Konflik'

Aksi unjuk rasa menuntut pembubaran Ahmadiyah.

Ahad , 23 Nov 2014, 21:04 WIB

HTI: Ahmadiyah Nodai Agama Islam, Apa Masih Kurang Bukti?

Budayawan Taufik Ismail memberikan keterangannya saat menjadi saksi ahli dalam sidang permohonan pengujian UU Nomor 1 Tahun 1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (24/3).

Ahad , 23 Nov 2014, 20:32 WIB

UU Penodaan Agama Dicabut, Ini Dampaknya

Ahad , 23 Nov 2014, 20:05 WIB

Muhammadiyah: UU Penodaan Agama Dicabut, Hati-Hati Kalau Bicara!

Anggota Jemaat Ahmadiyah Indonesia (kedua dari kanan) berpelukan dengan warga usai mengucapkan dua syahadat di Ciaruteun, Cibungbulang, Bogor, Selasa (15/3).

Ahad , 23 Nov 2014, 18:53 WIB

MUI: Kalau tak Mau Menodai, Ahmadiyah Jangan Sebut Dirinya Islam

Ahad , 23 Nov 2014, 18:23 WIB

IKADI: Ahmadiyah Jelas Lakukan Penodaan Agama

Ahad , 23 Nov 2014, 18:00 WIB

FPI: Ada Agenda Besar Bila UU Penodaan Agama Dicabut

Ahmadiyah tidak Nodai Islam, Cek Hukum dan Ajaran Islam

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Staf Ahli Menteri Agama (Menag) Bidang Kerukunan Umat Beragama, Abdul Fatah mengatakan, lembaga dan ormas Islam di Indonesia harus bersama-sama membawa kasus Ahmadiyah ke Pengadilan untuk mencari bukti yang jelas, Ahad (23/11).Menurut Abdul, hal tersebut merupakan persoalan beda persepsi. Namun, jika ditinjau kembali dari hukum syariat dan ajaran agama Islam, Ahmadiyah jelas melakukan penodaan agama. "Bila...

Ahad , 23 Nov 2014, 16:31 WIB

UU Penodaan Agama Dicabut, Itu Tidak Perlu Tapi..

Ahad , 23 Nov 2014, 15:13 WIB

Mencabut UU Penodaan Agama, MUI: Itu Enggak Mungkin Terjadi

Ahad , 23 Nov 2014, 14:48 WIB

Pakar: UU Penodaan Agama Dihapus Artinya Agama tak Dibutuhkan Lagi

Ahad , 23 Nov 2014, 14:21 WIB

Ahmadiyah Tidak Menodai Islam, MUI: Komentar Itu Sesat dan Menyesatkan

Ahad , 23 Nov 2014, 14:01 WIB

DPR: UU Penodaan Agama Masih Efektif Kok

Demonstrasi pembubaran Ahmadiyah (ilustrasi)

Ahad , 23 Nov 2014, 12:55 WIB

Kemenag Nilai Ahmadiyah Tidak Menodai Islam

Ahad , 23 Nov 2014, 12:29 WIB

Pemerintah Jokowi Bersiap Cabut UU Penodaan Agama

Sabtu , 22 Nov 2014, 12:16 WIB

Pencabutan UU Penodaan Agama, 'Dimana Logika Amnesty?'

Jumat , 21 Nov 2014, 20:08 WIB

Jokowi Dinilai tak Butuh Pandangan Amnesty International

Jumat , 21 Nov 2014, 19:10 WIB

Muhammadiyah: Perlakuan Amnesty International Terhadap Islam di Eropa Berbeda

Jumat , 21 Nov 2014, 18:59 WIB

MUI Duga Ada Kepentingan di Balik Permintaan Amnesty International

Jumat , 21 Nov 2014, 18:43 WIB

UU Penodaan Agama Dihapus, Muhammadiyah: Indonesia Akan Kacau

Kerusuhan dipicu konflik sektarian syiah sunni di Sampang juga pernah terjadi akhir tahun lalu.

Jumat , 21 Nov 2014, 18:33 WIB

HRW: UU Penodaan Agama Langgar UUD 45

(dari kiri) Koordinator SubKomisi Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM Muhammad Nurkhoiron, Wakil ketua Eksternal Komnas HAM Siane Indriani, Ketua Komnas HAM Hafid Abbas, dan Wakil ketua Internal Komnas HAM Ansori Sinungan (Republika)

Jumat , 21 Nov 2014, 18:20 WIB

Komnas HAM: Jika Dicabut, Penodaan Agama Marak Lagi

Jumat , 21 Nov 2014, 18:00 WIB

MUI: Amnesty International Jangan Ikut Campur

Jumat , 21 Nov 2014, 17:50 WIB

Ini Lho Isi UU Larangan Penodaan Agama

Awas...Amnesty International Minta Jokowi Hapus UU Penodaan Agama

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Amnesty International berharap Pemerintah Joko Widodo menghapus undang-undang penodaan agama. Keberadaan undang-undang ini dianggap menantang hukum dan standar-standar hukum internasional.Direktur Riset Asia Tenggara dan Pasifik Amnesty International, Rupert Abbott, menyatakan Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang pencegahan, penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, tidak relevan dan melanggar serangkaian komitmen HAM internasional yang juga diakui Indonesia. "Pengadilan atas...

Kamis , 16 Oct 2014, 18:14 WIB