#perludem

Kamis , 17 Sep 2020, 20:09 WIB

Perludem: UU Atur Penundaan Pilkada karena Bencana Non Alam

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Dewan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini meminta pemerintah, penyelenggara pemilihan, dan DPR, tidak menutup diri atas kemungkinan penundaan pemilihan kepala daerah (Pilkada)...

Deputi Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati saat konferensi terkait penyelenggaraan Pilkada di Kantor ICW, Jakarta, Selasa (30/8).

Senin , 14 Sep 2020, 20:42 WIB

Perludem: Penundaan Pilkada karena Pandemi Memungkinkan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendorong pemerintah agar menunda pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 di daerah yang berisiko tinggi penyebaran Covid-19. Penundaan Pilkada memungkinkan karena diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada."Sebetulnya kalau menurut saya masih terbuka juga kemungkinan untuk menunda di masing-masing daerah," ujar Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati atau...

Jumat , 11 Sep 2020, 15:31 WIB

Perludem: Pilkada Jangan Pertaruhkan Nyawa Publik

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan...

Kamis , 10 Sep 2020, 07:20 WIB

300 Pelanggaran Prokotol Kesehatan dan Opsi Tunda Pilkada

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Mimi Kartika, Inas Widyanuratikah, Nawir Arsyad Akbar,...

Senin , 07 Sep 2020, 16:25 WIB

Perludem: Pelanggaran Pilkada, Jangan Lempar Tanggung Jawab

REPUBLIKA.CO.ID JAKARTA -- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)...

Deputi Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati

Ahad , 06 Sep 2020, 19:46 WIB

Perludem: Penyelenggara Pilkada Harus Tegas Soal Kerumunan

Calon kepala daerah berjalan menuju kantor KPU untuk pendaftaran / Ilustrasi

Sabtu , 05 Sep 2020, 16:27 WIB

Cegah Klaster Pilkada, Perludem: Perlu Kesadaran Peserta

Petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan uji coba penghitungan data suara menggunakan aplikasi rekapitulasi elektronik (Sirekap) di Gedung KPU RI, Jakarta, Selasa (25/8). KPU akan menerapkan sistem rekapitulasi elektronik menggunakan aplikasi Sirekap dalam penghitungan suara Pilkada serentak 2020 pada 9 Desember 2020 mendatang, di beberapa daerah yang sudah memiliki jaringan internet. Penggunaan aplikasi tersebut bertujuan untuk efesiensi serta membangun kepercayaan masyarakat terkait keterbukaan informasi publik sehingga tidak terdapat penolakan hasil penghitungan suara.

Rabu , 26 Aug 2020, 20:13 WIB

Perludem: KPU Perlu Terus-menerus Lakukan Uji Coba Sirekap

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil

Senin , 27 Jul 2020, 15:14 WIB

Perludem: Partai Jangan Usung Mantan Pecandu pada Pilkada

Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini

Ahad , 26 Jul 2020, 17:11 WIB

Perludem Minta DPR Prioritaskan Bahas Pengadilan Pemilu

Pilkada (ilustrasi). Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Nurul Amalia menyoroti pengamanan siber sistem informasi yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPU).

Ahad , 19 Jul 2020, 19:36 WIB

'Pengamanan Sistem Informasi KPU Jangan Setengah-Setengah'

Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini usai diskusi Perspektif Indonesia di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (30/3).

Senin , 06 Jul 2020, 01:52 WIB

Perludem Soroti Tiga Isu Krusial Keadilan Pemilu di RUU

Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini menilai Pilpres 2024 berpotensi melahirkan tokoh politik alternatif.

Sabtu , 20 Jun 2020, 07:05 WIB

Perludem Prediksi Pilpres 2024 Lahirkan Tokoh Alternatif

Sabtu , 20 Jun 2020, 02:35 WIB

Perludem Kritisi Tiga Jadwal Pemilihan pada Pemilu 2024

Senin , 15 Jun 2020, 13:57 WIB

Perludem: Pilkada di Tengah Pandemi Butuh Kerangka Hukum

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil (kanan)

Ahad , 14 Jun 2020, 12:11 WIB

Perludem: Pencairan Tambahan Anggaran Pilkada Perlu Dikawal

Selasa , 09 Jun 2020, 22:31 WIB

Pembiayaan Belum Selesai, Perludem: Jangan Paksakan Pilkada

Peneliti Perludem Fadli Ramadhanil (dari kiri) bersama Peneliti ICW Donal Fariz saat konferensi terkait penyelenggaraan Pilkada di Kantor ICW, Jakarta.

Belum Siap, Pilkada 2020 Sebaiknya Ditunda

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Manajer Program Perludem, Fadli Ramadhanil menilai, kesimpulan rapat antara Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Pemerintah, dan penyelenggara pemilu, mengungkap fakta penting. Anggaran untuk biaya pelaksanaan Pilkada 2020 dengan protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19, belum juga ada. "Pada rapat itu KPU mengajukan usulan tambahan anggaran pilkada 2020 sampai dengan sebesar 5 triliun (pagu atas). RDP tiga...

Jumat , 05 Jun 2020, 01:22 WIB

Perludem Minta APD Penyelenggara Pemilu Segera Disediakan

Kamis , 04 Jun 2020, 03:39 WIB

Perludem Pertanyakan Kesiapan Anggaran Pilkada

Ahad , 17 May 2020, 16:41 WIB

Perludem: Penyelenggara Pemilu Harus Lakukan Mitigasi Risiko

Kamis , 07 May 2020, 04:44 WIB

Perludem: Pemerintah Terlalu Paksakan Pilkada pada Desember

Rabu , 06 May 2020, 10:45 WIB

Perludem: Perppu Pilkada Masih Menyimpan Kegamangan

Senin , 04 May 2020, 21:10 WIB

Perppu Pilkada Belum Terbit, Nasib Pilkada Dipertanyakan

Selasa , 28 Apr 2020, 20:11 WIB

Tahap Pilkada Sebaiknya Dimulai Setelah Fase Puncak Corona

Selasa , 21 Apr 2020, 20:44 WIB

Perludem Ingatkan Potensi Otoritarianisme di Masa Krisis

Kamis , 16 Apr 2020, 18:15 WIB

Kualitas Pilkada yang Ditunda Hanya Tiga Bulan Dipertanyakan

Rabu , 15 Apr 2020, 12:20 WIB

Perludem: Penundaan Pilkada ke Desember 2020 Kurang Efektif

Rabu , 08 Apr 2020, 08:02 WIB

Perludem: Perppu Pilkada Harus Sudah Disahkan April

Selasa , 31 Mar 2020, 23:03 WIB

Pilkada Ditunda, Perludem Minta Implikasi Teknis Disiapkan

Selasa , 31 Mar 2020, 07:52 WIB

Perludem: Pilkada Sebaiknya Ditunda Hingga Pertengahan 2021

Senin , 23 Mar 2020, 16:23 WIB

Perludem Minta KPU Pertimbangkan Geser Pilkada ke 2021

Pencoblosan di Pemilu 2019 (ilustrasi)(republika)

Kamis , 12 Mar 2020, 13:47 WIB

Perludem Minta Tito Pertimbangkan Ulang Usulan E-Voting

Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini usai diskusi Perspektif Indonesia di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (30/3). (Republika/Mimi Kartika )

Rabu , 11 Mar 2020, 16:25 WIB

Perludem: Penyederhanaan Parpol tak Harus Naikkan PT

Perludem Minta Pilkada Serentak tak Digelar Bersama Pemilu 2024

REPUBLIKA.CO.ID. JAKARTA -- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) meminta pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tak digelar bersamaan dengan pemilihan umum (pemilu) 2024. Berdasarkan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah yang habis pada 2022 dan 2023 akan dilakukan pilkada serentak pada 2024.Namun, Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini menilai penyelenggaraan pemilu nasional...

Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini (kiri).

Rabu , 26 Feb 2020, 22:02 WIB