Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti dalam diskusi jaringan Masyarakat Anti Korupsi (JaMAK) bertajuk Hak Angket DPR dan Komitmen Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Ahad (7/5).

Bivitri: Perppu Cipta Kerja Bentuk Keculasan Pemerintah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti menyampaikan kritik semakin mudahnya pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Terakhir, pemerintah mengeluarkan Perppu 2/2022 tentang Cipta Kerja.Ia menilai, dikeluarkannya Perppu Cipta Kerja ini merupakan bentuk keculasan pemerintah yang dibungkus hukum. Bivitri yang akrab disapa Bibib menilai, cara-cara seperti ini membuat rakyat repot untuk mengkritik dan mengadvokasi perlawanan karena bungkus...

Demonstrasi Buruk Tolak UU Ciptaker; (ilustrasi).

Denny Indrayana: Perppu 2 Tahun 2022 Ciptaker Pelecehan Terhadap MK

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Denny Indrayana, Guru Besar Hukum Tata Negara dan Senior Partner INTEGRITY Law Firm. Saya terus terang terkejut membaca berita Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Sayangnya, meskipun telah mencari ke berbagai sumber, termasuk meminta kepada pejabat tinggi yang mempersiapkannya, perppu tersebut belum tersedia untuk dibaca utuh apa substansinya.  Namun, satu hal yang...