#perppu-cipta-kerja

Massa dari berbagai elemen buruh, mahasiswa, masyarakat sipil dan pengemudi ojek online melakukan aksi di depan Gedung DPR MPR RI, Jakarta, Selasa (28/2/2023). Dalam aksinya mereka menolak pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja dan menuntut Presiden Joko Widodo untuk mencabut Perppu tersebut serta menekan pemerintah untuk segera terbitkan dan sahkan seluruh peraturan perundang-undangan yang melindungi hak rakyat diantarnya RUU PPRT, Perlindungan Pekerja Transportasi-Ojek Online dan RUU Masyarakat Adat.

Selasa , 21 Mar 2023, 15:13 WIB

Airlangga: Semoga UU Cipta Kerja Membawa Kemaslahatan Buat Rakyat Indonesia

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada DPR yang telah mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor...

Sejumlah massa aksi melaksanakan unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Selasa (14/3/2023). Pada unjuk rasa tersebut mereka memprotes dan meminta DPR untuk mencabut Perppu Cipta Kerja dari pengesahan.

Selasa , 21 Mar 2023, 14:59 WIB

Lima Perubahan Materi Muatan UU Cipta Kerja dalam Perppu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR resmi mengesahkan mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Penetapan dilakukan dalam rapat paripurna ke-19 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Muhammad Nurdin menjelaskan, Perppu Cipta Kerja seyogyanya sama dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja....

Selasa , 21 Mar 2023, 14:57 WIB

Tegaskan Perppu Cipta Kerja Mendesak, Airlangga: Dunia Alami Ketidakpastian

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto membantah...

Selasa , 21 Mar 2023, 14:51 WIB

DPR Sahkan Perppu Cipta Kerja Jadi UU: Demokrat Tolak, PKS Walkout

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) tentang...

Rabu , 08 Mar 2023, 14:40 WIB

In Picture: Peringatan Hari Perempuan Internasional di Bandung

REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG -- Massa yang tergabung dalam Aliansi Simpul Puan melakukan...

Massa menolak pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja. MK menegaskan otoritasnya untuk kewenangan uji terhadap Perppu Cipta Kerja.

Ahad , 05 Mar 2023, 21:15 WIB

MK Tegaskan Kewenangan Uji Perppu Cipta Kerja

Pekerja melakukan bongkar muat tepung di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta, Senin (7/2/2022). Badan Pusat Statik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia tahun 2021 tumbuh sebesar 3,69 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2020 yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07 persen.

Ahad , 05 Mar 2023, 08:05 WIB

Perppu Cipta Kerja tak Terapkan PKWT Seumur Hidup

Massa dari berbagai elemen buruh, mahasiswa, masyarakat sipil dan pengemudi ojek online melakukan aksi mendorong pencabutan Perppu Cipta Kerja di depan Gedung DPR MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (28/2/2023).ne dan RUU Masyarakat Adat.

Sabtu , 04 Mar 2023, 14:57 WIB

Guru Besar UGM Nilai UU Cipta Kerja Hasilkan Beberapa Capaian

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Afriansyah Noor.

Sabtu , 04 Mar 2023, 08:59 WIB

Wamenaker Bantah Aturan Pekerja Kontrak Berlaku Seumur Hidup

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebut Perppu Ciptaker menjadi upaya pencegahan krisis.

Kamis , 16 Feb 2023, 00:50 WIB

Airlangga: Perppu Cipta Kerja Upaya Cegah Krisis

Draf fisik rancangan undang-undang (RUU) tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang yang telah disepakati oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR, Rabu (15/2).

Rabu , 15 Feb 2023, 20:28 WIB

Badan Legislasi DPR Setujui Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Badan Legislasi (Baleg) DPR menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan akan dibawa ke rapat paripurna DPR untuk disahkan menjadi undang-undang, di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (15/2).

Rabu , 15 Feb 2023, 19:32 WIB

Sebut Kegentingan Memaksa Terpenuhi, Baleg Setujui Perppu Cipta Kerja

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berpidato saat pembukaan BEBC (BIMG Eaga Business Council) Business Forum di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Jumat (25/11/2022). Dalam forum bisnis rangkaian The 25th Ministerial Meeting Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) tersebut dihadiri para pejabat serta perwakilan delegasi dari Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Filipina yang tergabung dalam BIMP-EAGA.

Rabu , 15 Feb 2023, 19:18 WIB

Demokrat dan PKS Tolak Perppu Cipta Kerja Ditetapkan Jadi UU

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Badan Legislasi DPR membahas Perppu Cipta Kerja, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (14/2/2023).

Rabu , 15 Feb 2023, 01:29 WIB

Di Depan DPR, Airlangga Jelaskan Pentingnya Perppu Cipta Kerja

Selasa , 14 Feb 2023, 22:03 WIB

Tiga Jurus Ekonomi Airlangga, Kebijakan Fiskal sampai Perppu Cipta Kerja

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman. Demokrat menolak Perppu Cipta Kerja. (ilustrasi)

Selasa , 14 Feb 2023, 19:07 WIB

Tolak Perppu Cipta Kerja, Demokrat Nilai Pemerintah Mengkhianati Konstitusi

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kanan) bersama Badan Legislasi DPR membahas Perppu Cipta Kerja, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (14/2/2023).

Selasa , 14 Feb 2023, 18:32 WIB

Pemerintah Klaim Perppu Cipta Kerja Penuhi Syarat Kegentingan, Ini Dalihnya

Nelayan membongkar ikan dari perahu setelah kembali dari melaut di pasar ikan tradisional Lampulo di Banda Aceh, Indonesia, Salasa (31/1/2023). Bank Indonesia (BI) optimistis perekonomian negara tumbuh di kisaran 4,5 hingga 5,3 persen seiring ekspor dan konsumsi masyarakat terus menguat.

Sosialisasi Perppu Cipta Kerja Bagi Nelayan Tuai Penolakan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mengkritisi sosialisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) soal Perppu Cipta Kerja sub-sektor perikanan tangkap. Sosialisasi KKP dinilai bertolak belakang dengan penolakan oleh masyarakat. Sekretaris Jenderal KIARA, Susan Herawati menegaskan sosialisasi Perppu Cipta Kerja merupakan hal yang inkonstitusional karena dibentuk dengan cara inkonstitusional. "KIARA bersama masyarakat bahari yang terdiri dari nelayan...

Mahkamah Konstitusi (MK) menyidangkan gugatan Perppu Cipta Kerja.

Kamis , 02 Feb 2023, 19:40 WIB

Perppu Ciptaker Digugat ke MK: Banyak Poin dan Rumusan tak Sinkron

Hakim Konstitusi Manahan Sitompul (tengah), Hakim konstitusi Saldi Isra (paling kiri), dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P Foekh (paling kanan) dalam sidang pengujian formil gugatan Perppu Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (2/2/2023).

Kamis , 02 Feb 2023, 13:03 WIB

Penggugat Perppu Cipta Kerja Minta Putusan Sela ke MK

Senior Partner INTEGRITY Law Firm, Denny Indrayana.

Rabu , 01 Feb 2023, 19:33 WIB

13 Serikat Pekerja Gugat Jokowi ke PTUN Terkait UU Cipta Kerja

Dirjen Perikanan Tangkap KKP, Muhammad Zaini Hanafi memimpin sosialisasi Perppu Cipta Kerja ke jajaran.

Selasa , 31 Jan 2023, 01:36 WIB

Perppu Cipta Kerja Disosialisasikan ke Pelaku Usaha Bidang Perikanan

Sejumlah buruh berunjuk rasa di depan Kawasan Industri Rancaekek, Jalan Raya Rancaekek, Kabupaten Bandung. Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sangat dibutuhkan untuk mengisi kekosongan hukum. Keberadan Perppu, lanjut Trubus, dapat menjawab tantangan yang akan dihadapi oleh Indonesia dalam menghadapi situsi global.

Kamis , 26 Jan 2023, 22:55 WIB

Pengamat Sebut Perppu Ciptaker Bawa Indonesia Siap Hadapi Tantangan Global

Sejumlah demonstran melakukan aksi tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Iluni UI FHUI sebut penyusunan Perppu Cipta Kerja tidak mengakomodir masukan publik.

Kamis , 26 Jan 2023, 17:22 WIB

Iluni FHUI: Penyusunan Perppu Cipta Kerja tak Akomodir Masukan Publik

Massa dari Partai Buruh menggelar aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Sabtu (14/1/2023). Dalam aksinya mereka menolak Perppu No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang berisi tentang permasalahan upah minimum, outsourcing, pesangon, karyawan kontrak, cuti, jam kerja, tenaga kerja asing, pemutusan hak kerja (PHK) hingga sanksi pidana yang dihilangkan. Republika/Thoudy Badai

Kamis , 26 Jan 2023, 15:57 WIB

Potensi Main Mata dalam Pembahasan Perppu Cipta Kerja di DPR

Kamis , 26 Jan 2023, 15:35 WIB

ILUNI FHUI Nilai Perppu Cipta Kerja Lahir akibat Kelalaian Pemerintah

Massa dari Partai Buruh menggelar aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Sabtu (14/1/2023). Dalam aksinya, mereka menolak Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang berisi tentang permasalahan upah minimum, outsourcing, pesangon, karyawan kontrak, cuti, jam kerja, tenaga kerja asing, pemutusan hak kerja (PHK) hingga sanksi pidana yang dihilangkan.

Kamis , 26 Jan 2023, 13:29 WIB

Airlangga: Perppu Cipta Kerja akan Dibacakan dalam Rapat Paripurna DPR

Kuasa hukum serikat pekerja, Denny Indrayana mengajukan gugatan uji materi Perppu Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (25/1/2023).

Rabu , 25 Jan 2023, 16:21 WIB

Belasan Serikat Pekerja Gugat Perppu Ciptaker ke MK

Menko Airlangga, dalam Keterangan Pers usai memimpin Rapat Komite Cipta Kerja mengenai Rencana Pelaksanaan Program Kartu Prakerja Skema Normal Tahun 2023, Kamis (5/1/2023).

Rabu , 25 Jan 2023, 15:34 WIB

Airlangga Sebut Perppu Cipta Kerja Sudah Dikomunikasikan dengan Baleg DPR

Ketua DPR Puan Maharani di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/1/2023).

Kamis , 19 Jan 2023, 16:36 WIB

Puan: DPR Jalankan Mekanisme Sehingga Perppu Ciptaker Segera Berlaku

Kamis , 19 Jan 2023, 02:37 WIB

Legislator: Perppu Cipta Kerja Bertujuan Lindungi Negara

Rabu , 18 Jan 2023, 01:47 WIB

Legislator Sarankan Pemerintah Jelaskan Urgensi Perppu Ciptaker

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, komisi-komisi terkait masih melakukan pendalaman terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. (ilustrasi).

Senin , 16 Jan 2023, 12:10 WIB

DPR Masih Kaji Perppu Cipta Kerja

Senin , 16 Jan 2023, 11:58 WIB

Pakar Hukum UM Surabaya Nilai Perppu Cita Kerja Tidak Tepat, Ini Alasannya

Sejumlah buruh dari berbagai serikat dan organisasi berunjuk rasa di depan kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Selasa (15/11/2022). Dalam unjuk rasa tersebut mereka menuntut pemerintah untuk menaikkan upah tahun 2023 sebesar 13 persen serta menolak PHK di tengah isu resesi global dan menolak Ombibuslaw UU Ciptaker. Republika/Abdan Syakura

Kader Muhammadiyah Sebut Polemik Perppu Cipta Kerja Ditunggangi Kelompok Radikal

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Peneliti sekaligus kader intelektual Muhammadiyah Muhammad Abdullah Darraz menilai ada kampanye khilafah terselubung kelompok radikal dalam isu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja. Yakni, untuk membangun public distrust terhadap negara."Kampanye khilafah terselubung kelompok radikal dalam isu ini (Perppu Cipta Kerja), dengan cara membangun public distrust dan narasi kebencian terhadap negara menjadi persoalan berbeda," kata Darraz dalam keterangan...

Sabtu , 14 Jan 2023, 14:53 WIB