#revisi-uu-ite

Menkominfo Budi Arie Setiadi menghadiri rapat paripurna ke-10 masa persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (5/12/2023). Rapat tersebut membahas di antaranya, hasil uji kelayakan calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc HAM pada Mahkamah Agung RI, Pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, serta pendapat fraksi-fraksi atas RUU tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Jumat , 05 Jan 2024, 12:46 WIB

Menkominfo: Revisi UU ITE untuk Jaga Ruang Digital Lebih Kondusif

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan, pengesahan revisi kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dilakukan karena Pemerintah ingin menjaga ruang digital...

Hoax. Ilustrasi. Presiden Jokowi telah menandatangani revisi UU ITE, penyebar hoaks dipenjara 6 tahun.

Kamis , 04 Jan 2024, 14:50 WIB

Jokowi Teken Revisi UU ITE, Penyebar Hoaks Terancam Penjara 6 Tahun!

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Revisi UU ITE ini diteken Jokowi pada 2 Januari 2024.Dalam Undang-Undang ini terdapat perubahan di Pasal 27. Ada dua pasal baru yang disisipkan di Pasal 27, yakni Pasal 27A dan 27B.Di...

Kamis , 07 Dec 2023, 06:45 WIB

Wakil Ketua MPR Ikut Soroti Dugaan Pasal Karet pada UU ITE

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat (Ririe), menilai perbaikan...

Selasa , 05 Dec 2023, 13:05 WIB

DPR Sahkan Revisi UU ITE Menjadi Undang-Undang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR menggelar rapat paripurna ke-10 Masa...

Senin , 27 Nov 2023, 22:41 WIB

Wamen Nezar Patria: Pemanfaatan AI Harus Inklusif dan Nondiskriminatif

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Komunikasi dan Informatika menekankan pengembangan dan...

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi di Kemenkominfo, Jakarta, Jumat (27/10/2023).

Kamis , 23 Nov 2023, 06:28 WIB

Menkominfo Klaim UU ITE Hasil Revisi tak Multitafsir

Suasana proses pembahasan revisi UU ITE, di Ruang Rapat Komisi I, Kompleks Parlemen, Jakarta.

Rabu , 22 Nov 2023, 16:35 WIB

Pasal Karet Masih Ada? Revisi UU ITE Atur Larangan Penyebaran Hoaks dan Fitnah

Rabu , 22 Nov 2023, 16:22 WIB

Pasal Pencemaran Nama Baik dan Berita Bohong yang Dicap Pasal Karet tak Dihapus di UU ITE

Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil melakukan aksi meenolak pasal-pasal karet dalam UU ITE. (ilustrasi)

Rabu , 22 Nov 2023, 13:59 WIB

Pasal Larangan Penyerangan Nama Baik Masih Ada di UU ITE Hasil Revisi

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi.

Rabu , 22 Nov 2023, 13:22 WIB

Lima Alasan Pemerintah Ajukan Revisi UU ITE

Rabu , 22 Nov 2023, 13:14 WIB

UU ITE Hasil Revisi Segera Disahkan, Ini Tujuh Substansi Perubahannya

Jumat , 25 Aug 2023, 15:51 WIB

Anggota Fraksi PKS Tanggapi Usulan BSSN dalam Revisi UU ITE

Wakil Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyhari menegaskan penghapusan pasal-pasal karet dalam proses pembahasan revisi UU ITE, di Ruang Rapat Komisi I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (23/8/2023).

Rabu , 23 Aug 2023, 17:44 WIB

Komisi I DPR Tegaskan Hapus Pasal Karet dalam Revisi UU ITE

Wakil Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyhari mengatakan, latar belakang utama revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Rabu , 23 Aug 2023, 13:30 WIB

Komisi I Sudah Uji Pasal Pencemaran Nama Baik UU ITE dengan Kepolisian

Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian (kedua kiri) didampingi Wakil Kepala BSSN Irjen Pol Putu Jayan Danu Putra (kiri) menjabat tangan Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid (kanan) sebelum rapat kerja bersama di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/8/2023). Rapat tersebut membahas Rancangan Undang-undang (RUU) Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Selasa , 22 Aug 2023, 17:26 WIB

BSSN Minta Kewenangan Penindakan dalam Revisi UU ITE

Jumat , 21 Jul 2023, 20:09 WIB

ICJR Ungkap Pasal Berbahaya dalam dalam UU ITE yang Sedang Direvisi

Rabu , 05 Jul 2023, 20:08 WIB

Rapat Pembahasan Revisi UU ITE Tertutup, Ini Dalih Komisi I DPR

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengatakan, revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan teknologi informasi. Salah satu materi muatan yang akan hadir adalah penerapan restorative justice.

Menkominfo: Revisi UU ITE Masukkan Restorative Justice

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G Plate mengatakan, revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan teknologi informasi. Salah satu materi muatan yang akan hadir adalah penerapan restorative justice. "Usulan ini direncanakan dimuat dalam dua bagian dalam RUU ITE, yakni keadilan restoratif berupa upaya penyelesaian...

Politisi Partai Golkar, Nurul Arifin. Nurul Arifin, menyebut UU ITE saat ini belum respons tingginya laju perkembangan teknologi

Sabtu , 25 Feb 2023, 05:49 WIB

DPR dan Pemerintah Susun Naskah Perubahan UU ITE, Konten Ilegal Jadi Sorotan

Selasa , 14 Feb 2023, 15:52 WIB

Dampak KUHP Baru Terhadap Revisi UU ITE

Menkominfo Johnny G Plate (kiri) bersama Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan (kedua kanan memberikan keterangan pers terkait nota kesepahaman (MoU) antara Kominfo tengan Polri tentang

Senin , 13 Feb 2023, 19:31 WIB

Komisi I DPR Bahas Revisi UU ITE Usai Reses

Senin , 13 Feb 2023, 18:49 WIB

Revisi UU ITE Dinilai Mengandung Kerancuan

Menteri Komunikasi dan Informatika, Jhonny G Plate

Senin , 13 Feb 2023, 16:07 WIB

Menkominfo Ungkap Tujuh Poin Revisi UU ITE

Ketua DPR Puan Maharani memimpin mengikuti rapat paripurna ke-10 masa persidangan II tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/11/2022). Dalam Rapat Paripurna tersebut Puan membacakan Surat Presiden tentang revisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Kamis , 17 Nov 2022, 18:04 WIB

Hampir Setahun Diterima, Surpres Revisi UU ITE Baru Diumumkan DPR di Rapat Paripurna

Ilustrasi Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Willy Aditya. Badan Legislasi (Baleg) DPR RI memastikan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas).

Selasa , 05 Jul 2022, 21:28 WIB

Baleg DPR: Revisi UU ITE Masuk Prolegnas Prioritas

Ekspresi terpidana kasus pelanggaran Undang-Undang Transaksi dan Informasi Elektronik (UU ITE), Baiq Nuril Maknun (tengah) didampingi kerabat saat pengesahan amnesti untuk dirinya pada rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (25/7/2019).

Senin , 03 Jan 2022, 18:29 WIB

Revisi UU ITE Berpotensi Berisi Pasal Karet

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD.

Jumat , 24 Dec 2021, 22:38 WIB

Pemerintah Kirim Surpres Revisi UU ITE ke DPR

Anggota Komisi I DPR RI, Muhammad Iqbal, menyambut baik langkah pemerintah yang telah menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) perihal pedoman implementasi pasal tertentu Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Rabu (23/6) kemarin. Kendati demikian, ia menilai UU ITE tetap perlu direvisi.

Kamis , 24 Jun 2021, 18:07 WIB

SKB Diteken, Legislator: Revisi UU ITE Tetap Perlu Dilakukan

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menilai beberapa ketentuan di dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Pedoman Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dapat membantu perbaikan pengimplementasian UU ITE di lapangan. Namun, masih adanya celah untuk terjadinya kriminalisasi menjadi dasar kuat revisi UU ITE harus lekas dilaksanakan. (Karikatur UU ITE)

Kamis , 24 Jun 2021, 15:35 WIB

ICJR: Masih Ada Celah Kriminalisasi dalam SKB UU ITE

Tiga pimpinan lembaga negara resmi meneken Surat Keputusan Bersama (SKB) perihal pedoman implementasi pasal tertentu Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Rabu (23/6). Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, menilai dengan adanya SKB tersebut maka UU ITE tidak perlu direvisi.

Kamis , 24 Jun 2021, 15:26 WIB

SKB Diteken, Legislator: Tidak Perlu Revisi UU ITE

Rabu , 23 Jun 2021, 19:44 WIB

SKB Diteken, Ini Pedoman Kriteria Implementasi UU ITE

Staf Ahli Kementerian Komunikasi dan Informatika, Henri Subiakto, membenarkan rencana pemerintah untuk membuat omnibus law di bidang digital.

Rabu , 16 Jun 2021, 19:12 WIB

Penyusunan Omnibus Law Digital Tunggu UU ITE dan PDP Rampung

Selasa , 15 Jun 2021, 22:59 WIB

Ini Pandangan Komnas HAM RI atas Revisi Terbatas UU ITE

Selasa , 15 Jun 2021, 18:16 WIB

Komisi I DPR Siap Bahas UU ITE dengan Pemerintah

Komisi I DPR Siap Bahas Revisi UU ITE Bersama Pemerintah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari menegaskan, Komisi I DPR siap membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang ingin dilakukan pemerintah. "Usulan agar UU ITE diperbaiki lagi, prinsipnya Komisi I DPR siap saja sepanjang pemerintah mengirimkan draf RUUke DPR," kata Abdul dalam...

Selasa , 15 Jun 2021, 13:43 WIB