#revisi-uu-penyiaran

Wakil Ketua Komisi I DPR Ahmad Heryawan, Ketua KPI Ubaidillah, dan Komisioner KPI Amin Shabana saat jumpa pers di sela-sela Konferensi Penyiaran Indonesia 2024 di Auditorium KH Ahmad Azhar Basyir di kampus UMJ, Ciputat, Tangerang Selatan, Rabu (30/10/2024).

Rabu , 30 Oct 2024, 16:07 WIB

KPI Ingin Usia Pengguna Medsos Dibatasi

REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG SELATAN -- Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Ubaidillah berharap, pemerintah bersama dengan DPR-RI dapat mewujudkan revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Menurut dia, aturan...

Komisioner KPI Amin Shabana, Wakil Ketua Komisi I DPR Ahmad Heryawan, dan Ketua KPI Ubaidillah saat membuka acara Konferensi Penyiaran Indonesia 2024 di Auditorium KH Ahmad Azhar Basyir di kampus UMJ, Ciputat, Tangerang Selatan, Rabu (30/10/2024).

Rabu , 30 Oct 2024, 15:34 WIB

Aher: Revisi UU Penyiaran tak Akan Kekang Content Creator

REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG SELATAN -- DPR-RI berkomitmen untuk merevisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR-RI, Ahmad Heryawan.Sosok yang akrab disapa Aher itu mengatakan, UU Penyiaran yang masih berlaku hingga kini telah berusia cukup "tua", yakni lebih dari 20 tahun. Padahal, lanjut dia, lanskap dunia penyiaran di Tanah Air sudah banyak berubah....

Rabu , 30 Oct 2024, 13:55 WIB

KPI Gelar Konferensi Penyiaran Internasional di UMJ

REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG SELATAN -- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bekerja...

Kamis , 04 Jul 2024, 20:12 WIB

Universitas Muhammadiyah Jakarta Dorong Revisi UU Penyiaran Dilanjutkan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga penyiaran di Indonesia menghadapi tantangan,...

Ahad , 02 Jun 2024, 10:30 WIB

Ikatan Wartawan Hukum Tolak Revisi UU Penyiaran

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) secara tegas...

Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

Rabu , 29 May 2024, 01:06 WIB

Pasal-Pasal RUU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

Puluhan jurnalis gelar aksi penolakan pasal bermasalah di RUU Penyiaran di depan stadion Manahan Solo, Selasa (21/5/2024).

Selasa , 28 May 2024, 16:39 WIB

DPR Tunda Pembahasan RUU Penyiaran di Tengah Gelombang Penolakan dari Insan Pers

Selasa , 28 May 2024, 13:31 WIB

DPR Tetapkan Revisi UU TNI dan UU Polri Jadi RUU Usul Inisiatif

Sejumlah orang yang terdiri dari organisasi profesi wartawan, pekerja kreatif dan pers mahasiswa melakukan aksi damai menolak revisi Undang-Undang Penyiaran di depan kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/5/2024). Dalam aksinya mereka menolak pasal-pasal bermasalah dalam revisi Undang-Undang Penyiaran yang sedang dibahas di DPR RI. Pasal-pasal tersebut akan membungkam kebebasan pers dan kebebasan berekspresi di Indonesia, yang merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi.

Senin , 27 May 2024, 19:50 WIB

Organisasi Jurnalis di Pontianak Tolak Revisi UU Penyiaran

Seorang wartawan meletakkan kartu identitasnya saat menggelar aksi tolak Revisi Undang-Undang (RUU) Penyiaran di Bundaran DPRD Jember, Jawa Timur, Kamis (16/5/2024). Wartawan yang tergabung dalam organisasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menolak RUU Penyiaran karena sejumlah pasal di dalamnya mengancam kebebasan pers di Indonesia.

Jumat , 24 May 2024, 23:12 WIB

RUU Penyiaran Dianggap Berpotensi Bungkam Pers

Jumat , 24 May 2024, 15:24 WIB

Ada Hal yang Buat Akademisi Merasa Janggal dengan Mendadaknya Proses Revisi UU Penyiaran

Presiden Joko Widodo (ketiga kiri) didampingi (kiri ke kanan) Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu, Ketua PWI Pusat Hendry Ch Bangun, Ketua MPR Bambang Soesatyo, Seskab Pramono Anung, Menkominfo Budi Arie Setiadi memukul hadroh dalam puncak peringatan Hari Pers National Tahun 2024 di Ecovention Hall, Ecopark, Ancol, Jakarta, Selasa (20/2/2024). Dalam kegiatan yang mengangkat tema Mengawal Transisi Kepemimpinan Nasional dan Merawat Keutuhan Bangsa tersebut Presiden Jokowi berpesan agar pers harus menjadi salah satu pilar penjaga demokrasi.

Sabtu , 18 May 2024, 00:59 WIB

Dewan Pers: RUU Penyiaran Upaya Kesekian Kali Berangus Kebebasan Pers di Indonesia

Jumat , 17 May 2024, 18:25 WIB

Dewan Pers: RUU Penyiaran Upaya Memberangus Pers

Jumat , 17 May 2024, 15:55 WIB

Baleg Bantah Revisi UU Penyiaran Berangus Kebebasan Pers

Jumat , 17 May 2024, 15:40 WIB

Komisi I Klaim Draf Revisi UU Penyiaran yang Beredar Belum Sempurna dan Multitafsir

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, memastikan Pemerintah akan terus mendukung dan menjamin kebebasan pers. Termasuk ungkap Budi Arie dalam peliputan investigasi

Kamis , 16 May 2024, 21:02 WIB

Menkominfo Jamin Kebebasan Investigasi Jurnalistik dalam Revisi UU Penyiaran

Media massa (ilustrasi). Pakar menyoroti implikasi revisi UU Penyiaran terhadap independensi pers.

Kamis , 16 May 2024, 20:33 WIB

Pakar Soroti Implikasi RUU Penyiaran Terhadap Independensi Pers

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa partainya siap menghadapi koalisi pengusung Khofifah Indar Parawansa pada Pilkada Jawa Timur, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (2/5/2024).

Pernah Jadi Jurnalis, Cak Imin Tolak Kebebasan Pers Dibatasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengomentari soal revisi Undang-Undang (UU) Penyiaran yang di antaranya ada pelarangan jurnalisme investigatif. Menurutnya, UU Penyiaran harus mampu mengatasi tantangan jurnalisme dalam ruang digital tanpa mengancam kebebasan berkekspresi. Cak Imin mengaku, paham tentang pentingnya kebebasan berpendapat bagi masyarakat dan pers. Sebab, ia pernah bekerja sebagai...