Sabtu , 31 Dec 2022, 10:32 WIB
PPKM Dicabut, Legislator: Pemerintah Harus Tetap Waspada
Kamis , 20 Oct 2022, 08:16 WIB
Australia Cabut Pengakuan Yerusalem, Sukamta: Patut Kita ApresiasiÂ
Rabu , 19 Oct 2022, 13:45 WIB
'Soal Muslim Uighur, HAM dan Kemanusiaan Seharusnya di Atas Kepentingan Politik'
Senin , 12 Sep 2022, 06:29 WIB
Anggota Komisi I Harap DPR Sahkan RUU PDP Pekan Ini
Selasa , 23 Aug 2022, 10:03 WIB
PKS Sebut Alasan Tolak Kenaikan Harga BBM
Senin , 15 Aug 2022, 13:25 WIB
'Pembahasan RUU PDP Harus Belajar dari Kasus Penolakan Paspor'
Jumat , 12 Aug 2022, 15:23 WIB
Wakil Ketua Fraksi PKS Tolak Wacana Dwifungsi TNI
Senin , 08 Aug 2022, 12:21 WIB
Pemerintah Indonesia Diimbau Galang Kekuatan Hentikan Kebrutalan Israel
Rabu , 03 Aug 2022, 14:13 WIB
Pemerintah Disarankan Ubah Pola Penanganan Pekerja Migran
Kamis , 30 Jun 2022, 16:34 WIB
Israel Lolos ke Piala Dunia U-20 di Indonesia, Komisi I DPR: Bukan Berarti Kita Mengakui
Kamis , 23 Jun 2022, 09:35 WIB
Rencana Presiden Jokowi Temui Presiden Rusia-Ukraina Tuai Apresiasi
Ahad , 17 Apr 2022, 15:40 WIB
DPR Minta Pemerintah Jernih Sikapi Temuan Deplu AS Soal Pelanggaran HAM
Beli Rafale dari Prancis, DPR Ingatkan tentang Transfer Teknologi
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR Sukamta menyebutkan, rencana pembelian 42 pesawat tempur Dassault Rafale dari Prancis harus diikuti penguatan industri pertahanan (inhan) dalam negeri. Pemerintah RI dan Prancis telah menandatangani Persetujuan Kerja sama Pertahanan atau Defence Cooperation Agreement (DCA) di Paris, pada 28 Juni 2021 untuk memperkuat dan memperluas cakupan kerja sama pertahanan. Sebagai tindak lanjutnya, pemerintah memesan...
Jumat , 07 Jan 2022, 11:20 WIB
Kebocoran Data Terjadi Lagi, Kemenkominfo Dinilai tak Belajar dari Kesalahan
Selasa , 31 Aug 2021, 07:59 WIB
‘Penggunaan Peduli Lindungi Jangan Beratkan Warga Miskin'
Kamis , 19 Aug 2021, 11:42 WIB
Anggota DPR: Keselamatan WNI di Afghanistan Jadi Prioritas
Rabu , 07 Jul 2021, 05:06 WIB
Legislator Minta Menhan Prioritaskan Empat Hal Ini
Sabtu , 12 Jun 2021, 15:09 WIB
Setelah Yogya, Indonesia Raya Berkumandang di Tanah Laut
Selasa , 27 Apr 2021, 09:24 WIB
Legislator: Jangan Setengah-Setengah Berantas KKB
Selasa , 16 Feb 2021, 11:38 WIB
Politikus PKS Dukung Rencana Pemerintah Revisi UU ITE
Senin , 25 Jan 2021, 11:11 WIB
Sukamta Sebut Pemerintah Terlalu Lunak Hadapi KKB di Papua
Kamis , 21 Jan 2021, 06:48 WIB
Legislator: Perpres Ekstremisme Bahayakan Demokrasi
Ahad , 03 Jan 2021, 16:39 WIB
Komisi I Desak Pemerintah Perbaiki Sistem Keamanan Teritori
Rabu , 30 Dec 2020, 03:16 WIB
Komisi I DPR Apresiasi Malaysia Selidiki Video Parodi
Rabu , 30 Dec 2020, 03:01 WIB
Anggota DPR Usul Polisi Siber Atasi Ribuan Penipuan Daring
Ahad , 20 Dec 2020, 21:18 WIB
Anggota DPR: Jangan Terburu-buru Adopsi Teknologi 5G
Pemerintah Diminta tak Asal Gunakan Influencer
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPR RI Sukamta sangat menyayangkan, jika para artis dan influencer digunakan untuk tujuan membangun opini politik. Apalagi, terkait sesuatu yang berpolemik seperti RUU Cipta Kerja. "Jika hal ini digunakan untuk sebagai sarana politik untuk menggiring opini publik terhadap persoalan pemerintahan yang sedang diperdebatkan, jelas ini tidak etis. Saya harap pemerintah jangan asal gunakan influencer," ujar Sukamta...
Ahad , 01 Mar 2020, 14:48 WIB
Pemerintah Indonesia Diimbau tak Remehkan Virus Corona
Kamis , 13 Feb 2020, 08:43 WIB
Pengajuan RUU Perlindungan Data Pribadi Dinilai Terlambat
Rabu , 29 Jan 2020, 20:02 WIB
Pemerintah Didesak Segera Evakuasi WNI dari Wuhan
Jumat , 03 Jan 2020, 12:03 WIB
'Yunahar Ilyas Sosok yang Solutif'
Sabtu , 19 Oct 2019, 17:06 WIB
FPKS: Pemerintah Harus Hormati Hak Menyampaikan Pendapat
Kamis , 22 Aug 2019, 11:03 WIB
Politikus PKS Nilai Harga Rokok di Indonesia Terlalu Murah
Rabu , 03 Jul 2019, 15:59 WIB
Nasdem Pesimistis RUU Data Pribadi Rampung Tahun Ini
Selasa , 02 Jul 2019, 16:11 WIB
DPR Tunggu Pemerintah Serahkan RUU Perlindungan Data Pribadi
Kamis , 27 Jun 2019, 00:37 WIB